Menyoroti Rencana Taksi Online Tak Kena Ganjil Genap

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan uji coba perluasan sistem pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.

Angkutan umum dengan pelat kuning menjadi salah satu jenis kendaraan yang dikecualikan dari aturan itu. Artinya, angkutan umum pelat kuning tidak terkena aturan ganjil genap.

Mencermati itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Budi Sumadi menilai bahwa aturan tersebut harus berlaku adil bagi seluruh angkutan umum.

Jika taksi konvensional berpelat kuning tidak terkena sistem ganjil genap, Budi Karya menyebut taksi online pun harusnya bisa beroperasi layaknya taksi konvensional.

"Kan taksi biasa boleh, mestinya mereka boleh juga kan. Ini yang saya sampaikan equility," kata Budi Karya di Parkiran Plaza Selatan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (11/8/2019).

Baca juga: Menhub Ingin Taksi Online Tidak Kena Aturan Ganjil Genap

Budi Karya menyampaikan, Kemenhub sedang mengkomunikasikan usulan tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta.

Rencana taksi online tak kena ganjil genap

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, usulan agar taksi online terbebas dari aturan ganjil genap tak hanya datang dari Menhub Budi Karya.

Perusahaan Grab pun sudah menemuinya untuk mengusulkan hal yang sama pada Jumat (9/8/2019).

Karena itu, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membahas penandaan untuk taksi online.

Baca juga: Tak Kena Ganjil Genap, Taksi Online Akan Dipasang Penanda Khusus

Dengan tanda itu, taksi online tidak akan terkena aturan ganjil genap.

"Dinas Perhubungan dengan pengelola Grab sedang membicarakan tentang penandaan, supaya kendaraan-kendaraan yang bekerja sebagai angkutan, jadi jasa angkutan, itu nanti memiliki tanda," ujar Anies di Lenggang Jakarta, Monas, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Anies menyampaikan, saat ini hanya angkutan umum dengan pelat kuning yang dikecualikan dari aturan ganjil genap.

Karena itu, Anies menyebut perlu penanda untuk kendaraan dengan pelat hitam yang juga difungsikan sebagai angkutan umum.

"Yang pelatnya hitam, belum ada tandanya. Sekarang sedang disiapkan ada tandanya sehingga nanti kendaraan yang memang bekerja memberikan jasa transportasi bisa dikecualikan juga," kata Anies.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya akan mengkaji usulan Menhub Budi Karya selama masa uji coba ini.

"Memang permintaan Pak Menhub ada masukan itu. Kami coba kaji dulu dalam uji coba ini," ucap Syafrin, kemarin.

Taksi online tetap kena ganjil genap selama uji coba

Syafrin memastikan, taksi online tetap terkena aturan ganjil genap selama uji coba perluasan kebijakan tersebut.

Dinas Perhubungan DKI hanya mengecualikan kendaraan umum dengan pelat kuning dan 11 jenis kendaraan lain sesuai dengan yang telah diumumkan sebelumnya.

Baca juga: Taksi Online Tetap Kena Ganjil Genap Selama Masa Uji Coba

"(Taksi online) tidak masuk (pengecualian). Sampai saat ini, kebijakan ganjil genap pengecualiannya hanya untuk angkutan umum pelat kuning, sepeda motor," ujar Syafrin.

Kekhawatiran Dishub

Dishub DKI akan mengkaji usulan Menhub Budi Karya. Namun, di sisi lain, Dishub khawatir warga tidak beralih menggunakan angkutan umum jika taksi online dibebaskan dari aturan ganjil genap.

Padahal, penataan angkutan umum pelat kuning menjadi prioritas Pemprov DKI agar warga meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan angkutan umum.

Baca juga: Dishub DKI Khawatir Warga Tak Beralih ke Angkutan Umum jika Taksi Online Tak Kena Ganjil Genap

"Harapannya, setelah ada ganjil genap ini terjadi shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Maka, kami harapkan yang akan pengecualian otomatis adalah angkutan umum (pelat kuning)," kata Syafrin.

Kritik pengamat

Pengamat transportasi Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengkritik usulan Menhub Budi Karya itu.

Djoko menyebut, aturan ganjil genap yang diterapkan Pemprov DKI akan percuma jika taksi online dikecualikan.

"Bisa jadi semua pemilik mobil nantinya mendaftarkan diri ikut taksi online. Percuma (pemerintah) daerah buat program kebijakan transportasi," tutur Djoko.

Baca juga: Nasib Taksi Online Akibat Perluasan Ganji Genap di Jakarta

Menurut Djoko, euforia terhadap taksi online harus diakhiri. Apalagi, pemerintah tidak tahu jumlah taksi online yang berseliweran di jalan.

"Hingga saat ini pun, Kemenhub tidak tahu secara pasti berapa jumlah taksi online. Lantas, bagaimana melakukan pembinaannya," kata Djoko.

Adapun perluasan sistem ganjil genap bakal dimulai 9 September 2019. Ada 25 ruas jalan yang terkena aturan ini.

Polisi akan menilang pelanggar sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Saat ini, ada 12 jenis kendaraan yang tidak terkena aturan ganjil genap, yakni:

1. Kendaraan yang membawa disabilitas

2. Kendaraan ambulan

3. Pemadam kebakaran

4. Angkutan umum (plat kuning)

5. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik

6. Sepeda motor

7. Kendaraan angkutan barang khsusus bahan bakar minyak dan bahan bakar gas

8. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, yakni :

a). Presiden atau wakil presiden

b). Ketua MPR atau DPR atau DPD

c). Ketua MA, MK, KY, BPK

9. Kendaraan berpelat dinas, TNI dan Polri. 

10. Kendaran pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara

11. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas

12. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas polri. Contohnya, kendaraan pengangkut uang (Bank Indonesia, antar bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Polri.