Anies Belum Putuskan soal Taksi Online Tak Kena Ganjil Genap

Kompas.com - 13/08/2019, 09:52 WIB
Kemacetan kendaraan dari arah Semanggi menuju ke Grogol saat jam pulang kerja di Jakarta, Rabu (13/2/2013). Kemacetan parah terjadi hampir setiap hari di Jakarta, namun hingga saat ini belum ada solusi yang efektif untuk mengurai kemacetan Jakarta. 

KOMPAS/RADITYA HELABUMIKemacetan kendaraan dari arah Semanggi menuju ke Grogol saat jam pulang kerja di Jakarta, Rabu (13/2/2013). Kemacetan parah terjadi hampir setiap hari di Jakarta, namun hingga saat ini belum ada solusi yang efektif untuk mengurai kemacetan Jakarta.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, belum ada keputusan soal terkena atau tidaknya taksi online terkait aturan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.

Sebab, peraturan gubernur soal perluasan aturan aturan ganjil genap belum diterbitkan.

"Tidak serta merta sudah ada keputusan bahwa taksi online akan pasti dikecualikan (dari aturan ganjil genap), belum. Itu belum menjadi keputusan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (13/8/2019).

Baca juga: Dishub DKI Khawatir Warga Tak Beralih ke Angkutan Umum jika Taksi Online Tak Kena Ganjil Genap


Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta masih akan membahas aturan soal perluasan ganjil genap dengan sejumlah pihak, seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Pemprov DKI juga berkomunikasi dengan perusahaan penyedia aplikasi taksi online.

Selain itu, Pemprov DKI harus mempertimbangkan sejumlah hal sebelum memutuskan aturan perluasan ganjil genap, seperti adanya rumah sakit di ruas jalan yang dikenakan aturan tersebut.

"Jangan buru-buru juga menyimpulkan bahwa nanti akan finalnya seperti apa. Kita sedang mengkaji seluruh aturan yang ada," kata dia.

Baca juga: Menyoroti Rencana Taksi Online Tak Kena Ganjil Genap

Pemprov DKI Jakarta akan membuat keputusan setelah berbicara dengan semua pihak terkait dan mempertimbangkan sejumlah hal.

"Nanti sesudah itu semua selesai, baru kita akan putuskan," ucap Anies.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan, aturan ganjil genap harus diberlakukan dengan adil untuk seluruh angkutan umum.

Jika taksi konvensional dengan pelat kuning tidak terkena aturan itu, Budi Karya menyebut, taksi online pun harusnya bisa beroperasi layaknya taksi konvensional.

"Kan taksi biasa boleh, mestinya mereka boleh juga kan. Ini yang saya sampaikan equility," kata Budi Karya di Parkiran Plaza Selatan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (11/8/2019).

Baca juga: 7 Fakta Perluasan Sistem Ganjil Genap di Jakarta

Pada Senin (12/8/2019), Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta tengah membahas penandaan untuk taksi online.

Dengan tanda itu, taksi online tidak akan terkena aturan ganjil genap.

Anies menyebut, saat ini hanya angkutan umum dengan pelat kuning yang dikecualikan dari aturan ganjil genap.

Karena itu, perlu penanda untuk kendaraan dengan pelat hitam yang juga difungsikan sebagai angkutan umum.

"Yang pelatnya hitam, belum ada tandanya. Sekarang sedang disiapkan ada tandanya sehingga nanti kendaraan yang memang bekerja memberikan jasa transportasi bisa dikecualikan juga," ucap Anies, kemarin.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SMK di Depok Diserang Sekelompok Orang, Guru: Sudah Tiga Kali Penyerangan

SMK di Depok Diserang Sekelompok Orang, Guru: Sudah Tiga Kali Penyerangan

Megapolitan
SMK di Depok Dirusak Massa, Polisi Duga Aksi Balas Dendam

SMK di Depok Dirusak Massa, Polisi Duga Aksi Balas Dendam

Megapolitan
Anggota DPRD Yang Bocorkan Rapat Tertutup Akan Dijerat Pasal Kode Etik

Anggota DPRD Yang Bocorkan Rapat Tertutup Akan Dijerat Pasal Kode Etik

Megapolitan
Terduga Teroris di Tambun Merencanakan Bom Bunuh Diri di Lampung

Terduga Teroris di Tambun Merencanakan Bom Bunuh Diri di Lampung

Megapolitan
Pria Ditemukan Membusuk di Kontrakan, Diduga Tewas karena Sakit

Pria Ditemukan Membusuk di Kontrakan, Diduga Tewas karena Sakit

Megapolitan
Djeni Bisa Sewa 3 Mobil Sehari untuk Kemudian Digadai

Djeni Bisa Sewa 3 Mobil Sehari untuk Kemudian Digadai

Megapolitan
9 Terdakwa Sindikat 70 Kg Sabu dan 49.238 Butir Ekstasi Divonis Seumur Hidup

9 Terdakwa Sindikat 70 Kg Sabu dan 49.238 Butir Ekstasi Divonis Seumur Hidup

Megapolitan
Terduga Teroris di Tambun Selatan Terkait dengan Kelompok Abu Zee

Terduga Teroris di Tambun Selatan Terkait dengan Kelompok Abu Zee

Megapolitan
Polisi Kembali Amankan Terduga Teroris di Tambun Selatan, Malam Ini

Polisi Kembali Amankan Terduga Teroris di Tambun Selatan, Malam Ini

Megapolitan
PPD Menegaskan Tak Terkait dengan Korupsi Pengadaan Bus Transjakarta

PPD Menegaskan Tak Terkait dengan Korupsi Pengadaan Bus Transjakarta

Megapolitan
Cemburu Buta, Pemuda Tusuk Teman Pacarnya di Kembangan

Cemburu Buta, Pemuda Tusuk Teman Pacarnya di Kembangan

Megapolitan
Artis Sinetron Vicky Nitinegoro Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Artis Sinetron Vicky Nitinegoro Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Megapolitan
Operator Klaim Bus Transjakarta Zhong Tong Bukan Terbakar, tapi Hanya Kesalahan Mesin

Operator Klaim Bus Transjakarta Zhong Tong Bukan Terbakar, tapi Hanya Kesalahan Mesin

Megapolitan
Operator Jamin Keamanan Bus Transjakarta Merk Zhong Tong

Operator Jamin Keamanan Bus Transjakarta Merk Zhong Tong

Megapolitan
DPRD DKI Akan Rancang Sanksi bagi Anggota yang Langgar Kode Etik

DPRD DKI Akan Rancang Sanksi bagi Anggota yang Langgar Kode Etik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X