Pemilihan Wagub DKI Tak Mungkin Terlaksana karena Bertabrakan dengan Pembahasan APBD-P 2019

Kompas.com - 13/08/2019, 10:28 WIB
Dicari Wagub DKI Pendamping Anies KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMODicari Wagub DKI Pendamping Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta kemungkinan tak bisa diselesaikan oleh DPRD DKI periode 2014-2019.

Sebab, di sisa masa kerja yang tinggal beberapa hari lagi, DPRD DKI disibukkan dengan rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) 2019.

"Masalah sibuk bisa dilihat sendiri, semuanya fokus ke perubahan. Sekalian bersinergi saja. Sekarang tanyakan ke dua parpol deh, jangan tanya (saya) saja," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).


Untuk itu pemilihan wagub kemungkinan besar akan dilaksanakan pada periode yang baru jika melihat sisa waktu yang ada.

Baca juga: Serahkan Pemilihan Wagub DKI ke Anggota Baru, Pengamat Sebut DPRD Sedang Pertontonkan Lelucon

"Ya bisa juga iya (di kepengurusan baru). Sama saja semua sama, yang penting secara legalitas," ucapnya.

Pernyataan ini juga diamini oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) tata tertib pemilihan wagub DKI Jakarta Ongen Sangaji.

Ongen menyebut bahwa memang sudah tak memungkinkan untuk dilakukan pemilihan wagub pada periode ini.

"Ya memang sudah tidak waktu lagi. Waktunya sudah enggak mungkin, enggak mungkin bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Karena memang kita harus melakukan rapimgab tapi di sisi lain ada prioritas yaitu tanggung jawab DPRD terhadap masyarakat yaitu APBD-P," ujar Ongen saat dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Mendagri Sebut Tak Masalah Pemilihan Wagub DKI oleh Anggota DPRD Baru

Alasannya, kini anggota DPRD yang ikut dalam pembahasan APBD-P juga merupakan anggota yang harus hadir di dalam rapimgab, termasuk para pimpinan DPRD dan pimpinan komisi.

"Ini teman-teman yang duduk di banggar juga adalah bagian yang di rapimgab. Hampir sebagian besar ketua fraksi ketua komisi itu ada di banggar dan mereka berkonsentrasi penuh mempersiapkan APBD-P," tambah Ongen.

"Itu menjadi kewajiban. Bukan saya bilang wagub enggak kewajiban tapi APBD-P pun kalau enggak selesai di masa jabatan akan berdampak kepada bagaimana pelayanan terhadap masyarakat," tutupnya.

Diketahui posisi wagub DKI Jakarta sudah kosong sejak 10 Agustus 2018. Dua nama pengganti Sandiaga Uno pun sudah diajukan oleh dua partai pengusung PKS dan Gerindra.

Namun proses itu berjalan alot di tangan DPRD DKI, rapimgab molor sebanyak tiga kali dan paripurna pengesahan tatib pemilihan wagub yang direncanakan digelar pada 22 Juli 2019 lalu pun juga tak terlaksana.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

Megapolitan
Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Megapolitan
Bocah yang Hanyut di Kali Angke Ciputat Ditemukan 13 Meter dari Lokasi Awal

Bocah yang Hanyut di Kali Angke Ciputat Ditemukan 13 Meter dari Lokasi Awal

Megapolitan
Kisah Penjaga Lintasan Kereta Tak Berpalang di Ancol, Lari-lari 500 Meter hingga Ribut dengan Pengendara 'Ngeyel'

Kisah Penjaga Lintasan Kereta Tak Berpalang di Ancol, Lari-lari 500 Meter hingga Ribut dengan Pengendara "Ngeyel"

Megapolitan
Untuk Pilkada Tangsel, Hanura Cari Kandidat yang Mau Dongkrak Kualitas SDM

Untuk Pilkada Tangsel, Hanura Cari Kandidat yang Mau Dongkrak Kualitas SDM

Megapolitan
Minta Pemulangan PMKS di Jakarta Digencarkan, Komisi E Soroti Pengemis Jutawan di Jaksel

Minta Pemulangan PMKS di Jakarta Digencarkan, Komisi E Soroti Pengemis Jutawan di Jaksel

Megapolitan
Kali Angke yang Sempit dan Penuh Sampah Jadi Kendala Tim SAR Cari Bocah yang Hanyut

Kali Angke yang Sempit dan Penuh Sampah Jadi Kendala Tim SAR Cari Bocah yang Hanyut

Megapolitan
Bocah yang Tenggelam di Kali Angke Ciputat Belum Ditemukan

Bocah yang Tenggelam di Kali Angke Ciputat Belum Ditemukan

Megapolitan
TPU Menteng Pulo 2 di Malam Hari, Jadi Tempat Kumpul Anak Muda hingga Narkoba

TPU Menteng Pulo 2 di Malam Hari, Jadi Tempat Kumpul Anak Muda hingga Narkoba

Megapolitan
Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Megapolitan
Viral Video Penumpang Merokok di KRL, PT KCI Sebut Itu Terjadi di Rute Tanah Abang-Rangkasbitung

Viral Video Penumpang Merokok di KRL, PT KCI Sebut Itu Terjadi di Rute Tanah Abang-Rangkasbitung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X