Bus Transpatriot Bekasi Tak Disubsidi APBD

Kompas.com - 13/08/2019, 15:36 WIB
Bus-bus yang akan dioperasikan sebagai bus Transpatriot Bekasi mangkrak setelah dihibahkan Kementerian Perhubungan RI Desember 2018 lalu. Vitorio MantaleanBus-bus yang akan dioperasikan sebagai bus Transpatriot Bekasi mangkrak setelah dihibahkan Kementerian Perhubungan RI Desember 2018 lalu.

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 20 bus Transpatriot Bekasi yang akan melayani 2 trayek baru disebut jadi angkutan bus pertama di Indonesia yang tidak disubsidi pemerintah.

"Ini suatu terobosan di mana BUMD atau pemerintah daerah tidak memakai biaya subsidi. Ini bisa jadi model untuk daerah lain, role model untuk Indonesia," ucap Direktur Angkutan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Ahmad Yani dalam jumpa pers di Kantor Dishub Kota Bekasi, Selasa (13/8/2019).

"Saya akan bawa untuk kota lain, Cirebon, Purwokerto, Bandung sudah siap, Cimahi," tambahnya.

PD Mitra Patriot, BUMD yang ditunjuk Pemerintah Kota Bekasi mengelola aset Transpatriot rencananya akan bekerja sama dengan dua perusahaan guna memuluskan upaya ini; PT PSA sebagai operator dan PT TRON sebagai penyedia teknologi.

Baca juga: Bus Transpatriot Bekasi Tambah Trayek pada 22 Agustus, Ini Rutenya

Sulit tutupi biaya operasional

Tanpa subsidi APBD, Direktur PD Mitra Patriot, Tubagus Hendra tak yakin jika pengoperasian 20 bus Transpatriot ini bisa menangguk untung dari penjualan tiket perjalanan semata.

Malah, jika hanya mengandalkan tiket, biaya operasional kendaraan dipastikan tidak terutup.

Ia berkaca pada neraca keuangan operasionalisasi 9 unit bus Transpatriot yang telah lebih dulu mengaspal.

Baca juga: Trayek Baru Transpatriot Bekasi Tak Terima Uang Tunai

Sejak awal peluncurannya, Pemerintah Kota Bekasi mengucurkan dana sekitar Rp 5 miliar tiap tahun.

Sementara itu, pendapatan per hari dari pengoperasian 9 bus tersebut hanya mencapai Rp 5-6 juta.

"Kalau dihitung, itu biaya operasionalnya Rp 17.517. Tarif kita Rp 4.000 flat, itu kan masih jauh," ujar Hendra, Senin.

Sejauh ini, Pemerintah Kota Bekasi belum menetapkan besaran tarif bagi penumpang 20 bus Transpatriot nonsubsidi ini.

Baca juga: 5 Fakta Calon Bus Transpatriot yang Mangkrak di Bekasi

Sejauh ini, kata Hendra, kemungkinan besar penumpang dikenakan tarif Rp 5.000-10.000 sekali jalan, tergantung jarak tempuh.

"Dan itu belum nutupin juga biaya operasional. Makanya itu, pihak ketiga harus ada inovasi tambahan untuk menutupi operasional," jelasnya.

Hendra berharap, kedua perusahaan itu bisa cukup kreatif menarik pemasukan dari sektor lain, terutama melalui pemasangan iklan di halte hingga badan bus.

Sebanyak 20 bus Transpatriot nonsubsidi ini akan melayani dua trayek baru, yakni Wisma Asri-Sumber Arta dan Summarecon-Vida Bantargebang.

Bus-bus ini merupakan hasil hibah dari Kementerian Perhubungan RI yang belum digunakan sejak Desember 2018.

"Kami sudah sepakat, rencananya memang operasional 22 Agustus mulai membawa penumpang. Dari 22 Agustus akan kita gratiskan dulu hingga awal September," tutup Hendra.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPSU Berendam di Saluran Air, Lurah Jelambar Diperiksa Inspektorat DKI

PPSU Berendam di Saluran Air, Lurah Jelambar Diperiksa Inspektorat DKI

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Tunggu Rekomendasi BKD dan Inspektorat Terkait PPSU Direndam

Wali Kota Jakbar Tunggu Rekomendasi BKD dan Inspektorat Terkait PPSU Direndam

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Sebut Keterlaluan PPSU Jelambar Direndam untuk Senang-senang

Wali Kota Jakbar Sebut Keterlaluan PPSU Jelambar Direndam untuk Senang-senang

Megapolitan
Damkar Temukan 18 Ekor Ular Kobra di Joglo

Damkar Temukan 18 Ekor Ular Kobra di Joglo

Megapolitan
Alasan Keamanan, Tol Layang Japek Khusus Kendaraan Golongan I Non-bus

Alasan Keamanan, Tol Layang Japek Khusus Kendaraan Golongan I Non-bus

Megapolitan
Tol Layang Japek Akan Dilengkapi Parking Bay untuk Kondisi Darurat

Tol Layang Japek Akan Dilengkapi Parking Bay untuk Kondisi Darurat

Megapolitan
Pantai di Cilincing Dipenuhi Sampah yang Terbawa Arus karena Angin Barat

Pantai di Cilincing Dipenuhi Sampah yang Terbawa Arus karena Angin Barat

Megapolitan
Jika Fondasi Tidak di Saluran Air, Warga Matraman Tidak Perlu Cemas Rumah Ambruk

Jika Fondasi Tidak di Saluran Air, Warga Matraman Tidak Perlu Cemas Rumah Ambruk

Megapolitan
Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

Perbaikan Rumah yang Ambruk di Matraman Tunggu Pengerjaan Saluran Air Selesai

Megapolitan
Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Megapolitan
Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Megapolitan
Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Megapolitan
Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Megapolitan
Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Megapolitan
Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X