Perluasan Sistem Ganjil Genap agar Diterapkan Secara Adil

Kompas.com - 13/08/2019, 15:47 WIB
Dishub Sosialisasi Ganjil Genap di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2019) KOMPAS.com - Walda MarisonDishub Sosialisasi Ganjil Genap di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menyarankan agar perluasan sistem pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap yang akan diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar diterapkan secara adil.

"Kalaupun memang tujuannya menekan pencemaran udara dan mengurangi kemacetan lalu lintas, harusnya kebijakan ganjil genap diterapkan secara adil," ujar Nirwono saat dihubungi, Selasa (13/7/2019).

Ia menilai kebijakan perluasan ganjil genap yang diterapkan Pemrov DKI sangat diskriminatif. Seharusnya ganjil genap ini menyasar semua jenis transportasi tanpa ada pengecualian.

Baca juga: Jika Taksi Online Bebas Ganjil Genap, Bakal Ada Pendaftaran Massal ke Taksi Daring

Menurut dia, seluruh kendaraan sama-sama memenuhi badan jalan yang sudah terbatas dan dapat menambah kemacetan.

"Harusnya kebijakan ini berlaku untuk semua jenis kendaraan pribadi roda dua dan empat, seluruh pelat hitam tanpa tekecuali (termasuk taksi dan ojek online), serta kendaraan listrik nanti," kata Nirwono.

Nirwono menambahkan, apabila penerapan ganjil genap memperbolehkan taksi online maka banyak yang nantinya bertindak curang. Kalaupun taksi online harus berstiker untuk bebas ganjil genap, stiker itu mudah dipalsukan.

Baca juga: Kemenhub Sarankan Taksi Online Pakai Tanda Khusus buat Melintas di Ganjil Genap

"Pasti setiap celah akan digunakan kalau sudah gelap atau maghrib pengawasan pelat ganjil genap yang masih manual akan sulit diawasi petugas di lapangan, apalagi stiker sangat mudah dipalsukan," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyatakan akan mempertimbangkan taksi online bebas dari kebijakan ganjil genap.

Taksi online selama ini memakai pelat hitam yang diperuntukkan bagi kendaraan pribadi bukan pelat kuning seperti untuk angkutan umum pada umumnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

30 PKL yang Jualan di Trotoar Tanah Abang Ditertibkan, Gerobak Dagangan Diangkut Satpol PP

30 PKL yang Jualan di Trotoar Tanah Abang Ditertibkan, Gerobak Dagangan Diangkut Satpol PP

Megapolitan
Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Megapolitan
Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Megapolitan
Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Megapolitan
Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Megapolitan
Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Megapolitan
Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Megapolitan
Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Megapolitan
Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Megapolitan
Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Megapolitan
Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Megapolitan
Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X