Organda: Taksi Online Jangan Dikecualikan dari Ganjil Genap

Kompas.com - 14/08/2019, 08:33 WIB
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda) menentang usulan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal taksi online dikecualikan atau tidak terkena aturan ganjil genap dengan alasan kesetaraan (equality).

Alasannya, taksi online sudah meminta banyak keistimewaan atau privilege dari pemerintah.

"Mestinya ya jangan, jangan (taksi online) itu dikecualikan (dari aturan ganjil genap) juga karena kan dia sudah minta privilege yang banyak," ujar Sekjen DPP Organda Ateng Aryono saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/8/2019).

Ateng menjelaskan, penyelenggaraan usaha taksi online diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus.

Baca juga: Menyoroti Rencana Taksi Online Tak Kena Ganjil Genap

Aturan itu lebih merujuk pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bukan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Taksi online, kata Ateng, juga menggunakan pelat hitam. Hal ini berbeda dengan angkutan umum lainnya yang menggunakan pelat kuning.

Karena itu, Ateng menyebut taksi online tidak bisa disetarakan dengan angkutan umum lainnya.

Baca juga: Dishub DKI Khawatir Warga Tak Beralih ke Angkutan Umum jika Taksi Online Tak Kena Ganjil Genap

"Kalau itu istilahnya equality, kesetaraan, mestinya itu jadi enggak setara. Mereka (taksi online) berbeda dengan angkutan-angkutan lain. Contohnya, dia pelatnya hitam, enggak pakai Undang Undang 22, tapi pakai Undang Undang UMKM, yang akhirnya terbitnya PM 118," kata dia.

Ateng mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang hanya membebaskan angkutan umum dengan pelat kuning dan 11 jenis kendaraan lainnya dari aturan ganjil genap.

Jika taksi online ingin dibebaskan dari aturan ganjil genap, lanjut Ateng, taksi online juga harusnya menggunakan pelat kuning dan mengikuti semua aturan yang berlaku untuk angkutan umum dengan pelat kuning.

"Kalau mereka enggak mau kena ganjil genap, kalau mereka mau migrasi jadi pelat kuning, ya monggo," ucap Ateng.

Baca juga: Anies Belum Putuskan soal Taksi Online Tak Kena Ganjil Genap

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan, aturan ganjil genap harus diberlakukan dengan adil untuk seluruh angkutan umum.

Jika taksi konvensional dengan pelat kuning tidak terkena aturan itu, Budi Karya menyebut, taksi online pun harusnya bisa beroperasi layaknya taksi konvensional.

"Kan taksi biasa boleh, mestinya mereka boleh juga kan. Ini yang saya sampaikan equility," kata Budi Karya, Minggu (11/8/2019).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut belum ada keputusan soal terkena atau tidaknya taksi online dari aturan ganjil genap.

Pemprov DKI Jakarta masih akan membahas aturan soal perluasan ganjil genap dengan sejumlah pihak, seperti Organda dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Pemprov DKI juga berkomunikasi dengan perusahaan penyedia aplikasi taksi online.

Selain itu, Pemprov DKI harus mempertimbangkan sejumlah hal sebelum memutuskan aturan perluasan ganjil genap, seperti adanya rumah sakit di ruas jalan yang dikenakan aturan tersebut.

"Tidak serta merta sudah ada keputusan bahwa taksi online akan pasti dikecualikan (dari aturan ganjil genap), belum. Itu belum menjadi keputusan," ujar Anies, Selasa (13/8/2019).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara ke Glodok Naik KRL Commuter Line dan Transjakarta

Cara ke Glodok Naik KRL Commuter Line dan Transjakarta

Megapolitan
Cara ke JIS Naik Transportasi Umum

Cara ke JIS Naik Transportasi Umum

Megapolitan
Tarif Kirim Motor Menggunakan Pos Indonesia 2022

Tarif Kirim Motor Menggunakan Pos Indonesia 2022

Megapolitan
Tarif Kirim Motor Indah Logistik Cargo 2022

Tarif Kirim Motor Indah Logistik Cargo 2022

Megapolitan
Tarif Ojol di Jabodetabek 2022 (Gojek, Grab Bike, Maxim, Anterin)

Tarif Ojol di Jabodetabek 2022 (Gojek, Grab Bike, Maxim, Anterin)

Megapolitan
Daftar Universitas Negeri di Jabodetabek

Daftar Universitas Negeri di Jabodetabek

Megapolitan
Tarif Kirim Motor Pakai JNE 2022

Tarif Kirim Motor Pakai JNE 2022

Megapolitan
Polda Metro Tangkap Pimpinan dan 2 Anggota Geng Motor Bersajam yang Konvoi di Johar Baru

Polda Metro Tangkap Pimpinan dan 2 Anggota Geng Motor Bersajam yang Konvoi di Johar Baru

Megapolitan
Tidak Digunakan Dua Tahun, Asrama Haji Kota Bekasi Jalani Sejumlah Perbaikan

Tidak Digunakan Dua Tahun, Asrama Haji Kota Bekasi Jalani Sejumlah Perbaikan

Megapolitan
Kota Depok Raih Predikat WTP 11 Kali Berturut-turut

Kota Depok Raih Predikat WTP 11 Kali Berturut-turut

Megapolitan
Panitia Formula E Ajukan Permintaan Iklan ke BUMN, Anggota DRPD DKI: Mereka Lagi Cekak

Panitia Formula E Ajukan Permintaan Iklan ke BUMN, Anggota DRPD DKI: Mereka Lagi Cekak

Megapolitan
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Pemkot Jakpus Gelar Pelatihan Membuat Produk Minuman Sehat

Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Pemkot Jakpus Gelar Pelatihan Membuat Produk Minuman Sehat

Megapolitan
Cegah Paham Radikal Terorisme di Kalangan Mahasiswa, BNPT Kerja Sama dengan Pihak Kampus

Cegah Paham Radikal Terorisme di Kalangan Mahasiswa, BNPT Kerja Sama dengan Pihak Kampus

Megapolitan
Mayat Bayi Laki-laki Ditemukan di Pinggir Sungai Cisadane, Diperkirakan Berusia 6-7 Bulan

Mayat Bayi Laki-laki Ditemukan di Pinggir Sungai Cisadane, Diperkirakan Berusia 6-7 Bulan

Megapolitan
Hewan Kurban dari Luar Daerah Wajib Jalani Karantina, Pemkot Jaksel Akan Lakukan Pengawasan PMK

Hewan Kurban dari Luar Daerah Wajib Jalani Karantina, Pemkot Jaksel Akan Lakukan Pengawasan PMK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.