Kompas.com - 14/08/2019, 19:16 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi PKS Triwisaksana setuju terhadap wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengecualikan taksi online agar tak terkena ganjil genap.

Menurut dia, posisi taksi online saat ini sudah setara seperti taksi biasa dan juga angkutan umum lainnya.

"Saya setuju taksi online menyesuaikan dengan taksi karena itu kan jenis angkutan yang sudah disahkan oleh Kemenhub sebagai alat angkut bersama warga. Jadi sangat elok kalau taksi online diberikan kesempatan untuk melayani warga bersama dengan taksi lainnya untuk dikecualikan dalam ganjil genap," ucap Sani (panggilan Triwisaksana), saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Mengenai permintaan Organda (Organisasi Angkutan Darat) yang menyebut taksi online harus mengganti pelat kendaraannya menggunakan pelat kuning seperti angkutan umum lain, Sani menyebut hal itu tak perlu.

Taksi online hanya perlu dipasang stiker atau penanda lainnya agar dikenali dan dikecualikan oleh petugas.

Baca juga: Para Pengemudi Taksi Online Tolak Pakai Pelat Kuning untuk Bebas Ganjil Genap

"Itu kan aturan sudah ada di Kemenhub. Kemenhub membolehkan tidak melarang tinggal nanti diatur apakah dengan stiker atau alat pengenal lain," kata dia.

Ia menambahkan bahwa pengecualian tersebut tak akan membuat jalan kembali padat karena jumlah taksi online yang cenderung sedikit.

"Enggak jumlahnya kan enggak seberapa daripada jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan. Tapi di sisi yang lain urusan kepadatan jalan soal polusi ini terkait umur uji emisi dan gagen itu juga harus," tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membahas penandaan untuk taksi online.

Dengan tanda itu, taksi online tidak akan terkena sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.

Pemprov DKI Jakarta membahas soal penandaan itu setelah bertemu perusahaan Grab pada Jumat (9/8/2019) pekan lalu.

"Dinas Perhubungan dengan pengelola Grab sedang membicarakan tentang penandaan, supaya kendaraan-kendaraan yang bekerja sebagai angkutan, jadi jasa angkutan, itu nanti memiliki tanda," ujar Anies di Lenggang Jakarta, Monas, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan, aturan ganjil genap harus diberlakukan dengan adil untuk seluruh angkutan umum.

Jika taksi konvensional dengan pelat kuning tidak terkena aturan itu, Budi Karya menyebut, taksi online pun harusnya bisa beroperasi layaknya taksi konvensional.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Mogok di Tol, Polisi: Segera Hubungi 14080, Jangan Layani Derek Liar!

Mobil Mogok di Tol, Polisi: Segera Hubungi 14080, Jangan Layani Derek Liar!

Megapolitan
Kota Bogor Jadi Tujuan Gowes, TTSG Dukung Pemkot Bangun Jalur Khusus Sepeda

Kota Bogor Jadi Tujuan Gowes, TTSG Dukung Pemkot Bangun Jalur Khusus Sepeda

Megapolitan
Rizieq Shihab Raih Gelar Doktor, Kuasa Hukum: Dia Kritik Aksi Terorisme dalam Disertasinya

Rizieq Shihab Raih Gelar Doktor, Kuasa Hukum: Dia Kritik Aksi Terorisme dalam Disertasinya

Megapolitan
Komnas HAM Kumpulkan Dokumen hingga Rekaman CCTV Usut Tewasnya Tahanan Polres Tangsel

Komnas HAM Kumpulkan Dokumen hingga Rekaman CCTV Usut Tewasnya Tahanan Polres Tangsel

Megapolitan
Datangi Polres Tangerang Kota, Komnas HAM Selidiki Kematian Tahanan Narkoba dan Pencabulan Anak di Penjara

Datangi Polres Tangerang Kota, Komnas HAM Selidiki Kematian Tahanan Narkoba dan Pencabulan Anak di Penjara

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Tangerang Raya Hari Ini, 16 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Tangerang Raya Hari Ini, 16 April 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Jakarta Hari Ini, 16 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Jakarta Hari Ini, 16 April 2021

Megapolitan
2 Kuli Meninggal Tertimpa Bangunan Roboh di Benhil Jakarta Pusat

2 Kuli Meninggal Tertimpa Bangunan Roboh di Benhil Jakarta Pusat

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bekasi Hari Ini, 16 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bekasi Hari Ini, 16 April 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bogor Hari Ini, 16 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bogor Hari Ini, 16 April 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Depok Hari Ini, 16 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Depok Hari Ini, 16 April 2021

Megapolitan
Fakta Sementara Sopir Ambulans Tabrak Pesepeda: Jadi Tersangka, Bunyikan Sirene demi Hindari Macet

Fakta Sementara Sopir Ambulans Tabrak Pesepeda: Jadi Tersangka, Bunyikan Sirene demi Hindari Macet

Megapolitan
Komnas HAM Selidiki Tewasnya Tahanan Narkoba Polres Tangsel yang Dinilai Janggal

Komnas HAM Selidiki Tewasnya Tahanan Narkoba Polres Tangsel yang Dinilai Janggal

Megapolitan
Oleng dan Tabrak Tiang Listrik Saat Berboncengan Motor, Dua Remaja Meninggal

Oleng dan Tabrak Tiang Listrik Saat Berboncengan Motor, Dua Remaja Meninggal

Megapolitan
Fakta Sementara Penangkapan Jeff Smith, Positif Ganja hingga Bersikap Tak Kooperatif

Fakta Sementara Penangkapan Jeff Smith, Positif Ganja hingga Bersikap Tak Kooperatif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X