Wakil Ketua DPRD DKI Setuju Taksi Online Tak Kena Aturan Ganjil Genap

Kompas.com - 14/08/2019, 19:16 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi PKS Triwisaksana setuju terhadap wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengecualikan taksi online agar tak terkena ganjil genap.

Menurut dia, posisi taksi online saat ini sudah setara seperti taksi biasa dan juga angkutan umum lainnya.

"Saya setuju taksi online menyesuaikan dengan taksi karena itu kan jenis angkutan yang sudah disahkan oleh Kemenhub sebagai alat angkut bersama warga. Jadi sangat elok kalau taksi online diberikan kesempatan untuk melayani warga bersama dengan taksi lainnya untuk dikecualikan dalam ganjil genap," ucap Sani (panggilan Triwisaksana), saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Mengenai permintaan Organda (Organisasi Angkutan Darat) yang menyebut taksi online harus mengganti pelat kendaraannya menggunakan pelat kuning seperti angkutan umum lain, Sani menyebut hal itu tak perlu.

Taksi online hanya perlu dipasang stiker atau penanda lainnya agar dikenali dan dikecualikan oleh petugas.

Baca juga: Para Pengemudi Taksi Online Tolak Pakai Pelat Kuning untuk Bebas Ganjil Genap

"Itu kan aturan sudah ada di Kemenhub. Kemenhub membolehkan tidak melarang tinggal nanti diatur apakah dengan stiker atau alat pengenal lain," kata dia.

Ia menambahkan bahwa pengecualian tersebut tak akan membuat jalan kembali padat karena jumlah taksi online yang cenderung sedikit.

"Enggak jumlahnya kan enggak seberapa daripada jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan. Tapi di sisi yang lain urusan kepadatan jalan soal polusi ini terkait umur uji emisi dan gagen itu juga harus," tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membahas penandaan untuk taksi online.

Dengan tanda itu, taksi online tidak akan terkena sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.

Pemprov DKI Jakarta membahas soal penandaan itu setelah bertemu perusahaan Grab pada Jumat (9/8/2019) pekan lalu.

"Dinas Perhubungan dengan pengelola Grab sedang membicarakan tentang penandaan, supaya kendaraan-kendaraan yang bekerja sebagai angkutan, jadi jasa angkutan, itu nanti memiliki tanda," ujar Anies di Lenggang Jakarta, Monas, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan, aturan ganjil genap harus diberlakukan dengan adil untuk seluruh angkutan umum.

Jika taksi konvensional dengan pelat kuning tidak terkena aturan itu, Budi Karya menyebut, taksi online pun harusnya bisa beroperasi layaknya taksi konvensional.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bekasi Bagikan Ribuan Paket Sembako kepada Korban PHK Selama Pandemi

Pemkot Bekasi Bagikan Ribuan Paket Sembako kepada Korban PHK Selama Pandemi

Megapolitan
Sebuah Gudang di Penjaringan Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Sebuah Gudang di Penjaringan Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Jasa Detektif Wanita, Lihai Menggoda Pria-pria Nakal yang Tak Setia

Jasa Detektif Wanita, Lihai Menggoda Pria-pria Nakal yang Tak Setia

Megapolitan
Harga Bendera Merah Putih di Pinggir Jalan, Paling Murah Rp 15.000

Harga Bendera Merah Putih di Pinggir Jalan, Paling Murah Rp 15.000

Megapolitan
Diduga Korsleting, Rumah Dua Lantai di Penjaringan Terbakar

Diduga Korsleting, Rumah Dua Lantai di Penjaringan Terbakar

Megapolitan
Ada Staf Reaktif Covid-19, Lantai 7 Blok G Balai Kota Ditutup Sementara

Ada Staf Reaktif Covid-19, Lantai 7 Blok G Balai Kota Ditutup Sementara

Megapolitan
Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro

Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro

Megapolitan
Viral Kisah Pilu Perempuan Bangun Tidur Diperkosa di Bintaro, Polisi Buru Pelaku

Viral Kisah Pilu Perempuan Bangun Tidur Diperkosa di Bintaro, Polisi Buru Pelaku

Megapolitan
Toa Peringatan Dini Banjir, Dulu Dimulai Anies tetapi Kini Dikritiknya

Toa Peringatan Dini Banjir, Dulu Dimulai Anies tetapi Kini Dikritiknya

Megapolitan
Mengamuk Saat Antre Beli Minuman, Seorang Warga Pukuli Tukang Parkir di Cipinang Muara

Mengamuk Saat Antre Beli Minuman, Seorang Warga Pukuli Tukang Parkir di Cipinang Muara

Megapolitan
Kisah Viral Perempuan Diperkosa Usai Bangun Tidur di Tangerang Selatan, Polisi Lakukan Penyelidikan

Kisah Viral Perempuan Diperkosa Usai Bangun Tidur di Tangerang Selatan, Polisi Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
Menurut Kemenristek, Begini Etika Umumkan Hasil Penelitian Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Kemenristek, Begini Etika Umumkan Hasil Penelitian Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Megapolitan
Warga Jamblang dan Penjualan Bendera Musiman di Jakarta

Warga Jamblang dan Penjualan Bendera Musiman di Jakarta

Megapolitan
Jakarta Catat 4 Lonjakan Tertinggi Kasus Covid-19 dalam 2 Pekan Terakhir

Jakarta Catat 4 Lonjakan Tertinggi Kasus Covid-19 dalam 2 Pekan Terakhir

Megapolitan
Dapat Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Apa yang Akan Dibuat DKI

Dapat Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Apa yang Akan Dibuat DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X