Wakil Ketua DPRD DKI Setuju Taksi Online Tak Kena Aturan Ganjil Genap

Kompas.com - 14/08/2019, 19:16 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi PKS Triwisaksana setuju terhadap wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengecualikan taksi online agar tak terkena ganjil genap.

Menurut dia, posisi taksi online saat ini sudah setara seperti taksi biasa dan juga angkutan umum lainnya.

"Saya setuju taksi online menyesuaikan dengan taksi karena itu kan jenis angkutan yang sudah disahkan oleh Kemenhub sebagai alat angkut bersama warga. Jadi sangat elok kalau taksi online diberikan kesempatan untuk melayani warga bersama dengan taksi lainnya untuk dikecualikan dalam ganjil genap," ucap Sani (panggilan Triwisaksana), saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Mengenai permintaan Organda (Organisasi Angkutan Darat) yang menyebut taksi online harus mengganti pelat kendaraannya menggunakan pelat kuning seperti angkutan umum lain, Sani menyebut hal itu tak perlu.

Taksi online hanya perlu dipasang stiker atau penanda lainnya agar dikenali dan dikecualikan oleh petugas.

Baca juga: Para Pengemudi Taksi Online Tolak Pakai Pelat Kuning untuk Bebas Ganjil Genap

"Itu kan aturan sudah ada di Kemenhub. Kemenhub membolehkan tidak melarang tinggal nanti diatur apakah dengan stiker atau alat pengenal lain," kata dia.

Ia menambahkan bahwa pengecualian tersebut tak akan membuat jalan kembali padat karena jumlah taksi online yang cenderung sedikit.

"Enggak jumlahnya kan enggak seberapa daripada jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan. Tapi di sisi yang lain urusan kepadatan jalan soal polusi ini terkait umur uji emisi dan gagen itu juga harus," tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membahas penandaan untuk taksi online.

Dengan tanda itu, taksi online tidak akan terkena sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.

Pemprov DKI Jakarta membahas soal penandaan itu setelah bertemu perusahaan Grab pada Jumat (9/8/2019) pekan lalu.

"Dinas Perhubungan dengan pengelola Grab sedang membicarakan tentang penandaan, supaya kendaraan-kendaraan yang bekerja sebagai angkutan, jadi jasa angkutan, itu nanti memiliki tanda," ujar Anies di Lenggang Jakarta, Monas, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan, aturan ganjil genap harus diberlakukan dengan adil untuk seluruh angkutan umum.

Jika taksi konvensional dengan pelat kuning tidak terkena aturan itu, Budi Karya menyebut, taksi online pun harusnya bisa beroperasi layaknya taksi konvensional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI: Bukan Menggampangkan, Bangun Sirkuit Formula E Bisa Cepat

Wagub DKI: Bukan Menggampangkan, Bangun Sirkuit Formula E Bisa Cepat

Megapolitan
Saat Pemprov DKI Sebut Gerebek Lumpur Sama dengan Normalisasi Sungai, 'Kenapa Harus Dibedakan?'

Saat Pemprov DKI Sebut Gerebek Lumpur Sama dengan Normalisasi Sungai, "Kenapa Harus Dibedakan?"

Megapolitan
Sarankan PTM 100 Persen di Jakarta Dihentikan, Epidemiolog: Lindungi Anak-anak Sebelum Terlambat

Sarankan PTM 100 Persen di Jakarta Dihentikan, Epidemiolog: Lindungi Anak-anak Sebelum Terlambat

Megapolitan
Menyusuri Vihara Bahtera Bhakti di Ancol, Ada Makam Muslim Tionghoa di Dalamnya

Menyusuri Vihara Bahtera Bhakti di Ancol, Ada Makam Muslim Tionghoa di Dalamnya

Megapolitan
Pemkot Jakbar Bakal Gelar Operasi Pasar, Antisipasi Kelangkaan Minyak Goreng Kemasan Murah

Pemkot Jakbar Bakal Gelar Operasi Pasar, Antisipasi Kelangkaan Minyak Goreng Kemasan Murah

Megapolitan
Ini Profil Pemilik Gedung Tertinggi di Indonesia, Sempat Jatuh Bangun di Industri Tekstil

Ini Profil Pemilik Gedung Tertinggi di Indonesia, Sempat Jatuh Bangun di Industri Tekstil

Megapolitan
Menengok Pencakar Langit Tertinggi di Indonesia, Autograph Tower Masuk Kategori “Supertall”

Menengok Pencakar Langit Tertinggi di Indonesia, Autograph Tower Masuk Kategori “Supertall”

Megapolitan
Satgas Depok Rekomendasikan PTM Dibagi 2 Sesi, Kapasitas Masing-masing 50 Persen

Satgas Depok Rekomendasikan PTM Dibagi 2 Sesi, Kapasitas Masing-masing 50 Persen

Megapolitan
Ada 93 Kasus Omicron di Jaksel, Terbanyak di Kebayoran Baru

Ada 93 Kasus Omicron di Jaksel, Terbanyak di Kebayoran Baru

Megapolitan
Detik-detik Aksi Heroik Sopir Transjakarta Selamatkan Perempuan yang Hendak Bunuh Diri

Detik-detik Aksi Heroik Sopir Transjakarta Selamatkan Perempuan yang Hendak Bunuh Diri

Megapolitan
Warga Dengar Suara Ledakan dalam Kebakaran di Sawah Baru

Warga Dengar Suara Ledakan dalam Kebakaran di Sawah Baru

Megapolitan
Kebakaran Ruko di Pasar Cengkareng, Polisi: Dugaan Sementara karena Aliran Listrik

Kebakaran Ruko di Pasar Cengkareng, Polisi: Dugaan Sementara karena Aliran Listrik

Megapolitan
Jalan Berlubang di Kaliabang Bekasi Tak Kunjung Diperbaiki Ancam Keselamatan Pengendara

Jalan Berlubang di Kaliabang Bekasi Tak Kunjung Diperbaiki Ancam Keselamatan Pengendara

Megapolitan
Pemuda yang Ancam Sebar Foto Vulgar Mantan Kekasih di Tangsel Jadi Tersangka

Pemuda yang Ancam Sebar Foto Vulgar Mantan Kekasih di Tangsel Jadi Tersangka

Megapolitan
Sepekan PTM di Depok, 18 Sekolah Ditutup karena 197 Siswa dan Guru Terpapar Covid-19

Sepekan PTM di Depok, 18 Sekolah Ditutup karena 197 Siswa dan Guru Terpapar Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.