Wakil Ketua DPRD DKI Setuju Taksi Online Tak Kena Aturan Ganjil Genap

Kompas.com - 14/08/2019, 19:16 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi PKS Triwisaksana setuju terhadap wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengecualikan taksi online agar tak terkena ganjil genap.

Menurut dia, posisi taksi online saat ini sudah setara seperti taksi biasa dan juga angkutan umum lainnya.

"Saya setuju taksi online menyesuaikan dengan taksi karena itu kan jenis angkutan yang sudah disahkan oleh Kemenhub sebagai alat angkut bersama warga. Jadi sangat elok kalau taksi online diberikan kesempatan untuk melayani warga bersama dengan taksi lainnya untuk dikecualikan dalam ganjil genap," ucap Sani (panggilan Triwisaksana), saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).


Mengenai permintaan Organda (Organisasi Angkutan Darat) yang menyebut taksi online harus mengganti pelat kendaraannya menggunakan pelat kuning seperti angkutan umum lain, Sani menyebut hal itu tak perlu.

Taksi online hanya perlu dipasang stiker atau penanda lainnya agar dikenali dan dikecualikan oleh petugas.

Baca juga: Para Pengemudi Taksi Online Tolak Pakai Pelat Kuning untuk Bebas Ganjil Genap

"Itu kan aturan sudah ada di Kemenhub. Kemenhub membolehkan tidak melarang tinggal nanti diatur apakah dengan stiker atau alat pengenal lain," kata dia.

Ia menambahkan bahwa pengecualian tersebut tak akan membuat jalan kembali padat karena jumlah taksi online yang cenderung sedikit.

"Enggak jumlahnya kan enggak seberapa daripada jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan. Tapi di sisi yang lain urusan kepadatan jalan soal polusi ini terkait umur uji emisi dan gagen itu juga harus," tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membahas penandaan untuk taksi online.

Dengan tanda itu, taksi online tidak akan terkena sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.

Pemprov DKI Jakarta membahas soal penandaan itu setelah bertemu perusahaan Grab pada Jumat (9/8/2019) pekan lalu.

"Dinas Perhubungan dengan pengelola Grab sedang membicarakan tentang penandaan, supaya kendaraan-kendaraan yang bekerja sebagai angkutan, jadi jasa angkutan, itu nanti memiliki tanda," ujar Anies di Lenggang Jakarta, Monas, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan, aturan ganjil genap harus diberlakukan dengan adil untuk seluruh angkutan umum.

Jika taksi konvensional dengan pelat kuning tidak terkena aturan itu, Budi Karya menyebut, taksi online pun harusnya bisa beroperasi layaknya taksi konvensional.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah PKL Senen Jualan di Bahu Jalan, Satpol PP Berjaga hingga Malam

Cegah PKL Senen Jualan di Bahu Jalan, Satpol PP Berjaga hingga Malam

Megapolitan
Polisi Periksa Kejiwaan Ayah yang Bekap dan Todong Anaknya di Cilincing

Polisi Periksa Kejiwaan Ayah yang Bekap dan Todong Anaknya di Cilincing

Megapolitan
Masuk Jakarta Harus Bayar Tahun 2020, Ini Kisah Jalan Berbayar di Ibu Kota

Masuk Jakarta Harus Bayar Tahun 2020, Ini Kisah Jalan Berbayar di Ibu Kota

Megapolitan
Pengakuan Ayah yang Bekap dan Todong Anak Balitanya, Dapat Bisikan Kakaknya Akan Dibunuh

Pengakuan Ayah yang Bekap dan Todong Anak Balitanya, Dapat Bisikan Kakaknya Akan Dibunuh

Megapolitan
Anggota Ormas Hadiri Sidang Perdana Pablo Benua, Galih Ginanjar, dan Rey Utami

Anggota Ormas Hadiri Sidang Perdana Pablo Benua, Galih Ginanjar, dan Rey Utami

Megapolitan
Motif WNA Ilegal ke Indonesia: Jualan Baju hingga Jadi Pemain Bola

Motif WNA Ilegal ke Indonesia: Jualan Baju hingga Jadi Pemain Bola

Megapolitan
Kisah Pak Tole, Berjaga dan Tidur di Atas Makam Menteng Pulo

Kisah Pak Tole, Berjaga dan Tidur di Atas Makam Menteng Pulo

Megapolitan
Ajukan Anggaran Rp 26 Juta untuk Satu Tenda, Dinsos DKI Dicecar Komisi E

Ajukan Anggaran Rp 26 Juta untuk Satu Tenda, Dinsos DKI Dicecar Komisi E

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pengedar Narkoba di Depok, Barbuk 18 Kg Ganja

Polisi Tangkap 2 Pengedar Narkoba di Depok, Barbuk 18 Kg Ganja

Megapolitan
Ayah yang Bekap dan Todong Dua Putrinya Sudah Ditinggal Istri 5 Bulan Jadi TKI

Ayah yang Bekap dan Todong Dua Putrinya Sudah Ditinggal Istri 5 Bulan Jadi TKI

Megapolitan
Jadi Dewan Pengawas 7 RSUD Jakarta, Kinerja Anggota TGUPP Achmad Haryadi Diyakini Tak Efektif

Jadi Dewan Pengawas 7 RSUD Jakarta, Kinerja Anggota TGUPP Achmad Haryadi Diyakini Tak Efektif

Megapolitan
Imigrasi Kota Tangerang Tangkap 25 WNA yang Langgar Izin Tinggal

Imigrasi Kota Tangerang Tangkap 25 WNA yang Langgar Izin Tinggal

Megapolitan
Jadi Anggota TGUPP dan Dewan Pengawas 7 RSUD, Achmad Haryadi Dapat Gaji Dobel

Jadi Anggota TGUPP dan Dewan Pengawas 7 RSUD, Achmad Haryadi Dapat Gaji Dobel

Megapolitan
Pemkot Jakpus Pastikan Pasar Baru Metro Atom Siap Ditempati PKL Senen

Pemkot Jakpus Pastikan Pasar Baru Metro Atom Siap Ditempati PKL Senen

Megapolitan
Perampok di Bekasi Bacok Korbannya Saat Dikepung Warga

Perampok di Bekasi Bacok Korbannya Saat Dikepung Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X