Wakil Ketua DPRD DKI Setuju Taksi Online Tak Kena Aturan Ganjil Genap

Kompas.com - 14/08/2019, 19:16 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi PKS Triwisaksana setuju terhadap wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengecualikan taksi online agar tak terkena ganjil genap.

Menurut dia, posisi taksi online saat ini sudah setara seperti taksi biasa dan juga angkutan umum lainnya.

"Saya setuju taksi online menyesuaikan dengan taksi karena itu kan jenis angkutan yang sudah disahkan oleh Kemenhub sebagai alat angkut bersama warga. Jadi sangat elok kalau taksi online diberikan kesempatan untuk melayani warga bersama dengan taksi lainnya untuk dikecualikan dalam ganjil genap," ucap Sani (panggilan Triwisaksana), saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Mengenai permintaan Organda (Organisasi Angkutan Darat) yang menyebut taksi online harus mengganti pelat kendaraannya menggunakan pelat kuning seperti angkutan umum lain, Sani menyebut hal itu tak perlu.

Taksi online hanya perlu dipasang stiker atau penanda lainnya agar dikenali dan dikecualikan oleh petugas.

Baca juga: Para Pengemudi Taksi Online Tolak Pakai Pelat Kuning untuk Bebas Ganjil Genap

"Itu kan aturan sudah ada di Kemenhub. Kemenhub membolehkan tidak melarang tinggal nanti diatur apakah dengan stiker atau alat pengenal lain," kata dia.

Ia menambahkan bahwa pengecualian tersebut tak akan membuat jalan kembali padat karena jumlah taksi online yang cenderung sedikit.

"Enggak jumlahnya kan enggak seberapa daripada jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan. Tapi di sisi yang lain urusan kepadatan jalan soal polusi ini terkait umur uji emisi dan gagen itu juga harus," tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membahas penandaan untuk taksi online.

Dengan tanda itu, taksi online tidak akan terkena sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.

Pemprov DKI Jakarta membahas soal penandaan itu setelah bertemu perusahaan Grab pada Jumat (9/8/2019) pekan lalu.

"Dinas Perhubungan dengan pengelola Grab sedang membicarakan tentang penandaan, supaya kendaraan-kendaraan yang bekerja sebagai angkutan, jadi jasa angkutan, itu nanti memiliki tanda," ujar Anies di Lenggang Jakarta, Monas, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan, aturan ganjil genap harus diberlakukan dengan adil untuk seluruh angkutan umum.

Jika taksi konvensional dengan pelat kuning tidak terkena aturan itu, Budi Karya menyebut, taksi online pun harusnya bisa beroperasi layaknya taksi konvensional.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Live Music Dilarang, Musisi Kafe Diminta Tampilkan Pertunjukan dalam Bentuk Rekaman

Live Music Dilarang, Musisi Kafe Diminta Tampilkan Pertunjukan dalam Bentuk Rekaman

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pria Pengguna Ganja di Sekitar Taman Ismail Marzuki

Polisi Tangkap 2 Pria Pengguna Ganja di Sekitar Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Kondisi Tertusuk, Pengemudi Ojek Lawan Pencuri Saat Motornya Dirampas

Kondisi Tertusuk, Pengemudi Ojek Lawan Pencuri Saat Motornya Dirampas

Megapolitan
Tak Lulus Uji Emisi, Kendaraan ASN di Jakut Tak Boleh Parkir di Kantor Wali Kota

Tak Lulus Uji Emisi, Kendaraan ASN di Jakut Tak Boleh Parkir di Kantor Wali Kota

Megapolitan
Ojek Pangkalan Ditusuk Penumpang dan Motor Nyaris Dirampas

Ojek Pangkalan Ditusuk Penumpang dan Motor Nyaris Dirampas

Megapolitan
Kadishub DKI Jakarta Sebut Pemeriksaan SIKM Masih Dilakukan di 12 Titik

Kadishub DKI Jakarta Sebut Pemeriksaan SIKM Masih Dilakukan di 12 Titik

Megapolitan
Pedagang di Pasar Jakarta yang Tolak Swab Test Covid-19 Dilarang Berjualan

Pedagang di Pasar Jakarta yang Tolak Swab Test Covid-19 Dilarang Berjualan

Megapolitan
Foto Pejabat Depok di Spanduk Tampak Janggal, Pemkot Akui Itu Hasil Editan

Foto Pejabat Depok di Spanduk Tampak Janggal, Pemkot Akui Itu Hasil Editan

Megapolitan
Dua Kali Penculikan Anak di Sukmajaya Depok, Polisi Janji Makin Rajin Patroli

Dua Kali Penculikan Anak di Sukmajaya Depok, Polisi Janji Makin Rajin Patroli

Megapolitan
Anak-anak Korban Pencabulan di Gereja di Depok Diduga Dikondisikan agar Tak Merasa Dicabuli

Anak-anak Korban Pencabulan di Gereja di Depok Diduga Dikondisikan agar Tak Merasa Dicabuli

Megapolitan
Pengemudi Grab Wajib Foto Selfie Pakai Masker Sebelum Antar Jemput Penumpang

Pengemudi Grab Wajib Foto Selfie Pakai Masker Sebelum Antar Jemput Penumpang

Megapolitan
Pembeli Tidak Dikenakan Sanksi jika Langgar Aturan Penggunaan Kantong Plastik di Jakarta

Pembeli Tidak Dikenakan Sanksi jika Langgar Aturan Penggunaan Kantong Plastik di Jakarta

Megapolitan
Sepekan Ini, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Naik meski Tes Berkurang

Sepekan Ini, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Naik meski Tes Berkurang

Megapolitan
Epidemiolog: Jangan Mimpi Pandemi Covid-19 Akan Selesai Tahun Ini

Epidemiolog: Jangan Mimpi Pandemi Covid-19 Akan Selesai Tahun Ini

Megapolitan
Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pejabat UNJ

Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pejabat UNJ

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X