Pendapat Hukum Kejagung, Pemprov DKI Harus Ulang Proses Lelang ERP

Kompas.com - 14/08/2019, 19:57 WIB
Gerbang Electronic Road Pricing (ERP) yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis (7/4/2016). Akhdi martin pratamaGerbang Electronic Road Pricing (ERP) yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis (7/4/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengeluarkan pendapat hukumnya tentang lelang proyek jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mukri mengatakan, berdasarkan pendapat hukum Kejagung, Pemprov DKI Jakarta harus mengulang proses lelang ERP yang sudah berjalan.

Namun, Mukri tidak menjelaskan alasannya berpendapat demikian.

Baca juga: DKI Siapkan Raperda ERP

"Ada hal prinsip yang memang harus diulang, menjadi alasan. Intinya, ada hal-hal yang sangat prinsip terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan," ujar Mukri saat dihubungi, Rabu (14/8/2019).

Mukri menyampaikan, Kejagung sudah menyerahkan pendapat hukum itu kepada Pemprov DKI pada pertengahan Juli lalu.

Pendapat hukum tersebut, lanjut Mukri, tidak bersifat mengikat. Kejagung menyerahkan semua keputusan kepada Pemprov DKI.

"Dia (Pemprov DKI) minta pendapat hukum sama kami. Kami sudah berpendapat seperti itu. Namun, keputusan silakan kepada Pemprov," kata Mukri.

Pada Januari lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pendapat hukum kepada Kejagung terkait proses lelang ERP.

Baca juga: BPTJ Sebut MRT Tidak Akan Efektif jika ERP Belum Jalan

Sebab, Anies menilai, proses lelang ERP tidak dijalankan dengan disiplin. Hal itu bisa menyebabkan hasil lelang dituntut oleh peserta lelang.

"Kami tanyakan pada mereka (Kejagung), apakah dalam proses kemarin ada hal-hal yang secara hukum menyimpang. Bila secara hukum menyimpang, kami harus koreksi. Jangan asal jadi, di kemudian hari menjadi masalah," kata Anies pada 11 Januari lalu.

Saat itu, Anies menyebut kelanjutan proses lelang ERP akan diputuskan setelah menerima pendapat hukum dari Kejagung.

Adapun proses lelang ERP yang sebelumnya dijalankan Pemprov DKI merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 1 Juni di Depok: Muncul 2 Kasus Positif Baru dan 9 Pasien Dinyatakan Sembuh

[UPDATE] Covid-19 1 Juni di Depok: Muncul 2 Kasus Positif Baru dan 9 Pasien Dinyatakan Sembuh

Megapolitan
PLN Pastikan Dana Pelanggan Listrik Prabayar yang Sudah Beli Token Tak Hilang

PLN Pastikan Dana Pelanggan Listrik Prabayar yang Sudah Beli Token Tak Hilang

Megapolitan
Sejak Sore Token Listrik Gagal Input, PLN Sebut Ada Gangguan Jaringan Data

Sejak Sore Token Listrik Gagal Input, PLN Sebut Ada Gangguan Jaringan Data

Megapolitan
Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Megapolitan
Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Megapolitan
Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Megapolitan
Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Megapolitan
Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Megapolitan
Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Megapolitan
Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Megapolitan
Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X