Pendapat Hukum Kejagung, Pemprov DKI Harus Ulang Proses Lelang ERP

Kompas.com - 14/08/2019, 19:57 WIB
Gerbang Electronic Road Pricing (ERP) yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis (7/4/2016). Akhdi martin pratamaGerbang Electronic Road Pricing (ERP) yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis (7/4/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengeluarkan pendapat hukumnya tentang lelang proyek jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mukri mengatakan, berdasarkan pendapat hukum Kejagung, Pemprov DKI Jakarta harus mengulang proses lelang ERP yang sudah berjalan.

Namun, Mukri tidak menjelaskan alasannya berpendapat demikian.

Baca juga: DKI Siapkan Raperda ERP

"Ada hal prinsip yang memang harus diulang, menjadi alasan. Intinya, ada hal-hal yang sangat prinsip terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan," ujar Mukri saat dihubungi, Rabu (14/8/2019).

Mukri menyampaikan, Kejagung sudah menyerahkan pendapat hukum itu kepada Pemprov DKI pada pertengahan Juli lalu.

Pendapat hukum tersebut, lanjut Mukri, tidak bersifat mengikat. Kejagung menyerahkan semua keputusan kepada Pemprov DKI.

"Dia (Pemprov DKI) minta pendapat hukum sama kami. Kami sudah berpendapat seperti itu. Namun, keputusan silakan kepada Pemprov," kata Mukri.

Pada Januari lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pendapat hukum kepada Kejagung terkait proses lelang ERP.

Baca juga: BPTJ Sebut MRT Tidak Akan Efektif jika ERP Belum Jalan

Sebab, Anies menilai, proses lelang ERP tidak dijalankan dengan disiplin. Hal itu bisa menyebabkan hasil lelang dituntut oleh peserta lelang.

"Kami tanyakan pada mereka (Kejagung), apakah dalam proses kemarin ada hal-hal yang secara hukum menyimpang. Bila secara hukum menyimpang, kami harus koreksi. Jangan asal jadi, di kemudian hari menjadi masalah," kata Anies pada 11 Januari lalu.

Saat itu, Anies menyebut kelanjutan proses lelang ERP akan diputuskan setelah menerima pendapat hukum dari Kejagung.

Adapun proses lelang ERP yang sebelumnya dijalankan Pemprov DKI merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Cekak, Pemkot Bekasi Sulit Bebaskan Lahan untuk Underpass Bulak Kapal

Anggaran Cekak, Pemkot Bekasi Sulit Bebaskan Lahan untuk Underpass Bulak Kapal

Megapolitan
Kebakaran Landa Sebuah Gudang Plastik di Kalideres

Kebakaran Landa Sebuah Gudang Plastik di Kalideres

Megapolitan
Sunter Agung Tak Seperti Kampung Akuarium, Taufik: Pilihan Terbaik Warga Dipindahkan ke Rusun

Sunter Agung Tak Seperti Kampung Akuarium, Taufik: Pilihan Terbaik Warga Dipindahkan ke Rusun

Megapolitan
Walau Mendesak, Bekasi Belum Prioritaskan Pembangunan Damkar Sektor Pondok Gede

Walau Mendesak, Bekasi Belum Prioritaskan Pembangunan Damkar Sektor Pondok Gede

Megapolitan
Tebing di Jalan DI Panjaitan Rawan Longsor karena Tak Ada Saluran Air

Tebing di Jalan DI Panjaitan Rawan Longsor karena Tak Ada Saluran Air

Megapolitan
Kabur Berhari-hari, Preman yang Pukuli Pria di Ceger Ditangkap Polisi

Kabur Berhari-hari, Preman yang Pukuli Pria di Ceger Ditangkap Polisi

Megapolitan
Fakta Seputar Kematian Pilot Wings Air yang Diduga Bunuh Diri di Kamar Indekos

Fakta Seputar Kematian Pilot Wings Air yang Diduga Bunuh Diri di Kamar Indekos

Megapolitan
Nunung Minta Dihukum Ringan karena Harus Urus 13 Anak Angkat

Nunung Minta Dihukum Ringan karena Harus Urus 13 Anak Angkat

Megapolitan
3 Lokasi di Jakarta Barat Jadi Proyek Awal Atasi Penurunan Tanah

3 Lokasi di Jakarta Barat Jadi Proyek Awal Atasi Penurunan Tanah

Megapolitan
Transjakarta Puji Pengemudi yang Tak Mengalah terhadap Pemotor yang Lawan Arah

Transjakarta Puji Pengemudi yang Tak Mengalah terhadap Pemotor yang Lawan Arah

Megapolitan
Babak Baru Polemik Ormas Kelola Parkir Minimarket di Bekasi

Babak Baru Polemik Ormas Kelola Parkir Minimarket di Bekasi

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Dugaan Korupsi pada Penerbitan Surat Tugas Ormas Kelola Parkir di Bekasi

Polisi Masih Selidiki Dugaan Korupsi pada Penerbitan Surat Tugas Ormas Kelola Parkir di Bekasi

Megapolitan
Rekan Ditabrak Petugas Sekuriti Saat Berdagang, Pedagang Bakso Gelar Aksi Teatrikal

Rekan Ditabrak Petugas Sekuriti Saat Berdagang, Pedagang Bakso Gelar Aksi Teatrikal

Megapolitan
Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Megapolitan
Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X