Ima Mahdiah, Eks Staf Ahok, Punya 2 Cara Hindari Korupsi di DPRD DKI

Kompas.com - 15/08/2019, 09:28 WIB
Caleg DPRD DKI Ima Mahdiah yang juga mantan staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto diambil di Meruya Utara, Jakarta Barat, Rabu (30/1/2019). KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZACaleg DPRD DKI Ima Mahdiah yang juga mantan staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto diambil di Meruya Utara, Jakarta Barat, Rabu (30/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Citra para wakil rakyat atau DPRD dan DPR RI sering tercoreng oleh praktik korupsi. Selevel Ketua DPR RI seperti Setya Novanto misalnya berujung dengan mendekam di bui karena tersangkut kasus korupsi pada proyek KTP elektronik.

DPRD DKI Jakarta juga tercoreng kasus korupsi. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra M Sanusi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 31 Maret 2016, terkiat kasus suap reklamasi Jakarta. Ia kemudian divonis tujuh tahun penjara dalam kasus itu.

Ima Mahdiah (27), anggota DPRD DKI Jakarta terpilih untuk periode 2019-2024 dari fraksi PDI-P tak menampik reputasi miring para wakil rakyat itu. Perempuan yang pernah jadi staf Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat Ahok jadi gubernur Jakarta itu berharap dirinya bisa kebal dari praktik permainan anggaran (korupsi) di Kebon Sirih, lokasi gedung DPRD DKI.

Baca juga: Cerita Ima Mahdiah Tiru Gaya Blusukan Ahok yang Jadi Mentor Politiknya

"Saya sih tetap patuh pada konstitusi ya. Saya pengin belajar, mengamati, seperti apa orang di dalam (DPRD DKI), termasuk dari partai saya sendiri," kata Ima via telepon kepada Kompas.com, Rabu (14/8/2019) siang.

Ima mengeklaim, Ketua Umum PDI-P Megawatj Soekarnoputri kerap mewanti-wanti kadernya agar tak terjerat permainan anggaran, meskipun faktanya sejumlah kader PDI-P terjerat operasi tangkap tangan KPK.

"Setidaknya Ibu Mega perintahkan kami tidak boleh korupsi, memainkan anggaran, harus kerja buat masyarakat. Itu yang jadi pegangan saya saja," kata Ima.

Punya dua kiat

Alumnus Universitas Paramadina itu tak bisa menjamin apa-apa selain ketaatannya pada konstitusi dan sumpahnya kelak usai dilantik sebagai wakil rakyat.

Namun, dia cukup percaya diri bisa menghalau peluang korupsi yang bisa saja terjadi di Kebon Sirih. Ima punya dua kiat yang ia yakini sukses.

"Satu kita enggak ikut main. Ya memang, kalau sekarang kita ngomong enak saja begini. Cuma saya belajar dari Pak Ahok, Bapak bilang, 'ketika lu di dalam, taatnya pada konstitusi, lu disumpah dan digaji pakai uang rakyat, masa sih sudah dicukupin mau korupsi, masih mau mainin anggaran?'" kata Ima.

"Pak Ahok juga sering cerita, di DPR RI dulu ada beberapa teman yang main (anggaran), yang penting Pak Ahoknya enggak main. Yang penting semua yang kita dapat, kita laporin," imbuhnya.

Cara kedua, menurut Ima, ia akan melaporkan kepada pimpinan partai tempatnya bernaung apabila mencium gelagat mencurigakan tentang permainan anggaran di DPRD DKI.

"Kebetulan, Ketua DPRD DKI nanti dari PDI-P. Contoh, sekarang kan Pak Pras (Prasetio Edi Marsudi) Ketua (DPRD DKI Jakarta 2014-2019). Kadang ada berita soal anggaran saya suka kirim ke Pak Pras. Saya suka kasih tahu, ini enggak bagus gini-gini," ujar Ima.

"Ketika saya sudah di dalam, ya saya harus ngomong. Ada yang enggak benar saya pasti akan ngomong. Orang baik banyak, orang pintar banyak, tapi yang ngomong kebenaran enggak banyak," kata dia.

Ima mengaku, menjadi anggota dewan merupakan panggilan hatinya. Hal itu yang membuatnya yakin tak akan melanggar sumpah jabatan dengan melakukan praktik tercemar itu.

Baca juga: Ima Mahdiah, Caleg PDI-P Terpilih Bakal Boyong Gagasan Ahok ke DPRD DKI

"Saat disumpah untuk jadi anggota DPRD, kami harus patuh konstitusi. Tapi juga tidak mengesampingkan partai," ujar Ima.

"Saya belum bisa judge dulu DPRD yang sekarang seperti apa, kan saya tidak di dalam. Ketika saya sudah dilantik, saya akan lakukan program partai yang sudah diperintah Bu Megawati dan saya sudah disumpah untuk menghormati konstitusi," kata dia.

Ima Mahdiah merupakan anggota DPRD terpili pendatang baru di DPRD DKI. Ia meraup 30.591 suara di daerah pemilihan (Dapil) 10 Jakarta Barat pada pemilu lalu.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak Pedagang Daging Mogok Massal, RPH Kota Bekasi Tak Beroperasi

Sejak Pedagang Daging Mogok Massal, RPH Kota Bekasi Tak Beroperasi

Megapolitan
Anies Minta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Anies Minta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Jenazah Pasien Covid-19 Bisa Dimakamkan di Pemakaman Mana Saja asal Terapkan Prokes

Jenazah Pasien Covid-19 Bisa Dimakamkan di Pemakaman Mana Saja asal Terapkan Prokes

Megapolitan
Pedagang Daging Mogok Jualan, Penjual Bakso dan Soto Terpaksa Tutup

Pedagang Daging Mogok Jualan, Penjual Bakso dan Soto Terpaksa Tutup

Megapolitan
Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tambah 3.786, Angka Penambahan Harian Tertinggi Sejak Pandemi

Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tambah 3.786, Angka Penambahan Harian Tertinggi Sejak Pandemi

Megapolitan
Basarnas Pastikan Tanda SOS di Pulau Laki Hoaks

Basarnas Pastikan Tanda SOS di Pulau Laki Hoaks

Megapolitan
Tak Laku Dijual karena Mahal, Daging Sapi Dibuang hingga Dikonsumsi Pedagangnya

Tak Laku Dijual karena Mahal, Daging Sapi Dibuang hingga Dikonsumsi Pedagangnya

Megapolitan
Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Megapolitan
Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Megapolitan
Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Megapolitan
Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Megapolitan
Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Megapolitan
Jual Impas Daging Rp 120.000 Per Kg, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Jual Impas Daging Rp 120.000 Per Kg, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X