Pemprov DKI Jakarta Ajukan APBD 2020 Sebesar Rp 95 Triliun, Naik Rp 6,9 Triliun dari Tahun 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.

Dari draf yang diterima Kompas.com, pengajuan anggaran tersebut naik Rp 6,9 triliun lebih dari APBD 2019, yang ditetapkan akhir tahun lalu.

APBD 2019 diketahui sebesar Rp 89,08 triliun, kini anggaran KUA-PPAS 2020 yang diajukan adalah Rp 95,99 triliun.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menjelaskan, kenaikan signifikan terjadi di anggaran belanja langsung yang diusulkan hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing bidang.

Baca juga: Alasan Anggaran Formula E Berubah dari Rp 346 Miliar Jadi Rp 360 Miliar

Setidaknya ada sembilan proritas yang diusulkan. Seluruhnya membutuhkan anggaran sebesar Rp 46,84 triliun atau selisih Rp 455 miliar dari tahun lalu.

"Kegiatan yang di masing-masing Komisi itu seperti rehab total gedung sekolah, penatalaksanaan jaminan kesehatan, dan pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau taman," ucap Triwisaksana yang akrab disapa Sani saat dihubungi, Kamis (14/8/2019).

Selain itu ada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non PNS di sekolah negeri, pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau hutan di wilayah di DKI Jakarta, pengadaan tanah bina marga di provinsi DKI Jakarta, pengadaan tanah sumber daya air.

Lalu peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan non PNS di sekolah negeri, pembangunan jalan dan trotoar beserta kelengkapannya di DKI Jakarta paket 1, juga pengadaan lahan untuk pembangunan MRT fase 2.

Baca juga: Turun Rp 2,5 Triliun, Anggaran Perubahan 2019 yang Diajukan Pemprov DKI Jadi Rp 86,5 T

Rinciannya, kegiatan di Komisi A bidang pemerintahan sebesar Rp 5,52 triliun, Komisi B bidang perekonomian Rp 4,11 triliun, Komisi C bidang keuangan sebesar Rp 699 miliar, Komisi D bidang pembangunan sebesar Rp 17,79 triliun, dan Komisi E bidang kesejahteraan rakyat sebesar Rp 18,70 triliun.