Ini Peran 2 Tersangka yang Ditangkap Bersama Umar Kei

Kompas.com - 15/08/2019, 15:43 WIB
Ketua Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) Umar Kei (baju oranye) dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019). RINDI NURIS VELAROSDELAKetua Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) Umar Kei (baju oranye) dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan peran dua tersangka kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangkap bersama Ketua Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), Umar Kei, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Kedua tersangka itu berinisial AS dan ST. Argo mengatakan, mereka merupakan rekan Umar. Mereka bertiga  ditangkap di sebuah hotel di Senen, Jakarta Pusat, Senin lalu.

"Di dalam kamar (hotel) ada UK, AS, dan ST. Setelah dilakukan pengembangan dan menginterogasi ketiga tersangka, diperoleh informasi bahwa barang bukti ( sabu-sabu) diperoleh dari tersangka EB. EB ditangkap di kawasan Kramat Pulo, Senen," kata Argo.

Baca juga: Polisi Temukan Sabu 2,91 Gram, Revolver, dan 6 Peluru Saat Tangkap Umar Kei

Menurut Argo, EB merupakan pihaknya yang punya uang untuk membeli narkoba. Sementara, AS adalah tangan kanan atau orang kepercayaan EB.

"ST adalah orang yang membeli sabu-sabu kepada tersangka EB. EB yg mempunyai uang, AS sebagai tangan EB," ungkap Argo.

Berdasarkan keterangan EB, ia mendapat sabu-sabu dari seseorang berinisial IK alias C yang kini masih buron.

"Tersangka EB mengambil barang di Kramat Pulo kepada tersangka IK yang masih DPO," kata Argo.

Saat ditangkap, Umar sedang mengonsumsi sabu bersama dua temannya itu. Polisi mengamankan barang bukti di antaranya narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,91 gram dan sebuah senjata api jenis revolver.

Baca juga: Umar Kei Mengaku Bawa Pistol Revolver untuk Jaga Diri

Umar kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Ia telah ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya.

Umar dijerat dengan Pasal 114, 112, 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ancaman hukumannya antara 20 tahun penjara sampai seumur hidup. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X