Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Kali Ciliwung Lebih Cocok Dinormalisasi, Konsep Naturalisasi Belum Jelas

Kompas.com - 15/08/2019, 20:21 WIB
Walda Marison,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan banyak orang menilai program normalisasi kali lebih tepatnya dibanding naturalisasi untuk menertibkan rumah dan reklamasi di bantaran kali Ciliwung.

Dengan normalisasi, rumah yang ada di bantaran kali otomatis akan ditertibkan.

Yayat justru mempertanyakan program naturalisasi yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Makanya yang harus dilaksanakan normalisasi. Tapi untuk normalisasi Pak Anies enggak bisa, sukanya naturalisasi. Nah konsep naturalisasi saja belum jelas nih," ujar dia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/8/2019).

Normalisasi merupakan kegiatan pengembalian lebar sungai seperti semula. Artinya, rumah yang berdiri di bantaran kali harus digusur. Pemprov DKI Jakarta biasanya memindahkan warga yang tinggal di bantaran kali tersebut ke rusun.

Baca juga: Rumah-rumah Makin Menjamur di Bantaran Kali Ciliwung, Apa Kata Anies?

Yayat mempertanyakan konsep naturalisasi yang diinginkan Anies. Menurut dia, belum ada kepastian akan ada penertiban rumah di bantaran kali dengan konsep naturalisasi ala Anies.

"Kalau dinormalisasi kemungkinan pindah ke rumah susun bisa. Tapi kalau naturalisasi ada enggak relokasi warga dari situ?," tambah dia.

Menurut dia, relokasi harus tetap dilakukan. Dalam hal ini, dia mengimbau pemerintah untuk tegas menertibkan bangunan tersebut.

Tidak hanya itu, Yayat juga berharap pemerintah sudah menyiapkan tempat tinggal pengganti untuk warga.

"Harusnya dipindahkan lah ke rusun. Tapi di kalau rumah susun sewa mudah-mudahan mereka bisa nyewa. Kalau (beli) rumah milik sendiri ya susah juga karena tidak terjangkau . Makanya disarankan direlokasi saja," ucap dia.

Baca juga: Pengamat Anggap Warga di Bantaran Kali Ciliwung Sudah Saatnya Direlokasi

Sementara itu, Anies pernah mengeluarkan pergub terkait naturalisasi sungai ini. Berdasarkan pergub itu, naturalisasi adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi.

Sebelumnya diberitakan, sebagian warga bantaran Kali Ciliwung di Jalan Tanah Rendah, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur berani membangun "reklamasi" atau daratan buatan.

Mereka meperlebar lahan tempat tinggal mereka dengan bebatuan dan karung pasir. Pelebaran yang mereka lakukan sampai 5 meter menjorok ke arah sungai.

Ada 49 rumah yang warganya melebarkan lahan mereka di pinggir Kali Ciliwung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com