BPTJ: Tahun Ini Sistem Ganjil Genap Harusnya Selesai, Digantikan ERP

Kompas.com - 16/08/2019, 13:38 WIB
Kemacetan pada saat jam pulang kerja terjadi di sepanjang jalan Penjernihan, Karet, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013). Pembangunan transportasi massal yang penting untuk mengatasi kemacetan Jakarta masih kerap menemui kendala. Salah satunya adalah proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang hingga saat ini belum juga bisa diputuskan.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Kemacetan pada saat jam pulang kerja terjadi di sepanjang jalan Penjernihan, Karet, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013). Pembangunan transportasi massal yang penting untuk mengatasi kemacetan Jakarta masih kerap menemui kendala. Salah satunya adalah proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang hingga saat ini belum juga bisa diputuskan.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan, pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap di Jakarta seharusnya hanya diberlakukan hingga akhir 2019.

Sistem ganjil genap itu harus segera digantikan dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing ( ERP).

"Target saya, tahun ini juga ganjil genap harusnya sudah selesai, jadi sudah digantikan dengan sistem ERP," ujar Bambang saat dihubungi, Jumat (16/8/2019).

Baca juga: 7 Fakta Perluasan Sistem Ganjil Genap di Jakarta


Bambang menyampaikan, sistem ERP harus segera diterapkan di Jakarta. Apalagi, penerapan sistem ERP sudah masuk dalam rencana induk transportasi Jabodetabek 2018-2029.

"Untuk Pemprov DKI ini, implementasinya mulai 2019, kemudian 2020, dan seterusnya, itu beberapa ruas," kata dia.

Dalam rencana induk transportasi tersebut, lanjut Bambang, sistem ERP juga seharusnya diterapkan di Tangerang Selatan, Bekasi, dan Tangerang, mulai 2020.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Lelang Ulang Proyek ERP

Sementara kota-kota lainnya direncanakan menerapkan sistem ERP pada 2022-2023.

BPTJ mempersilakan Pemprov DKI menggunakan teknologi apa pun dalam sistem ERP ini. Yang terpenting, sistem ERP harus segera diimplementasikan.

"Kalau masalah teknis, itu kewenangannya Bapak Gubernur, dalam hal ini pemerintah daerah, karena memang jalan yang mau dipasang itu jalan pemerintah daerah, dalam arti jalan provinsi," ucap Bambang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melelang ulang proyek ERP.

Baca juga: Siasat Pengendara Hadapi Ganjil Genap, Kucing-kucingan hingga Bawa 2 Pelat Nomor

Pemprov DKI melakukan itu untuk mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Pihak kejaksaan sudah mengirimkan surat, menyampaikan bahwa proses tender harus diulang. Jadi, nanti kami harus melakukan ulang," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (15/8/2019).

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membahas penggunaan teknologi yang paling tepat untuk ERP bersama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuannya, ERP yang diterapkan di Jakarta nantinya akan menggunakan teknologi terbaru.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X