Kompas.com - 16/08/2019, 13:38 WIB
Kemacetan pada saat jam pulang kerja terjadi di sepanjang jalan Penjernihan, Karet, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013). Pembangunan transportasi massal yang penting untuk mengatasi kemacetan Jakarta masih kerap menemui kendala. Salah satunya adalah proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang hingga saat ini belum juga bisa diputuskan.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Kemacetan pada saat jam pulang kerja terjadi di sepanjang jalan Penjernihan, Karet, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013). Pembangunan transportasi massal yang penting untuk mengatasi kemacetan Jakarta masih kerap menemui kendala. Salah satunya adalah proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang hingga saat ini belum juga bisa diputuskan.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan, pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap di Jakarta seharusnya hanya diberlakukan hingga akhir 2019.

Sistem ganjil genap itu harus segera digantikan dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

"Target saya, tahun ini juga ganjil genap harusnya sudah selesai, jadi sudah digantikan dengan sistem ERP," ujar Bambang saat dihubungi, Jumat (16/8/2019).

Baca juga: 7 Fakta Perluasan Sistem Ganjil Genap di Jakarta

Bambang menyampaikan, sistem ERP harus segera diterapkan di Jakarta. Apalagi, penerapan sistem ERP sudah masuk dalam rencana induk transportasi Jabodetabek 2018-2029.

"Untuk Pemprov DKI ini, implementasinya mulai 2019, kemudian 2020, dan seterusnya, itu beberapa ruas," kata dia.

Dalam rencana induk transportasi tersebut, lanjut Bambang, sistem ERP juga seharusnya diterapkan di Tangerang Selatan, Bekasi, dan Tangerang, mulai 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pemprov DKI Akan Lelang Ulang Proyek ERP

Sementara kota-kota lainnya direncanakan menerapkan sistem ERP pada 2022-2023.

BPTJ mempersilakan Pemprov DKI menggunakan teknologi apa pun dalam sistem ERP ini. Yang terpenting, sistem ERP harus segera diimplementasikan.

"Kalau masalah teknis, itu kewenangannya Bapak Gubernur, dalam hal ini pemerintah daerah, karena memang jalan yang mau dipasang itu jalan pemerintah daerah, dalam arti jalan provinsi," ucap Bambang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melelang ulang proyek ERP.

Baca juga: Siasat Pengendara Hadapi Ganjil Genap, Kucing-kucingan hingga Bawa 2 Pelat Nomor

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Korban Kecelakaan Bus Transjakarta: Tertimpa Penumpang Lainnya yang Berhamburan di Lantai

Cerita Korban Kecelakaan Bus Transjakarta: Tertimpa Penumpang Lainnya yang Berhamburan di Lantai

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta Cari Ponselnya yang Terlempar, Ketemu di Polda Metro

Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta Cari Ponselnya yang Terlempar, Ketemu di Polda Metro

Megapolitan
'Pak Ogah' Kabur Setelah Motor yang Dibantunya Terobos Rel Tertabrak KRL

"Pak Ogah" Kabur Setelah Motor yang Dibantunya Terobos Rel Tertabrak KRL

Megapolitan
Hasil Swab Antigen Masih Bisa Digunakan Calon Penumpang Kereta Api

Hasil Swab Antigen Masih Bisa Digunakan Calon Penumpang Kereta Api

Megapolitan
Pemprov DKI Ajukan Rencana KUA-PPAS 2022 Sebesar Rp 80,15 Triliun

Pemprov DKI Ajukan Rencana KUA-PPAS 2022 Sebesar Rp 80,15 Triliun

Megapolitan
Dua Pintu Air di Jakarta Berstatus Siaga

Dua Pintu Air di Jakarta Berstatus Siaga

Megapolitan
Pelanggan Indomaret Bisa Lapor Polisi jika Diminta Uang Parkir, Direktur Sebut Sudah Koordinasi dengan Aparat

Pelanggan Indomaret Bisa Lapor Polisi jika Diminta Uang Parkir, Direktur Sebut Sudah Koordinasi dengan Aparat

Megapolitan
Jasad Pria di Taman Kota Bekasi, Polisi: Wajah Hancur dan Tangan Terikat

Jasad Pria di Taman Kota Bekasi, Polisi: Wajah Hancur dan Tangan Terikat

Megapolitan
3 Taman Tematik di Kota Tangerang Dibuka Lagi Mulai 30 Oktober, Pengunjung Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

3 Taman Tematik di Kota Tangerang Dibuka Lagi Mulai 30 Oktober, Pengunjung Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Megapolitan
Sedang Istirahat di Hutan Kota Bekasi, Petugas Dishub Temukan Jasad Pria dengan Wajah Rusak

Sedang Istirahat di Hutan Kota Bekasi, Petugas Dishub Temukan Jasad Pria dengan Wajah Rusak

Megapolitan
Harga Minya Goreng di Pasar Slipi Jaya Melambung Tinggi Sejak Dua Bulan Lalu

Harga Minya Goreng di Pasar Slipi Jaya Melambung Tinggi Sejak Dua Bulan Lalu

Megapolitan
Berbeda dengan Keterangan Wali Kota, Dinas LH Tangsel Sebut Pengiriman Sampah ke TPA Cilowong Dihentikan Sementara

Berbeda dengan Keterangan Wali Kota, Dinas LH Tangsel Sebut Pengiriman Sampah ke TPA Cilowong Dihentikan Sementara

Megapolitan
Orangtua Korban Tewas Kecelakaan Transjakarta Menyayangkan Baru Dapat Info Pukul 17.00 WIB

Orangtua Korban Tewas Kecelakaan Transjakarta Menyayangkan Baru Dapat Info Pukul 17.00 WIB

Megapolitan
KNKT Selidiki Kasus Kecelakaan LRT di Jakarta Timur, Polisi Siap Bantu

KNKT Selidiki Kasus Kecelakaan LRT di Jakarta Timur, Polisi Siap Bantu

Megapolitan
Keluarga Korban Kecelakaan Minta Transjakarta Perketat Perekrutan Sopir Bus

Keluarga Korban Kecelakaan Minta Transjakarta Perketat Perekrutan Sopir Bus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.