BPTJ: Tahun Ini Sistem Ganjil Genap Harusnya Selesai, Digantikan ERP

Kompas.com - 16/08/2019, 13:38 WIB
Kemacetan pada saat jam pulang kerja terjadi di sepanjang jalan Penjernihan, Karet, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013). Pembangunan transportasi massal yang penting untuk mengatasi kemacetan Jakarta masih kerap menemui kendala. Salah satunya adalah proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang hingga saat ini belum juga bisa diputuskan.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Kemacetan pada saat jam pulang kerja terjadi di sepanjang jalan Penjernihan, Karet, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013). Pembangunan transportasi massal yang penting untuk mengatasi kemacetan Jakarta masih kerap menemui kendala. Salah satunya adalah proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang hingga saat ini belum juga bisa diputuskan.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan, pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap di Jakarta seharusnya hanya diberlakukan hingga akhir 2019.

Sistem ganjil genap itu harus segera digantikan dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing ( ERP).

"Target saya, tahun ini juga ganjil genap harusnya sudah selesai, jadi sudah digantikan dengan sistem ERP," ujar Bambang saat dihubungi, Jumat (16/8/2019).

Baca juga: 7 Fakta Perluasan Sistem Ganjil Genap di Jakarta

Bambang menyampaikan, sistem ERP harus segera diterapkan di Jakarta. Apalagi, penerapan sistem ERP sudah masuk dalam rencana induk transportasi Jabodetabek 2018-2029.

"Untuk Pemprov DKI ini, implementasinya mulai 2019, kemudian 2020, dan seterusnya, itu beberapa ruas," kata dia.

Dalam rencana induk transportasi tersebut, lanjut Bambang, sistem ERP juga seharusnya diterapkan di Tangerang Selatan, Bekasi, dan Tangerang, mulai 2020.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Lelang Ulang Proyek ERP

Sementara kota-kota lainnya direncanakan menerapkan sistem ERP pada 2022-2023.

BPTJ mempersilakan Pemprov DKI menggunakan teknologi apa pun dalam sistem ERP ini. Yang terpenting, sistem ERP harus segera diimplementasikan.

"Kalau masalah teknis, itu kewenangannya Bapak Gubernur, dalam hal ini pemerintah daerah, karena memang jalan yang mau dipasang itu jalan pemerintah daerah, dalam arti jalan provinsi," ucap Bambang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melelang ulang proyek ERP.

Baca juga: Siasat Pengendara Hadapi Ganjil Genap, Kucing-kucingan hingga Bawa 2 Pelat Nomor

Pemprov DKI melakukan itu untuk mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Pihak kejaksaan sudah mengirimkan surat, menyampaikan bahwa proses tender harus diulang. Jadi, nanti kami harus melakukan ulang," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (15/8/2019).

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membahas penggunaan teknologi yang paling tepat untuk ERP bersama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuannya, ERP yang diterapkan di Jakarta nantinya akan menggunakan teknologi terbaru.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pria Ini Malah Curi Sepeda Motor Orang yang Tawari Dia Pekerjaan

Pria Ini Malah Curi Sepeda Motor Orang yang Tawari Dia Pekerjaan

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi di Pasar Kranji Kembali Berjualan, Harga Dipatok Rp 125.000 Per Kg

Pedagang Daging Sapi di Pasar Kranji Kembali Berjualan, Harga Dipatok Rp 125.000 Per Kg

Megapolitan
Wagub DKI : Krisis Lahan Pemakaman Bukan Hanya Terjadi di Jakarta

Wagub DKI : Krisis Lahan Pemakaman Bukan Hanya Terjadi di Jakarta

Megapolitan
Bertambah 2, Ini Daftar 49 Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridentifikasi

Bertambah 2, Ini Daftar 49 Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridentifikasi

Megapolitan
Banyak Pasien Covid-19 Melapor Sulit Dapatkan RS

Banyak Pasien Covid-19 Melapor Sulit Dapatkan RS

Megapolitan
Ditlantas Polda Metro Jaya Akan Tambah 50 Kamera Tilang Elektronik di Jakarta

Ditlantas Polda Metro Jaya Akan Tambah 50 Kamera Tilang Elektronik di Jakarta

Megapolitan
[Update 22 Januari]: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 117

[Update 22 Januari]: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 117

Megapolitan
DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

Megapolitan
70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

Megapolitan
Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Megapolitan
Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Megapolitan
Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Megapolitan
Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Megapolitan
Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Jakarta Catat Pertambahan Tertinggi Covid-19, Hari Ini Tambah 3.792 Kasus

Jakarta Catat Pertambahan Tertinggi Covid-19, Hari Ini Tambah 3.792 Kasus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X