Beda Pendapat Warga soal Wacana Bekasi Gabung DKI Jakarta

Kompas.com - 19/08/2019, 17:33 WIB
Taman Kota Bekasi. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANTaman Kota Bekasi.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan ini Bekasi santer disebut-sebut bakal bergabung dengan DKI Jakarta untu menjadi kota administrasi Jakarta Tenggara.

Hal tersebut mengundang reaksi warga dari dua daerah tersebut. Liam (30) misalnya, warga Rawamangun, Jakarta Timur ini mengaku tidak setuju apabila Bekasi bergabung dengan DKI Jakarta.

Sebab, menurut dia, bergabungnya Bekasi dikhawatirkan akan membebani pekerjaan tambahan bagi Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Penggabungan Bekasi ke Jakarta Dinilai Memenuhi Aturan

"Nanti kerjaan pemerintah yang di sini enggak kelar. Di sini (Jakarta) saja beresin kali Ciliwung belum selesai selesai, urus banjir belum selesai, masalah polusi belum selesai. Nanti kalau tambah Bekasi masuk jadi terbengkalai permasalahan yang ada di sini," kata Liam kepada Kompas.com, Senin (19/8/2019).

Hal berbeda diutarakan oleh Rolando Gultom. Warga yang tinggal di kawasan Cibubur, Jakarta Timur ini mengaku setuju dengan adanya wacana tersebut.

"Kalau Bekasi gabung jadi Jakarta, benefitnya itu dari kordinasi antar Wali Kota jadi lebih efisien ke depannya, karena Bekasi secara teritori sangat dekat ke Jakarta ketimbang ke provinsi Jawa Barat," ucap Rolando.

Lebih lanjut, kata Rolando, kebijakan tersebut akan membuka peluang meratanya tempat tinggal bagi warga Jakarta. Warga Ibu Kota akan punya kesempatan lebih besar membangun tempat tinggal di kawasan Bekasi.

"Mungkin masalahnya di budaya. Maksudnya di sini, adanya akulturasi budaya yang mungkin nanti menyebabkan conflict of interest," ujar dia.

Baca juga: Bekasi Akan Diuntungkan secara Keuangan apabila Gabung DKI

Hal yang sama juga dikatakan Alfian (27). Warga Cilandak, Jakarta Selatan ini juga setuju apabila rencana tersebut benar-benar terealisasi.

"Enggak masalah sih. Karena banyak orang yang kerja di Jakarta tapi tinggal di Bekasi. Sebaliknya juga banyak orang KTP Jakarta yang tinggal di Bekasi. Jadi sebenarnya sama saja," ucap dia.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi juga mengutarakan keyakinannya bahwa mayoritas warganya setuju dengan wacana penggabungan Bekasi ke DKI Jakarta sebagai wilayah administrasi Jakarta Tenggara.

Hal itu ia katakan usai apel pagi di kompleks Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (19/8/2019).

"Kalau dijajak pendapat, pasti 60, 70, 80 persen lah, karena DKI kan punya support yang luar biasa," ujar pria yang akrab disapa Pepen ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Megapolitan
PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpajang sampai 27 Oktober, Belum Singgung soal Pengetatan

PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpajang sampai 27 Oktober, Belum Singgung soal Pengetatan

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Acara Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Ade Irma Suryani Ditiadakan

Pandemi Covid-19, Acara Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Ade Irma Suryani Ditiadakan

Megapolitan
Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Megapolitan
Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Megapolitan
Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Megapolitan
Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Megapolitan
Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Megapolitan
Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

Megapolitan
Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Megapolitan
Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X