Status Tanah Tak Jelas, Korban Gusuran di Bekasi Tuntut Status Quo

Kompas.com - 19/08/2019, 17:44 WIB
Warga korban penggusuran di Pekayon dan Jakasetia berunjuk rasa menuntut hak atas tanah di Kantor BPN Kota Bekasi, Senin (19/8/2019). KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANWarga korban penggusuran di Pekayon dan Jakasetia berunjuk rasa menuntut hak atas tanah di Kantor BPN Kota Bekasi, Senin (19/8/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Warga terdampak penggusuran di Pekayon dan Jakasetia, Bekasi, tahun 2016 lalu, menuntut status quo untuk tanah di lokasi gusuran itu. Tuntutan itu mereka sampaikan saat berunjuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Kota Bekasi, Senin (19/8/2019) siang.

Salah satu perwakilan warga yang menamakan diri Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) Pekayon, Khairin Sangaji, menyebutkan, tuntutan status quo itu lantaran status kepemilikan tanah tersebut kosong dalam laman resmi BPN Kota Bekasi.

Itu artinya, tanah tersebut merupakan tanah negara bebas dan tak satu pun pihak memiliki hak atasnya.

Baca juga: Unjuk Rasa Korban Gusuran Berujung Ricuh di Gedung DPRD Bekasi

"Hari ini kami minta BPN menjawab kebutuhan warga di sini untuk status tanah itu, karena sampai sekarang enggak ada statusnya," kata Khairin.

Khairin menambahkan, status quo itu amat penting untuk menjamin kelangsungan warga di sekitar lokasi gusuran yang bakal kena gusur.

Soalnya, sejumlah pegawai Pemerintah Kota Bekasi didampingi Satpol PP kembali melakukan pengukuran di sekitar lokasi. Padahal, tanah tersebut belum jelas kepemilikannya.

Dengan memutuskan status quo, BPN Kota Bekasi dianggap bakal mensterilkan lokasi tersebut dari kemungkinan gusuran.

"Penggusuran paksa 2016 lalu jadi momok. Ini sengketa tanah, bukan bangunan liar seperti dalih pemerintah. Secara historis mereka tinggal dari 1982, punya kartu keluarga, KTP, dan bayar administrasi," kata Khairin.

"Dalam UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) Nomor 5 Tahun 1960, orang yang sudah menggarap tanah 20 tahun harus diprioritaskan haknya atas tanah itu. Sampai sekarang mereka tidak pernah diberikan hak prioritasnya atas tanah itu. Pemerintah juga tidak pernah menunjukkan bahwa itu tanah mereka," kata dia.

Baca juga: Jerit Warga Gusuran di Jakasampurna, Bekasi, yang Tak Punya Lagi Tempat Bernaung

Sejumlah pejabat BPN Kota Bekasi keluar dari gedung untuk menemui para korban gusuran.

Fathahuri, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mengatakan bahwa pihaknya harus mengkaji dulu status kepemilikan tanah itu dalam beberapa hari ke depan.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Megapolitan
Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Megapolitan
Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Megapolitan
Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Megapolitan
Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Megapolitan
Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Megapolitan
10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

Megapolitan
9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

Megapolitan
Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Megapolitan
Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Megapolitan
Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Megapolitan
Setu Sawangan di Depok 'Menguning' Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Setu Sawangan di Depok "Menguning" Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Megapolitan
PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

Megapolitan
Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Megapolitan
Antisipasi Kampanye Hitam Pilkades, Polresta Tangerang Turunkan Personel Khusus

Antisipasi Kampanye Hitam Pilkades, Polresta Tangerang Turunkan Personel Khusus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X