Status Tanah Tak Jelas, Korban Gusuran di Bekasi Tuntut Status Quo

Kompas.com - 19/08/2019, 17:44 WIB
Warga korban penggusuran di Pekayon dan Jakasetia berunjuk rasa menuntut hak atas tanah di Kantor BPN Kota Bekasi, Senin (19/8/2019). KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANWarga korban penggusuran di Pekayon dan Jakasetia berunjuk rasa menuntut hak atas tanah di Kantor BPN Kota Bekasi, Senin (19/8/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Warga terdampak penggusuran di Pekayon dan Jakasetia, Bekasi, tahun 2016 lalu, menuntut status quo untuk tanah di lokasi gusuran itu. Tuntutan itu mereka sampaikan saat berunjuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Kota Bekasi, Senin (19/8/2019) siang.

Salah satu perwakilan warga yang menamakan diri Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) Pekayon, Khairin Sangaji, menyebutkan, tuntutan status quo itu lantaran status kepemilikan tanah tersebut kosong dalam laman resmi BPN Kota Bekasi.

Itu artinya, tanah tersebut merupakan tanah negara bebas dan tak satu pun pihak memiliki hak atasnya.

Baca juga: Unjuk Rasa Korban Gusuran Berujung Ricuh di Gedung DPRD Bekasi

"Hari ini kami minta BPN menjawab kebutuhan warga di sini untuk status tanah itu, karena sampai sekarang enggak ada statusnya," kata Khairin.

Khairin menambahkan, status quo itu amat penting untuk menjamin kelangsungan warga di sekitar lokasi gusuran yang bakal kena gusur.

Soalnya, sejumlah pegawai Pemerintah Kota Bekasi didampingi Satpol PP kembali melakukan pengukuran di sekitar lokasi. Padahal, tanah tersebut belum jelas kepemilikannya.

Dengan memutuskan status quo, BPN Kota Bekasi dianggap bakal mensterilkan lokasi tersebut dari kemungkinan gusuran.

"Penggusuran paksa 2016 lalu jadi momok. Ini sengketa tanah, bukan bangunan liar seperti dalih pemerintah. Secara historis mereka tinggal dari 1982, punya kartu keluarga, KTP, dan bayar administrasi," kata Khairin.

"Dalam UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) Nomor 5 Tahun 1960, orang yang sudah menggarap tanah 20 tahun harus diprioritaskan haknya atas tanah itu. Sampai sekarang mereka tidak pernah diberikan hak prioritasnya atas tanah itu. Pemerintah juga tidak pernah menunjukkan bahwa itu tanah mereka," kata dia.

Baca juga: Jerit Warga Gusuran di Jakasampurna, Bekasi, yang Tak Punya Lagi Tempat Bernaung

Sejumlah pejabat BPN Kota Bekasi keluar dari gedung untuk menemui para korban gusuran.

Fathahuri, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mengatakan bahwa pihaknya harus mengkaji dulu status kepemilikan tanah itu dalam beberapa hari ke depan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 1 Juni di Depok: Muncul 2 Kasus Positif Baru dan 9 Pasien Dinyatakan Sembuh

[UPDATE] Covid-19 1 Juni di Depok: Muncul 2 Kasus Positif Baru dan 9 Pasien Dinyatakan Sembuh

Megapolitan
PLN Pastikan Dana Pelanggan Listrik Prabayar yang Sudah Beli Token Tak Hilang

PLN Pastikan Dana Pelanggan Listrik Prabayar yang Sudah Beli Token Tak Hilang

Megapolitan
Sejak Sore Token Listrik Gagal Input, PLN Sebut Ada Gangguan Jaringan Data

Sejak Sore Token Listrik Gagal Input, PLN Sebut Ada Gangguan Jaringan Data

Megapolitan
Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Megapolitan
Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Megapolitan
Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Megapolitan
Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Megapolitan
Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Megapolitan
Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Megapolitan
Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Megapolitan
Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X