Dishub DKI Akan Uji Publik Usulan Taksi Online Bebas Ganjil Genap

Kompas.com - 19/08/2019, 18:03 WIB
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya akan menggelar uji publik soal usulan taksi online agar tidak terkena aturan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor ganjil dan genap.

Dinas Perhubungan DKI ingin mengetahui pendapat masyarakat soal usulan dari perusahaan penyedia aplikasi taksi online dan para pengemudi taksi online.

"Seluruh masukan yang ada itu akan kita formulasikan ke dalam draf kebijakan. Kemudian draf kebijakan ini kita akan uji publikkan," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (19/8/2019).

Baca juga: Hadapi Ganjil Genap, Sopir Taksi Online Bakal Beredar di Luar DKI hingga Ngalong

Menurut rencana, uji publik itu akan digelar pekan depan. Dinas Perhubungan DKI kemudian akan menyusun kebijakan berdasarkan hasil uji publik tersebut dan melaporkannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Seluruh kebijakan yang diberlakukan soal ganjil genap ini akan diimplementasikan pada 9 September 2019.

"Kami harapkan tanggal 9 September 2019, untuk perluasan ganjil genap sudah diimplementasikan dengan penegakan hukum," kata Syafrin.

Baca juga: Pengemudi Taksi Online Unjuk Rasa di Balai Kota Tuntut Pengecualian Ganjil Genap

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pengemudi taksi online berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin siang.

Mereka mengatasnamakan Gergaji atau gerakan genap ganjil. Para pengemudi ini menuntut agar pengemudi taksi online dikecualikan dalam pembatasan ganjil genap yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami tidak menghilangkan ganjil genap perlu dicatat, tapi memberikan akses kepada kita sebagai driver online untuk biasa mengakses ke dalam jalur ganjil genap," ucap adminisator aksi Alifamansyah.

Baca juga: Organda: Kalau Tak Mau Kena Ganjil Genap, Taksi Online Harus Pakai Pelat Kuning

Dia mengatakan bahwa kendaraan online seharusnya diberikan stiker sebagai penanda untuk dikecualikan dalam ganjil genap.

Menurut dia, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018.

Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah melakukan uji coba perluasan aturan ganjil genap di 16 ruas jalan tambahan.

Angkutan umum dengan pelat kuning menjadi salah satu jenis kendaraan yang dikecualikan dari aturan itu. Artinya, angkutan umum pelat kuning tidak terkena aturan ganjil genap.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BP2MI Pulangkan Pekerja Migran yang Koma karena Strok dari Taiwan

BP2MI Pulangkan Pekerja Migran yang Koma karena Strok dari Taiwan

Megapolitan
Nekat Buka Selama PPKM, Kolam Renang hingga Tempat Fitnes di Kota Tangerang Ditutup

Nekat Buka Selama PPKM, Kolam Renang hingga Tempat Fitnes di Kota Tangerang Ditutup

Megapolitan
Wagub DKI Klaim Penanganan Covid-19 di Jakarta Cukup Baik sehingga Angka Kematian Turun, Ini Faktanya

Wagub DKI Klaim Penanganan Covid-19 di Jakarta Cukup Baik sehingga Angka Kematian Turun, Ini Faktanya

Megapolitan
Update Covid-19 di Kota Tangerang: Ada 72 Kasus Baru, Totalnya 5.793

Update Covid-19 di Kota Tangerang: Ada 72 Kasus Baru, Totalnya 5.793

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 6 Lokasi Baru untuk Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Pemprov DKI Jakarta Siapkan 6 Lokasi Baru untuk Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
IDI Tangsel Sebut Proses Penambahan Kapasitas Rumah Lawan Covid-19 Harus Dikebut

IDI Tangsel Sebut Proses Penambahan Kapasitas Rumah Lawan Covid-19 Harus Dikebut

Megapolitan
Kisah Penyintas Covid-19, Kehilangan Kakak hingga Puji Syukur Bisa Bernapas

Kisah Penyintas Covid-19, Kehilangan Kakak hingga Puji Syukur Bisa Bernapas

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Ada 1.836 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 22.301 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 27 Januari: Ada 1.836 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 22.301 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 2 Pasien Meninggal

UPDATE 27 Januari: Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 2 Pasien Meninggal

Megapolitan
Dinkes DKI Temukan 592 Klaster Keluarga Pascalibur Natal-Tahun Baru, 1.265 Orang Positif Covid-19

Dinkes DKI Temukan 592 Klaster Keluarga Pascalibur Natal-Tahun Baru, 1.265 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Alat Medis Belum Ada, Pemanfaatan RSU Pakulonan Tangsel untuk Pasien Covid-19 Molor hingga Februari

Alat Medis Belum Ada, Pemanfaatan RSU Pakulonan Tangsel untuk Pasien Covid-19 Molor hingga Februari

Megapolitan
Vaksinasi Tahap Kedua Dimulai Besok, 9.150 Nakes di Kota Bogor Siap Disuntik

Vaksinasi Tahap Kedua Dimulai Besok, 9.150 Nakes di Kota Bogor Siap Disuntik

Megapolitan
Kasus Prostitusi di Sunter, 4 Anak 'Dijual' Rp 20 Juta

Kasus Prostitusi di Sunter, 4 Anak "Dijual" Rp 20 Juta

Megapolitan
Selama PPKM Jilid I, 95 Orang dan 4 Usaha di Kota Tangerang Didenda karena Langgar Prokes

Selama PPKM Jilid I, 95 Orang dan 4 Usaha di Kota Tangerang Didenda karena Langgar Prokes

Megapolitan
Kapolri Sebut Polantas Tak Lagi Menilang, Warga: Tilang Elektronik Lebih Menakutkan

Kapolri Sebut Polantas Tak Lagi Menilang, Warga: Tilang Elektronik Lebih Menakutkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X