DKI Akan Larang Pengelola Putuskan Listrik dan Air Penghuni Apartemen-Rusun

Kompas.com - 19/08/2019, 20:46 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI akan membuat aturan yang melarang pengelola apartemen dan rumah susun di Jakarta memutuskan suplai listrik dan air kepada para penghuni.

Aturan itu akan dibuat agar masyarakat tidak merasa rugi tinggal di apartemen maupun rusun di Jakarta.

"Termasuk (aturan) larangan untuk mencabut aliran listrik, mencabut aliran air, karena udara, air, dan kalau di rusun itu listrik sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Baca juga: Ombudsman Duga Ada Pungli pada Kasus Pemutusan Listrik di Apartemen Mediterania

Anies menyampaikan, selama ini, banyak kasus pengembang dan pengelola bertindak semena-mena terhadap penghuni apartemen dan rusun. Akibatnya, warga tidak mau tinggal di apartemen atau rusun.

"Padahal, di Jakarta kita membutuhkan lebih banyak lagi rusun. Tapi, bila warganya tidak mau tinggal di rusun karena aturan di rusun selama ini tidak ada, maka situasi seperti sekarang, orang menolak tinggal di rusun," kata Anies.

Karena itulah, Anies menyebut Pemprov DKI akan membuat aturan agar pengembang dan pengelola apartemen dan rusun tidak lagi bertindak semena-mena.

Menurut Anies, aturan itu sedang dalam tahap finalisasi.

Baca juga: 25 Hari Listrik dan Air di Apartemen Mediterania Dimatikan, Ini Masalahnya...

Sebelumnya diberitakan, pemutusan listrik dan air terjadi di  Apartemen Mediterania Palace Residences, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pemutusan terjadi lantaran adanya dualisme kepengurusan apartemen tersebut antara Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (P2SRS).

P2SRS sebagai pengurus lama tidak mau mengakui P3SRS sebagai pengurus yang baru.

Mereka memaksa warga membayar tagihan listrik kepada pihak pengurus lama, namun mayoritas warga tidak mengindahkan permintaan tersebut.

Akibatnya, listrik di apartemen dipadamkan oleh pengurus lama. Pemadaman itu sudah berlangsung selama 27 hari.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

Megapolitan
Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Megapolitan
Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Megapolitan
Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Megapolitan
Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Megapolitan
Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Megapolitan
Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Megapolitan
THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Megapolitan
Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Megapolitan
Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Megapolitan
Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Megapolitan
171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

Megapolitan
Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Megapolitan
Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X