Ombudsman: Polisi Akan Pelajari Kasus Pemutusan Listrik di Apartemen Mediterania

Kompas.com - 19/08/2019, 21:16 WIB
Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho usai Konferensi Pers mengenai PPDB di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho usai Konferensi Pers mengenai PPDB di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com -Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya akan menyelidiki kasus pemutusan listrik yang dilakukan Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun (P2SRS) Apartemen Mediterania Palace Residences, Kemayoran, Jakarta Pusat terhadap hunian sejumlah penghuni di sana.

Kepala Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, hal itu berdasarkan hasil permintaan keterangan pihaknya kepada Dinas Perumahan Umum DKI Jakarta terkait kasus tersebut, Senin (19/8/2019).

Teguh mengatakan, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan mempelajari apakah kasus itu masuk dalam tindak pungutan liar atau tindak pidana umum.

Baca juga: DKI Akan Larang Pengelola Putuskan Listrik dan Air Penghuni Apartemen-Rusun

Pertemuan dengan Dinas Perumahan itu juga dihadiri Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Sudin Dinas Perumahan Rakyat Jakarta Pusat, dan perwakilan dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Mediterania.

"Walaupun dari pihak Dinas Perumahan Rakyat Pemprov DKI sudah menyatakan bahwa sejak dikeluarkanya SK 272/2019 tentang pengesahan P3SRS Mediteranian Residences terhitung 3 bulan setelah SK itu, seharusnya sudah ada pelimpahan aset dan pengelolaan dari P2SRS ke P3SRS," kata Teguh.

"Namun karena ada gugatan dari P2SRS ke Pemprov DKI, Ditreskrimsus merasa perlu mempelajari terlebih dahulu, apalagi baru pertama kali mereka terlibat dalam penangan kasus ini," lanjut Teguh.

Penyelidikan itu menindaklanjuti Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya yang menduga P2SRS yang menjadi pengurus lama Apartemen Mediterania Palace Residences telah melakukan pungutan liar (pungli).

Baca juga: Ombudsman Duga Ada Pungli pada Kasus Pemutusan Listrik di Apartemen Mediterania

Soalnya, mereka masih menarik iuran listrik dan air kepada penghuni Apartemen Mediterania. Mereka juga memutus listrik dan air penghuni yang membayar iuran kepada pengurus baru, yaitu P3SRS.

"Ada indikasi (pungli). P2SRS sebagai pengurus lama ini kan sudah tidak punya kewenangan, tapi mereka masih menarik iuran dari warga dan memaksa kalau warga tidak membayar ke rekening mereka, mereka akan dimatikan listriknya. Itu kan sudah tindakan memungut yang tidak berdasarkan kewenangan. Nah, itu kan harusnya masuk kategori pungli," ujar Teguh.

Teguh menyebutkan, pengurus lama Apartemen Mediterania sudah 27 hari memutus listrik 10 penghuni yang merupakan anggota P3SRS yang sah saat ini. Selain itu, ada 500 penghuni yang diputuskan listriknya secara bergilir.

"Jadi mereka dipaksa untuk membayar ke pengurus yang lama supaya airnya tidak dimatikan, listriknya tidak dimatikan," ujar Teguh.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelurahan Ancol Imbau Warga Antisipasi Banjir Rob, Aliran Listrik Dimatikan

Kelurahan Ancol Imbau Warga Antisipasi Banjir Rob, Aliran Listrik Dimatikan

Megapolitan
Kasus 219 Kg Ganja dari Aceh, Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Hukuman Mati

Kasus 219 Kg Ganja dari Aceh, Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Hukuman Mati

Megapolitan
Bertambah 7 Kasus, Total 382 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Bertambah 7 Kasus, Total 382 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
Rekonstruksi Suami Lansia Bunuh Istri di Tangerang, Berawal dari Minum Miras Bareng

Rekonstruksi Suami Lansia Bunuh Istri di Tangerang, Berawal dari Minum Miras Bareng

Megapolitan
APBD Kota Bekasi 2020 Diperkirakan Anjlok 50 Persen

APBD Kota Bekasi 2020 Diperkirakan Anjlok 50 Persen

Megapolitan
Mulai 8 Juni, 50 Persen PNS Pemprov DKI Bakal Mulai Kerja di Kantor

Mulai 8 Juni, 50 Persen PNS Pemprov DKI Bakal Mulai Kerja di Kantor

Megapolitan
Kerugian Ekologis Akibat Perdagangan Ilegal 153 Reptil di Bandara Soetta Sangat Besar

Kerugian Ekologis Akibat Perdagangan Ilegal 153 Reptil di Bandara Soetta Sangat Besar

Megapolitan
Kurangi Bau Sampah, Damkar Tangsel Semprotkan Bahan Kimia ke TPA Cipeucang

Kurangi Bau Sampah, Damkar Tangsel Semprotkan Bahan Kimia ke TPA Cipeucang

Megapolitan
Masuk PSBB Proporsional, 16 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftarnya

Masuk PSBB Proporsional, 16 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftarnya

Megapolitan
Banjir Rob di Sunda Kelapa, 1.089 Keluarga Terdampak

Banjir Rob di Sunda Kelapa, 1.089 Keluarga Terdampak

Megapolitan
Kecamatan Senen Rencanakan Rapid Test Kampung di 6 Kelurahan

Kecamatan Senen Rencanakan Rapid Test Kampung di 6 Kelurahan

Megapolitan
PSBB Bogor, Aktivasi Mal Tunggu Perubahan Status Level Kewaspadaan

PSBB Bogor, Aktivasi Mal Tunggu Perubahan Status Level Kewaspadaan

Megapolitan
Rumah Karaoke di Bekasi Boleh Beroperasi asal Karyawannya Rapid Test

Rumah Karaoke di Bekasi Boleh Beroperasi asal Karyawannya Rapid Test

Megapolitan
Rentetan Perampokan, Polisi Minta Minimarket Dijaga Sekuriti

Rentetan Perampokan, Polisi Minta Minimarket Dijaga Sekuriti

Megapolitan
4 RT Zona Merah Covid-19 di Kelurahan Kramat Gunakan Sistem Satu Pintu

4 RT Zona Merah Covid-19 di Kelurahan Kramat Gunakan Sistem Satu Pintu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X