MA Batalkan Kebijakan DKI Tutup Jalan untuk PKL, Anies: Kita Hormati Pengadilan

Kompas.com - 19/08/2019, 21:39 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (13/8/2019). NUR SITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (13/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan anggota DPRD DKI terpilih periode 2019 - 2024 William Aditya Sarana tentang penutupan jalan sebagai tempat berdagang.

Menurut Anies Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghormati dan mengikuti keputusan mahkamah.

"Nanti kita lihat implikasinya. Tapi, prinsipnya kami menghormati dan akan mengikuti keputusan pengadilan," ucap Anies di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019) malam.

Baca juga: MA Batalkan Kebijakan DKI Tutup Jalan demi Tempat Berdagang PKL

Meski demikian, Anies belum mengetahui langkah selanjutnya. Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta masih mempelajari bunyi putusan MA tersebut. 

"Sedang dibahas sekarang, nanti hasilnya apa pasti dikabari," kata dia.

Sebelumnya, MA mengabulkan sebagian gugatan anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 William Aditya Sarana tentang penutupan jalan sebagai tempat berdagang.

Baca juga: Ketika Warga Pilih Beli Baju Lebaran di Trotoar Jatibaru Ketimbang Skybridge Tanah Abang...

MA menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan jadi tempat berdagang para pedagang kaki lima. Kebijakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan keterangan di website MA, yaitu putusan.mahkamahagung.go.id, putusan itu bernomor 38/P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 dan dibacakan pada 18 Desember 2018.

Dalam putusan itu MA menyatakan, Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 25 Ayat 1 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Baca juga: Skybridge Tanah Abang Beroperasi, Trotoar Jalan Jatibaru Bebas PKL

Sejak 22 Desember 2017 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menghadirkan konsep penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang digadang-gadang sebagai kebijakan out of the box.

Anies-Sandi saat itu menutup salah satu sisi Jalan Jatibaru sebagai tempat para pedagang PKL menjajakan barang dagangan. 

Para PKL difasilitasi dengan tenda-tenda dan dapat menjual dagangan dari pukul 08.00 hingga 18.00.

Ruas jalan lain digunakan untuk bus Transjakarta. Kendaraan pribadi dan kendaraan umum lain dilarang melintasi jalanan tersebut.

Namun, setelah skybridge Tanah Abang dioperasikan, PKL tidak lagi diizinkan berdagang di badan jalan itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[UPDATE 20 Januari]: Muncul 59 Kasus Baru, Total 5.339 Kasus di Kota Tangerang

[UPDATE 20 Januari]: Muncul 59 Kasus Baru, Total 5.339 Kasus di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 20 Januari: Bertambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 4.410

UPDATE 20 Januari: Bertambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 4.410

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Buat 2 Inovasi Cegah Percaloan Layanan Tilang

Kejari Kota Tangerang Buat 2 Inovasi Cegah Percaloan Layanan Tilang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Berlakukan Sitem Looping di Simpang Tiga Gondrong

Pemkot Tangerang Akan Berlakukan Sitem Looping di Simpang Tiga Gondrong

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Kios Daging di Tangsel Tutup

Pedagang Daging Sapi Mogok, Kios Daging di Tangsel Tutup

Megapolitan
Hari Ke-12 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Tim Sar Evakuasi 1 Kantong Serpihan Pesawat

Hari Ke-12 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Tim Sar Evakuasi 1 Kantong Serpihan Pesawat

Megapolitan
Update 20 Januari: Jaktim Sumbang Kasus Terbesar Covid-19 di Jakarta

Update 20 Januari: Jaktim Sumbang Kasus Terbesar Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Penguras ATM di Poris Indah

Polisi Tangkap Terduga Penguras ATM di Poris Indah

Megapolitan
Kuasa Hukum: John Kei Tak Ada di Lokasi Pembunuhan Anak Buah Nus Kei

Kuasa Hukum: John Kei Tak Ada di Lokasi Pembunuhan Anak Buah Nus Kei

Megapolitan
Jakarta Masuki Periode Puncak Penambahan Kasus Covid-19 Efek Libur Panjang

Jakarta Masuki Periode Puncak Penambahan Kasus Covid-19 Efek Libur Panjang

Megapolitan
Pengguna Layanan Hotline Isolasi PMI Meningkat Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Pengguna Layanan Hotline Isolasi PMI Meningkat Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Gandeng 2 BUMN untuk Atasi Kelangkaan Daging Sapi

Pemkot Bekasi Gandeng 2 BUMN untuk Atasi Kelangkaan Daging Sapi

Megapolitan
Layanan Konsultasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19, Bisa Hubungi Nomor Ini!

Layanan Konsultasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19, Bisa Hubungi Nomor Ini!

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Pemprov DKI Minta Masyarakat Pilih Sumber Protein Alternatif

Pedagang Daging Sapi Mogok, Pemprov DKI Minta Masyarakat Pilih Sumber Protein Alternatif

Megapolitan
Kuasa Hukum: Uang yang Diberikan John Kei ke Anak Buah Bukan untuk Bunuh Nus Kei

Kuasa Hukum: Uang yang Diberikan John Kei ke Anak Buah Bukan untuk Bunuh Nus Kei

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X