MA Batalkan Kebijakan DKI Tutup Jalan untuk PKL, Anies: Kita Hormati Pengadilan

Kompas.com - 19/08/2019, 21:39 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (13/8/2019). NUR SITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (13/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan anggota DPRD DKI terpilih periode 2019 - 2024 William Aditya Sarana tentang penutupan jalan sebagai tempat berdagang.

Menurut Anies Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghormati dan mengikuti keputusan mahkamah.

"Nanti kita lihat implikasinya. Tapi, prinsipnya kami menghormati dan akan mengikuti keputusan pengadilan," ucap Anies di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019) malam.

Baca juga: MA Batalkan Kebijakan DKI Tutup Jalan demi Tempat Berdagang PKL

Meski demikian, Anies belum mengetahui langkah selanjutnya. Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta masih mempelajari bunyi putusan MA tersebut. 

"Sedang dibahas sekarang, nanti hasilnya apa pasti dikabari," kata dia.

Sebelumnya, MA mengabulkan sebagian gugatan anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 William Aditya Sarana tentang penutupan jalan sebagai tempat berdagang.

Baca juga: Ketika Warga Pilih Beli Baju Lebaran di Trotoar Jatibaru Ketimbang Skybridge Tanah Abang...

MA menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan jadi tempat berdagang para pedagang kaki lima. Kebijakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan keterangan di website MA, yaitu putusan.mahkamahagung.go.id, putusan itu bernomor 38/P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 dan dibacakan pada 18 Desember 2018.

Dalam putusan itu MA menyatakan, Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 25 Ayat 1 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Baca juga: Skybridge Tanah Abang Beroperasi, Trotoar Jalan Jatibaru Bebas PKL

Sejak 22 Desember 2017 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menghadirkan konsep penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang digadang-gadang sebagai kebijakan out of the box.

Anies-Sandi saat itu menutup salah satu sisi Jalan Jatibaru sebagai tempat para pedagang PKL menjajakan barang dagangan. 

Para PKL difasilitasi dengan tenda-tenda dan dapat menjual dagangan dari pukul 08.00 hingga 18.00.

Ruas jalan lain digunakan untuk bus Transjakarta. Kendaraan pribadi dan kendaraan umum lain dilarang melintasi jalanan tersebut.

Namun, setelah skybridge Tanah Abang dioperasikan, PKL tidak lagi diizinkan berdagang di badan jalan itu.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KCIC hingga Tol Kalimalang Dianggap Penyebab Banjir, Ini Solusi Pemkot Bekasi

KCIC hingga Tol Kalimalang Dianggap Penyebab Banjir, Ini Solusi Pemkot Bekasi

Megapolitan
70 Persen Warga Binaan di Lapas Pemuda Tangerang Terkait Kasus Narkoba

70 Persen Warga Binaan di Lapas Pemuda Tangerang Terkait Kasus Narkoba

Megapolitan
Jasad Dua Orang Tenggelam Saat Banjir di Bekasi Ditemukan

Jasad Dua Orang Tenggelam Saat Banjir di Bekasi Ditemukan

Megapolitan
Kelebihan Kapasitas di Lapas Pemuda Tangerang Hampir 3 Kali Lipat

Kelebihan Kapasitas di Lapas Pemuda Tangerang Hampir 3 Kali Lipat

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Vitalia Sesha dan Kekasihnya Terkait Narkoba

Kronologi Penangkapan Vitalia Sesha dan Kekasihnya Terkait Narkoba

Megapolitan
Ray Rangkuti: Banjir Makin Parah, Pemprov DKI Hanya Menyelamatkan Formula E

Ray Rangkuti: Banjir Makin Parah, Pemprov DKI Hanya Menyelamatkan Formula E

Megapolitan
Proyek Revitalisasi TIM Dibawa ke Senayan, Anies Klaim Tak Cari Untung hingga Dimoratorium

Proyek Revitalisasi TIM Dibawa ke Senayan, Anies Klaim Tak Cari Untung hingga Dimoratorium

Megapolitan
Diisi Pejabat DKI yang Tak Capai Target, TGUPP Dianggap Tempat Pembuangan

Diisi Pejabat DKI yang Tak Capai Target, TGUPP Dianggap Tempat Pembuangan

Megapolitan
Pemukulan Sopir Ambulans, Emosi Sesaat yang Berujung Jadi Tersangka

Pemukulan Sopir Ambulans, Emosi Sesaat yang Berujung Jadi Tersangka

Megapolitan
Fakta Penangguhan Kunjungan Umrah dari Arab Saudi, Ribuan Jemaah Batal Terbang

Fakta Penangguhan Kunjungan Umrah dari Arab Saudi, Ribuan Jemaah Batal Terbang

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Jemaah Umrah Telantar di Bandara | Sekda DKI Minta Warga Nikmati Banjir

[POPULER JABODETABEK] Jemaah Umrah Telantar di Bandara | Sekda DKI Minta Warga Nikmati Banjir

Megapolitan
Panitia Pemilihan Wagub DKI Ditetapkan, Berikut Daftar Nama Anggota dan Tugasnya

Panitia Pemilihan Wagub DKI Ditetapkan, Berikut Daftar Nama Anggota dan Tugasnya

Megapolitan
Koalisi PKS dan Golkar di Pilkada Depok 2020 Bakal Terjadi?

Koalisi PKS dan Golkar di Pilkada Depok 2020 Bakal Terjadi?

Megapolitan
Kronologi Pelecehan Seksual Mahasiswi UI di Lingkungan Kampus

Kronologi Pelecehan Seksual Mahasiswi UI di Lingkungan Kampus

Megapolitan
Uji Coba Aspal Formula E Selesai, Komisi Pengarah Ingatkan soal Syarat yang Belum Dipenuhi

Uji Coba Aspal Formula E Selesai, Komisi Pengarah Ingatkan soal Syarat yang Belum Dipenuhi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X