DKI Akan Berkoordinasi Hadapi Putusan MA yang Batalkan Kebijakan Penutupan Jalan demi PKL

Kompas.com - 19/08/2019, 21:50 WIB
Motor melintasi lajur pedagang di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang dimana kendaraan bermotor dilarang melintas pukul 08.00 - 15.00 WIB selain transjakarta Tanah Abang Explorer pada Senin (5/2/2018). Kompas.com/RimaMotor melintasi lajur pedagang di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang dimana kendaraan bermotor dilarang melintas pukul 08.00 - 15.00 WIB selain transjakarta Tanah Abang Explorer pada Senin (5/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Arifin mengatakan, pihaknya menunggu koordinasi dari Biro Hukum terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir kebijakan penutupan jalan untuk tempat berdagang pedagang kaki lima (PKL).

"Yang pertama, itu kan semua diserahkan ke Biro Hukum kan yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi kami masih menunggu informasi dan rencana koordinasi dari Biro Hukum tentang putusan ini. Karena saya juga baru bacanya dari media," kata Arifin saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/8/2019).

Soal Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang sempat dijadikan sebagai tempat berdagang PKL, Arifin menyebutkan bahwa jalan itu saat ini telah dikembalikan fungsinya.

Baca juga: MA Batalkan Kebijakan DKI Tutup Jalan untuk PKL, Anies: Kita Hormati Pengadilan

"Kalau di Tanah Abang enggak boleh lagi (berdagang di badan jalan), semua dinaikin ke skybridge, di atas, kan enggak ada lagi orang dagang di bawah. Kalau mengacu yang di Jatibaru itu kan sekarang jalanannya udah enggak ditutup lagi kan? Iya kan artinya enggak perlu saya tertibkan, karena sudah digunakan untuk jalan," kata dia.

"Artinya, putusan MA belum diputus pun jalan itu sudah dikembalikan ke fungsi jalan," tambah Arifin.

Biro Hukum DKI Jakarta belum memberikan tanggapan hingga saat ini terkait putusan MA itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

MA mengabulkan sebagian gugatan anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 William Aditya Sarana tentang penutupan jalan sebagai tempat berdagang. Dengan demikian, MA menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan jadi tempat berdagang para PKL. Kebijakan tersebut dinilai melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam putusannya MA menyatakan, Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 25 Ayat 1 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Juni: 761 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel, RS Rujukan Hampir Penuh

UPDATE 25 Juni: 761 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel, RS Rujukan Hampir Penuh

Megapolitan
Cerita Tenaga Kesehatan Tangani Para Pasien Covid-19 Muda Separah Lansia

Cerita Tenaga Kesehatan Tangani Para Pasien Covid-19 Muda Separah Lansia

Megapolitan
UPDATE 25 Juni: Depok Kembali Catat Rekor, Ada 657 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

UPDATE 25 Juni: Depok Kembali Catat Rekor, Ada 657 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
UPDATE 25 Juni: Tambah 6.934, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus Setengah Juta

UPDATE 25 Juni: Tambah 6.934, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus Setengah Juta

Megapolitan
Asrama Haji Pondok Gede Disiapkan Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Disiapkan Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Efektif Tekan Mobilitas, Ganjil Genap di Kota Bogor Diberlakukan Lagi Akhir Pekan Ini

Efektif Tekan Mobilitas, Ganjil Genap di Kota Bogor Diberlakukan Lagi Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Penyesuaian Operasional Transportasi Publik: MRT, LRT dan Transjakarta hingga Pukul 21.00

Penyesuaian Operasional Transportasi Publik: MRT, LRT dan Transjakarta hingga Pukul 21.00

Megapolitan
Menangis Tak Mampu Tolong Warga Kritis Covid-19, Wakapolres: Maaf Bu, Tadi Saya Janji Bawa Bapak Selamat

Menangis Tak Mampu Tolong Warga Kritis Covid-19, Wakapolres: Maaf Bu, Tadi Saya Janji Bawa Bapak Selamat

Megapolitan
Jenazah Pasien Covid-19 di Tangsel Mulai Dimakamkan Tanpa Peti Mati karena Stok Habis

Jenazah Pasien Covid-19 di Tangsel Mulai Dimakamkan Tanpa Peti Mati karena Stok Habis

Megapolitan
Pasien Kritis Terbaring di Tikar dan Pikap, Dirut RSUD Kota Bekasi: Covid-19 Itu Nyata

Pasien Kritis Terbaring di Tikar dan Pikap, Dirut RSUD Kota Bekasi: Covid-19 Itu Nyata

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov DKI Batasi Kunjungan ke TPU

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov DKI Batasi Kunjungan ke TPU

Megapolitan
Warga Tangerang Meninggal Usai Divaksinasi Covid-19, IDI Minta Keluarganya Laporkan Kronologi Lengkap

Warga Tangerang Meninggal Usai Divaksinasi Covid-19, IDI Minta Keluarganya Laporkan Kronologi Lengkap

Megapolitan
Dirikan Tenda Darurat, RSUD Tarakan Pinjam Lahan SDN 02 Cideng

Dirikan Tenda Darurat, RSUD Tarakan Pinjam Lahan SDN 02 Cideng

Megapolitan
Pemakaman dengan Protap Covid-19 Tembus 1.001, TPU Jombang Siapkan Lahan Baru

Pemakaman dengan Protap Covid-19 Tembus 1.001, TPU Jombang Siapkan Lahan Baru

Megapolitan
Nakes Kewalahan, RSUD Bekasi Minta Tambahan Relawan untuk Tangani Pasien Covid-19

Nakes Kewalahan, RSUD Bekasi Minta Tambahan Relawan untuk Tangani Pasien Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X