MA Batalkan Kebijakan Tutup Jalan untuk PKL, Pemprov DKI Evaluasi Aturannya

Kompas.com - 20/08/2019, 08:18 WIB
Spanduk larangan melintas bagi pejalan kaki di Jalan Jatibaru Raya terpasang di bawah Jembatan Penyeberangan Multiguna (skybridge) saat pejalan kaki melintas di Jalan Jatibaru Raya, Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pejalan kaki menggunakan skybridge saat melewati Jalan Jatibaru Raya yang menuju atau keluar dari Stasiun Tanah Abang, Pasar Blok F, Blok G dan Jalan KS Tubun agar lebih tertib dan terbebas dari pedagang kaki lima (PKL). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSpanduk larangan melintas bagi pejalan kaki di Jalan Jatibaru Raya terpasang di bawah Jembatan Penyeberangan Multiguna (skybridge) saat pejalan kaki melintas di Jalan Jatibaru Raya, Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pejalan kaki menggunakan skybridge saat melewati Jalan Jatibaru Raya yang menuju atau keluar dari Stasiun Tanah Abang, Pasar Blok F, Blok G dan Jalan KS Tubun agar lebih tertib dan terbebas dari pedagang kaki lima (PKL).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Yayan menyampaikan itu menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir kebijakan Pemprov DKI Jakarta soal alih fungsi jalan menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL).

"Biro Hukum sedang evaluasi perdanya," ujar Yayan saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/8/2019).

Yayan menyampaikan, Pasal 25 Ayat 1 perda yang dibatalkan MA akan direvisi.

"Akan disesuaikan dengan aturan dalam undang-undang," kata dia.

Menurut Yayan, Pemprov DKI sebenarnya sedang mengevaluasi perda itu secara keseluruhan. Isi perda itu akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca juga: MA Batalkan Kebijakan DKI Tutup Jalan untuk PKL, Anies: Kita Hormati Pengadilan

"Perda memang sedang proses evaluasi dalam rangka harmonisasi dengan undang-undang dan aturan-aturan yang terkait dengan materi yang diatur dalam perda tersebut. Ada atau tidak ada putusan MA, proses tersebut sedang dilaksanakan oleh biro hukum," ucap Yayan.

Sebelumnya, diberitakan MA mengabulkan sebagian gugatan anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024 William Aditya Sarana tentang  penutupan jalan sebagai tempat berdagang.

MA menganulir kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan jadi tempat berdagang PKL. Kebijakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan keterangan di website MA, yaitu putusan.mahkamahagung.go.id, putusan itu bernomor 38/P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 dan dibacakan pada 18 Desember 2018.

Putusan itu MA menyatakan, Pasal 25 Ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 25 Ayat 1 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah yang Ditemukan di Pulau Sangiang Belum Dipastikan Warga China

Jenazah yang Ditemukan di Pulau Sangiang Belum Dipastikan Warga China

Megapolitan
MRT Jakarta Hadirkan Anjing Pelacak di Stasiun untuk Lacak Benda-Benda Mencurigakan

MRT Jakarta Hadirkan Anjing Pelacak di Stasiun untuk Lacak Benda-Benda Mencurigakan

Megapolitan
Berbagai Festival Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Berbagai Festival Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Keamanan di Stasiun MRT Jakarta Ditingkatkan atas Permintaan Polisi

Keamanan di Stasiun MRT Jakarta Ditingkatkan atas Permintaan Polisi

Megapolitan
PT Transjakarta Klarifikasi, Bus Transjakarta Zongtong Belum Beroperasi Setelah Ada Kasus Video Tak Senonoh

PT Transjakarta Klarifikasi, Bus Transjakarta Zongtong Belum Beroperasi Setelah Ada Kasus Video Tak Senonoh

Megapolitan
RS Polri Kesulitan Identifikasi Jenazah yang Diduga Warga China yang Tewas Selat Sunda

RS Polri Kesulitan Identifikasi Jenazah yang Diduga Warga China yang Tewas Selat Sunda

Megapolitan
Pipi, Pelipis, dan Kaki Pelajar SMP di Kembangan Luka Akibat Disiram Air Keras

Pipi, Pelipis, dan Kaki Pelajar SMP di Kembangan Luka Akibat Disiram Air Keras

Megapolitan
PKL yang Jualan di Bahu Jalan Senen Khawatir Pendapatan Berkurang Jika Direlokasi

PKL yang Jualan di Bahu Jalan Senen Khawatir Pendapatan Berkurang Jika Direlokasi

Megapolitan
DPRD DKI Pesimistis APBD 2020 Rampung Sesuai Aturan Kemendagri

DPRD DKI Pesimistis APBD 2020 Rampung Sesuai Aturan Kemendagri

Megapolitan
Minim Penerangan, Warga Sulit Seberangi JPO Stasiun Pasar Minggu Baru di Malam Hari

Minim Penerangan, Warga Sulit Seberangi JPO Stasiun Pasar Minggu Baru di Malam Hari

Megapolitan
Bima Arya Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketua Umum PAN

Bima Arya Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketua Umum PAN

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual Dikejar dan Ditangkap Korbanya di Kalideres

Pelaku Pelecehan Seksual Dikejar dan Ditangkap Korbanya di Kalideres

Megapolitan
WNA Pemilik Salon Operasi Lipatan Kelopak Mata Ilegal di PIK Belajar dari Dokter di China.

WNA Pemilik Salon Operasi Lipatan Kelopak Mata Ilegal di PIK Belajar dari Dokter di China.

Megapolitan
Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Ketua DPRD DKI: Selama Pimpin Jakarta Kinerjanya Baik

Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Ketua DPRD DKI: Selama Pimpin Jakarta Kinerjanya Baik

Megapolitan
Pabrik Sepatu Hengkang, Pengangguran di Banten Berpotensi Naik Ratusan Ribu Orang

Pabrik Sepatu Hengkang, Pengangguran di Banten Berpotensi Naik Ratusan Ribu Orang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X