Gugatan Praperadilan Tilang ETLE Gugur, Sitem ETLE Dinilai Valid

Kompas.com - 20/08/2019, 19:42 WIB
Contoh lembar surat tilang ETLE yang dikeluarkan Polda Metro Jaya kepada pelanggar lalu lintas. Dok. Polda Metro JayaContoh lembar surat tilang ETLE yang dikeluarkan Polda Metro Jaya kepada pelanggar lalu lintas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penolakan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan praperadilan Denny Andrian terkait surat konfirmasi atas pelanggaran yang terekam kamera ETLE menunjukkan bahwa sistem ETLE valid. 

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf menyatakan hal itu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/8/2019).

Yusuf menyatatakan, pengiriman surat konfirmasi bertujuan untuk meminta konfirmasi terkait pelanggaran yang terekam kamera sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE).

Baca juga: Gugatannya Ditolak, Denny Andrian Akan Ajukan Praperadilan Lagi Jika STNK Diblokir

Surat konfirmasi itu dikirimkan ke alamat yang tertara pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Konfirmasi dari pihak pemilik kendaraan bermotor merupakan kesempatan untuk mengoreksi jika ada kekeliruan dalam proses tilang tersebut.

"Surat yang kami kirim ke alamat terduga pelanggar ETLE itu hanya bersifat konfirmasi perihal kepemilikan kendaraan dan pengakuan (melanggar) jadi bukan surat tilang. Untuk itu jangan alergi atau enggan mengisi data konfirmasi tersebut," kata Yusuf.

Gugurnya gugatan praperadilan itu juga menunjukkan bahwa sistem ETLE memang miliki payung hukum yang sah

"Sistem ETLE sudah valid atau sah," ujar Yusuf.

Hakim tunggal di PN Jakarta Selatan, Sudjarwanto, sebelumnya menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan pemohon atas nama Denny Andrian.

Denny menggugat pihak Polda Metro Jaya karena mendapatkan surat tilang elektronik atau e-tilang atas nama dirinya. Padahal, menurut Denny, saat itu dirinya tidak mengendarai mobilnya.

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar nihil," kata Sudjarwanto saat memutus gugatan itu.

Hakim menilai, surat tilang yang diberikan pihak Polda Metro Jaya masih bersifat pemberitahuan dan belum masuk kepada pemberian sanksi kepada Denny. Karena itu, hakim menilai gugatanya tidak masuk ke ranah praperadilan.

"Terlepas penerbitan surat termohon tanggal 17 Juli tersebut dalam perkara dugaan pelanggaran lalu lintas akan tetapi oleh karena objek praperadilan telah diatur limitatif sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan sangat jelas, permohoanan tidak sahnya surat e-tilang tanggal 17 Juli tidak termasuk dalam objek praperadilan," ucap hakim.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Seorang Terduga Teroris di Depok yang Pernah Berkunjung ke Suriah

Polisi Tangkap Seorang Terduga Teroris di Depok yang Pernah Berkunjung ke Suriah

Megapolitan
Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Megapolitan
Video Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Video Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Megapolitan
Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Megapolitan
Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Perencanaan Bom Molotov oleh Dosen IPB

Polisi Gelar Rekonstruksi Perencanaan Bom Molotov oleh Dosen IPB

Megapolitan
DPRD DKI Hapus Anggaran untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah

DPRD DKI Hapus Anggaran untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah

Megapolitan
Bantah Tebang Pilih, Kuasa Hukum Kemenag Klaim Akan Ratakan Seluruh Bangunan di Lahan Proyek UIII

Bantah Tebang Pilih, Kuasa Hukum Kemenag Klaim Akan Ratakan Seluruh Bangunan di Lahan Proyek UIII

Megapolitan
JPO Akan Dipasang Alat yang Menonaktifkan Skuter Listrik Secara Otomatis

JPO Akan Dipasang Alat yang Menonaktifkan Skuter Listrik Secara Otomatis

Megapolitan
Rumah Aparat Lolos Penertiban Lahan untuk UIII, Warga Minta Keadilan

Rumah Aparat Lolos Penertiban Lahan untuk UIII, Warga Minta Keadilan

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tolak Prioritaskan Pegawai Honorer dalam Pendaftaran CPNS

Pemkot Tangsel Tolak Prioritaskan Pegawai Honorer dalam Pendaftaran CPNS

Megapolitan
Penertiban Kampung Bulak, Warga: Bongkar Juga RS Sentra Medika!

Penertiban Kampung Bulak, Warga: Bongkar Juga RS Sentra Medika!

Megapolitan
Polemik Penebangan Pohon Angsana di Trotoar, Dianggap Rusak Drainase dan Diganti Tabebuya

Polemik Penebangan Pohon Angsana di Trotoar, Dianggap Rusak Drainase dan Diganti Tabebuya

Megapolitan
Pembuatan SKCK untuk CPNS di Polres Jakbar Naik Tiga Kali Lipat

Pembuatan SKCK untuk CPNS di Polres Jakbar Naik Tiga Kali Lipat

Megapolitan
220 Pelamar di Kota Bogor Sudah Mendaftar CPNS pada Hari Pertama

220 Pelamar di Kota Bogor Sudah Mendaftar CPNS pada Hari Pertama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X