Kisah Denny Andrian, Warga Biasa yang Gugat Polisi karena Tak Terima Ditilang

Kompas.com - 21/08/2019, 06:58 WIB
Denny Andrian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah jalani sidang putusan, Selasa (20/8/2019) KOMPAS.COM/WALDA MARISONDenny Andrian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah jalani sidang putusan, Selasa (20/8/2019)
|

JAKARTA,KOMPAS.com - Denny Andrian merupakan warga biasa. Namun, namanya tengah menjadi sorotan publik belakangan ini.

Dia merupakan satu dari sekian banyak orang dikirimkan surat tilang elektronik. Namun yang menyorot perhatian publik, Denny mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak terima dengan surat tersebut.

Apa yang membuat Denny merasa tidak terima dikirimi surat tilang oleh pihak Polda Metro Jaya?

Kompas.com akan merunut beberapa fakta pelaporan tersebut.

Denny tidak merasa melanggar..

Denny benar-benar merasa jengkel ketika ada surat tilang dari Polda Metro Jaya yang dikirim ke rumahnya. Denny tidak terima karena surat tilang tersebut tertera atas nama dirinya dan dikirimkan ke alamat rumah sesuai pemilik Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Padahal, bukan dia yang mengendarai mobil tersebut, melainkan sepupunya bernama Mahfudi.

"Logikanya gini, Anda punya kendaraan masuk ke Jalan Sudirman tapi bukan Anda yang bawa kendaraannya. Lalu ditilang? Tapi tilangan itu yang masuk ke tilangan (Anda)," kata Denny, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).

Mahfudi rupanya melanggar salah satu peraturan lalu lintas saat melewati jalan Jenderal Sudirman, tepatnya dekat JPO Kemenpan RB, Jakarta Selatan pada 17 Juli 2019 lalu.

Baca juga: Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Warga yang Kena Tilang Elektronik

Denny pun akhirnya mengajukan gugatan dengan termohon pihak Polda Metro Jaya.

Jika tidak terima, bisa konfirmasi

Pihak Polda Metro Jaya pun menanggapi gugatan praperadilan yang dilayangkan Denny. Menurut Kasubdit Bid Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Nasir, setiap orang yang dikirimi surat tilang elektronik bisa mengonfirmasi ulang ke pihak polisi.

Konfirmasi dari pihak pemilik kendaraan bermotor merupakan kesempatan untuk mengoreksi kekeliruan dalam proses tilang tersebut.

"Dalam surat konfirmasi dituliskan pelanggaran pada tanggal berapa, jam berapa. Kalau misalnya pelanggaran yang dituliskan dalam surat dikonfirmasi tidak sesuai, silahkan konfirmasi. Kalau memang sesuai, tinggal menyesuaikan (denda) pelanggarannya," jelas Nasir.

Setelah pemilik mobil mengonfirmasi kekeliruan yang terdapat surat tilang, polisi akan memperbaiki dan menentukan siapa pelanggarnya.

Selanjutnya, pelanggar akan diproses di pengadilan dan membayar denda tilang.

"Bayar denda itu di pengadilan negeri. Nanti yang divonis oleh PN itu pelanggarnya," kata Nasir.

3. Denny kalah di praperadilan, mengapa?

Setelah melewati serangkaian sidang, akhirnya agenda sidang masuk kepada pembacaan putusan hakim.

Hakim tunggal Sudjarwanto menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan pemohon atas nama Denny Andrian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar nihil," kata Hakim tunggal Sudjarwanto, di PN Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Gugatannya Ditolak, Denny Andrian Akan Ajukan Praperadilan Lagi Jika STNK Diblokir

Hakim tunggal menilai surat tilang yang diberikan pihak Polda Metro Jaya masih bersifat pemberitahuan dan belum masuk kepada pemberian sanksi kepada Denny. Oleh karena itu, hakim menilai gugatanya ini tidak masuk ke ranah praperadilan.

Dengan demikian tuntutan dalam praperadilan yang diajukan pemohon yakni meminta majelis hakim menganggap surat tilang yang diberikan oleh Polda Metro Jaya cacat hukum dan tidak sah, meminta seluruh proses penyidikan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polda Metro Jaya dihentikan, dan memulihkan nama baik pemohon, ditolak hakim.

4. Ingin ajukan praperadilan lagi

Denny pun mengaku tidak akan tinggal diam walaupun gugatan praperadilanya ditolak. Dia akan mengajukan praperadilan lagi jika pihak Polda Metro Jaya memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) miliknya.

Hal tersebut dilakukan berdasarkan alasan hakim menolak gugatan praperadilannya yang pertama.

Hakim menilai belum ada sanksi yang diterima Denny dari pihak Polda Metro Jaya karena surat tilang yang dia terima hanya bersifat imbauan.

"Berarti saya tunggu mereka, coba saja blokir, nanti saya akan cek lagi di Polda kalau sudah diblokir. Baru saya akan ajukan praperadilan lagi," ucap Denny saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Baca juga: Gugatan Praperadilan Tilang ETLE Gugur, Sitem ETLE Dinilai Valid

Rupanya, STNK atas nama Denny diketahui belum diblokir oleh pihak Polda Metro Jaya sampai saat ini. Dia menilai seharusnya polisi sudah memblokir STNK-nya delapan hari setelah dia ditilang tanggal 17 Juli lalu.

"Di surat itu tertulis sejak diterimanya si pelanggar dari surat itu delapan hari maka akan dilakukan pemblokiran STNK. Tadi saya tanya, you (pihak Polda Metro Jaya) blokir dong sekarang," ujar dia.

Bahkan Denny belum mau membayar denda tilang yang harus dia bayar.

"Saya tidak akan bayar surat tilang. Blokir dulu, saya uji lagi praperadilan, saya bayar," ucap dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CPNS Pemprov DKI, Dua Formasi Ini Masih Belum Ada Pelamar

CPNS Pemprov DKI, Dua Formasi Ini Masih Belum Ada Pelamar

Megapolitan
Hingga 20 November 2019, 18.876 Orang Daftar CPNS Pemprov DKI

Hingga 20 November 2019, 18.876 Orang Daftar CPNS Pemprov DKI

Megapolitan
Polisi Tetapkan Seorang Tersangka Bentrok FBR dan PP

Polisi Tetapkan Seorang Tersangka Bentrok FBR dan PP

Megapolitan
Jelang Kampanye Pilkades, Kapolresta Tangerang Ancam Bakal Proses Hukum Pelaku Kampanye Hitam

Jelang Kampanye Pilkades, Kapolresta Tangerang Ancam Bakal Proses Hukum Pelaku Kampanye Hitam

Megapolitan
Nunung kepada Majelis Hakim: Saya Sangat Salah dan Menyesali Perbuatan

Nunung kepada Majelis Hakim: Saya Sangat Salah dan Menyesali Perbuatan

Megapolitan
Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Megapolitan
Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Megapolitan
Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Megapolitan
Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Megapolitan
Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Megapolitan
Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Megapolitan
Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Akan Dipasang Bronjong

Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Akan Dipasang Bronjong

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X