Putusan MA yang Batalkan Kebijakan Tutup Jalan untuk PKL dan Sikap Pemprov DKI

Kompas.com - 21/08/2019, 10:46 WIB
Kondisi Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAKondisi Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL).

Kebijakan itu tertuang dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Bunyinya, "Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima."

Pasal 25 Ayat 1 Perda Ketertiban Umum itu digugat anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.

MA mengabulkan sebagian gugatan William. Dalam putusan bernomor 38/P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018, MA menyatakan Pasal 25 Ayat 1 Perda Ketertiban Umum DKI bertentangan dengan Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal 25 Ayat 1 itu kini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penutupan Jalan Jatibaru jadi dasar gugatan

William menyampaikan, dasar gugatannya adalah kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk tempat berjualan PKL, pada akhir 2017.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Segera Eksekusi Putusan MA yang Batalkan Kebijakan Penutupan Jalan

Saat itu, Pemprov DKI menutup salah satu sisi Jalan Jatibaru sebagai tempat PKL menjajakan barang dagangan. Pemprov memfasilitasi PKL dengan mendirikan tenda.

Jalan Jatibaru kembali dibuka setelah skybridge Tanah Abang dioperasikan dan PKL direlokasi ke sana.

Menurut William, kebijakan Anies yang mengacu pada Perda Ketertiban Umum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

Megapolitan
Pihak Wisma Atlet: Coba Lebaran Kemarin Bisa Diatur, Lonjakan Covid-19 Tidak Setinggi Ini

Pihak Wisma Atlet: Coba Lebaran Kemarin Bisa Diatur, Lonjakan Covid-19 Tidak Setinggi Ini

Megapolitan
Diduga Sopir Mengantuk, Truk Muatan Bahan Bangunan Terguling di Permata Hijau

Diduga Sopir Mengantuk, Truk Muatan Bahan Bangunan Terguling di Permata Hijau

Megapolitan
Jumlah Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet di Kemayoran dan Pademangan Tembus 7.056

Jumlah Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet di Kemayoran dan Pademangan Tembus 7.056

Megapolitan
Anies: Kita di Rumah Saja Sabtu-Minggu, Jangan Bepergian

Anies: Kita di Rumah Saja Sabtu-Minggu, Jangan Bepergian

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Depok Tingkatkan WFH Jadi 70 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Depok Tingkatkan WFH Jadi 70 Persen

Megapolitan
Melintas di JLNT Casablanca Bareng Mobil, Ini Komentar Para Pesepeda Road Bike

Melintas di JLNT Casablanca Bareng Mobil, Ini Komentar Para Pesepeda Road Bike

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Diisolasi di Rusun Nagrak Harus Melalui Rujukan Puskesmas

Pasien Covid-19 yang Diisolasi di Rusun Nagrak Harus Melalui Rujukan Puskesmas

Megapolitan
Cerita Pesepeda Lipat dan MTB yang Diusir Saat Coba Melintasi JLNT Casablanca

Cerita Pesepeda Lipat dan MTB yang Diusir Saat Coba Melintasi JLNT Casablanca

Megapolitan
Rusun Nagrak Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Dinkes DKI Siapkan Nakes hingga Poliklinik

Rusun Nagrak Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Dinkes DKI Siapkan Nakes hingga Poliklinik

Megapolitan
OJK Bakal Minta Blokir Aplikasi Pinjol Setelah Teror Pria yang Dijadikan Penjamin oleh Teman

OJK Bakal Minta Blokir Aplikasi Pinjol Setelah Teror Pria yang Dijadikan Penjamin oleh Teman

Megapolitan
Sabtu Pagi, Pesepeda Road Bike Melintas Bareng Mobil di JLNT Casablanca

Sabtu Pagi, Pesepeda Road Bike Melintas Bareng Mobil di JLNT Casablanca

Megapolitan
UPDATE: Tambah 988 Kasus di Kota Bekasi, 1.801 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 988 Kasus di Kota Bekasi, 1.801 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Sabtu: Jakarta dan Bodebek Kemungkinan Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Sabtu: Jakarta dan Bodebek Kemungkinan Hujan

Megapolitan
Pandemi Covid-19 Memburuk, Satgas: Depok Sangat Hati-hati Memutuskan Sekolah Tatap Muka

Pandemi Covid-19 Memburuk, Satgas: Depok Sangat Hati-hati Memutuskan Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X