Putusan MA yang Batalkan Kebijakan Tutup Jalan untuk PKL dan Sikap Pemprov DKI

Kompas.com - 21/08/2019, 10:46 WIB
Kondisi Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAKondisi Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL).

Kebijakan itu tertuang dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Bunyinya, "Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima."

Pasal 25 Ayat 1 Perda Ketertiban Umum itu digugat anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.

MA mengabulkan sebagian gugatan William. Dalam putusan bernomor 38/P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018, MA menyatakan Pasal 25 Ayat 1 Perda Ketertiban Umum DKI bertentangan dengan Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal 25 Ayat 1 itu kini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penutupan Jalan Jatibaru jadi dasar gugatan

William menyampaikan, dasar gugatannya adalah kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk tempat berjualan PKL, pada akhir 2017.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Segera Eksekusi Putusan MA yang Batalkan Kebijakan Penutupan Jalan

Saat itu, Pemprov DKI menutup salah satu sisi Jalan Jatibaru sebagai tempat PKL menjajakan barang dagangan. Pemprov memfasilitasi PKL dengan mendirikan tenda.

Jalan Jatibaru kembali dibuka setelah skybridge Tanah Abang dioperasikan dan PKL direlokasi ke sana.

Menurut William, kebijakan Anies yang mengacu pada Perda Ketertiban Umum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begal Motor Beraksi Dini Hari di Bintaro, Korban Alami Luka Bacok

Begal Motor Beraksi Dini Hari di Bintaro, Korban Alami Luka Bacok

Megapolitan
Anies Disuntik Vaksin Covid-19 AstraZeneca Dosis Kedua

Anies Disuntik Vaksin Covid-19 AstraZeneca Dosis Kedua

Megapolitan
3.362 Orang Kunjungi TMII, Taman Burung Paling Diminati

3.362 Orang Kunjungi TMII, Taman Burung Paling Diminati

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 Jakarta Turun, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,3 Persen

Kasus Aktif Covid-19 Jakarta Turun, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,3 Persen

Megapolitan
Soal Penetapan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Kejari Masih Lengkapi Alat Bukti

Soal Penetapan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Kejari Masih Lengkapi Alat Bukti

Megapolitan
Viral Video Polisi Diduga Aniaya Pengendara Mobil, Kakorlantas: Pengendara dan Petugas Diperiksa

Viral Video Polisi Diduga Aniaya Pengendara Mobil, Kakorlantas: Pengendara dan Petugas Diperiksa

Megapolitan
Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

Megapolitan
Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Megapolitan
Soal Penyebab Kecelakaan 'Adu Banteng' di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Soal Penyebab Kecelakaan "Adu Banteng" di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Megapolitan
Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Megapolitan
Motor 'Adu Banteng', Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Motor "Adu Banteng", Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Megapolitan
Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.