Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Irfan Maullana
Jurnalis, penyuka musik dan film

Penyuka musik dan film. Bergabung dengan Kompas.com sejak 2009 dan menjadi editor di desk Entertainment mulai 2015. Kini menjadi asisten editor desk Megapolitan.

Alarm Itu Sudah Dibunyikan Green Religion Sejak 12 Tahun Lalu

Kompas.com - 21/08/2019, 11:04 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

"Per kemarin kita mendapatkan rekor nomor satu untuk hal yang tidak boleh diselebrasikan, yaitu indek kualitas udara terburuk di dunia," kata Sandiaga yang kala itu masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sandiaga mengemukakan, dari data yang ia dapatkan sehari sebelumnya, Jakarta menempati posisi teratas dalam hal udara yang tidak baik untuk skala dunia.

"Jakarta nomor satu dalam hal yang tidak membanggakan per kemarin. Biasanya posisi teratas itu Bejing, Lahor, New Delhi, dan Daka," ujar dia.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Sebab, selain prakiraan cuaca yang saban hari mengisi konten berita pagi di portal berita, kini masyarakat mulai akrab dengan laporan yang dirilis situs penyedia data polusi udara, www.airvisual.com.

Kompas.com, misalnya, tiap pagi portal ini kerap menyapa pembaca dengan laporan kualitas udara yang dikutip dari www.airvisual.com.

Terbaru diberitakan, kualitas udara Kota Bekasi, Jawa Barat ternyata lebih buruk ketimbang Jakarta pada Kamis (15/8/2019) pagi.

Data AirVisual hingga pukul 08.00 WIB menyebut kualitas udara Jakarta ditandai dengan warna merah (tidak sehat), sedangkan Bekasi ungu (sangat tidak sehat).

Jakarta sendiri tercatat menempati urutan ketiga kota besar dunia dengan polusi udara terburuk dengan tingkat kualitas udara 157.

Jakarta ada di atas Chengdu dan Shanghai, Cina, serta di bawah Hanoi, Vietnam dan Kuwait City. Sementara itu, tingkat polusi udara Bekasi tembus angka 209.

Pengukuran AirVisual terhadap kualitas udara dilakukan menggunakan parameter PM (particulate matter) 2,5 alias pengukuran debu berukuran 2,5 mikron berstandar US AQI (air quality index).

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan, ambang batas sehat konsentrasi PM 2,5 di sebuah kota tak dapat lebih dari 25 mikrogram per meter kubik dalam 24 jam.

Konsentrasi PM 2,5 Bekasi jauh melampaui ambang tersebut dengan torehan 159 mikrogram per meter kubik, jauh di atas Jakarta yang konsentrasi PM 2,5-nya "cuma" 66,6 mikrogram per meter kubik.

Dengan tingkat polusi seperti ini, kualitas udara di Jakarta dan Bekasi dapat mengakibatkan gangguan pada paru-paru dan jantung, terutama pada kelompok sensitif dengan risiko tinggi.

Karena itu diperlukan kebijakan kurangi polusi kendaraan untuk perbaiki kualitas udara Jakarta. Seperti yang pernah disampaikan Ivan dalam film pendek Green Religion.

"Makanya harus ada satu yang mencetuskan (kebijakan mengurangi polusi), nanti gereja mendukung saja," katanya.

Perluasan ganjil genap dan membatasi usia kendaraan

Kendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di jalan Jenderal Sudriman, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Kendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di jalan Jenderal Sudriman, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seakan harus putar otak untuk menekan polusi udara di Ibu Kota. Sampai kini, jumlah kendaraan yang beredar di jalan raya masih dituding sebagai biang keladi penyebab meningkatnya gas karbon monoksida.

Atas dasar itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya melahirkan Instruksi Gubernur (Ingub) No 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Polusi Udara.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com