PSI Dorong Pemprov DKI Cabut Perda PKL Boleh Berdagang di Trotoar

Kompas.com - 21/08/2019, 14:07 WIB
Idris Ahmad (kiri) dan William Aditya Sarana (kanan) sebagai anggota DPRD DKI Terpilih dari partai PSI saat menggelar konferensi pers di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa (21/8/2019). KOMPAS.COM/ANASTASIA AULIAIdris Ahmad (kiri) dan William Aditya Sarana (kanan) sebagai anggota DPRD DKI Terpilih dari partai PSI saat menggelar konferensi pers di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa (21/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.COM - DPW PSI Jakarta mengimbau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak lagi menutup jalan dan trotoar untuk aktivitas berdagang.

Salah satu perwakilan penggugat, anggota DPRD terpilih DKI Jakarta dari PSI William Aditya Sarana telah berhasil memenangi gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) atas perda Pasal 25 ayat (1) tentang Ketertiban Umum.

Salah satu isi perda tersebut memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menetapkan jalan dan trotoar sebagai lokasi PKL.

"Pak Anies pernah bilang bahwa transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki untuk berjalan di trotoar. Tapi pas berjalan di trotoar banyak PKL di sana. Jadi jalan aja susah. Ada ada kontradiksi pemikiran yg ada di benak gubernur kita," kata William dalam konferensi pers yang dilaksanakan di DPP PSI Jakarta pada Rabu (21/8/2019).

Baca juga: MA Batalkan Kebijakan Tutup Jalan untuk PKL, Pemprov DKI Evaluasi Aturannya

William juga mengatakan bahwa putusan ini seharusnya dijadikan momentum bagi Anies untuk menata dan menertibkan PKL yang berjualan di trotoar dan jalanan di Jakarta. Menurut dia, apabila tidak dilaksanakan, hal itu dinilai sebagai penghinaan terhadap MA.

"Kalau tidak kunjung dieksekusi dapat berpotensi untuk menghina MA sendiri. Karena ini adalah putusan pengadilan jadi tidak ada lagi jalan selain melaksanakan putusan ini," kata William.

Pemprov DKI Jakarta juga diminta untuk membuat solusi bagi PKL yang nantinya akan ditertibkan dan direlokasi agar dibuatkan tempat yang khusus, aman dan nyaman.

Dengan begini, preman-preman yang suka mengutip uang dari PKL bisa diberantas.

"Jadi memang Pemprov DKI ini harus membina mereka, harus juga bagaimana caranya mencarikan tempat yang baik untuk mereka berdagang," ujar William.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Segera Eksekusi Putusan MA yang Batalkan Kebijakan Penutupan Jalan



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Jabodetabek, Tinggal Jakarta Utara dan Depok yang Masuk Zona Merah Covid-19

Di Jabodetabek, Tinggal Jakarta Utara dan Depok yang Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Hampir Jadi Korban Begal, Pesepeda Ini Putuskan Tak Lapor Polisi

Hampir Jadi Korban Begal, Pesepeda Ini Putuskan Tak Lapor Polisi

Megapolitan
Bocah Hilang Saat Bermain di Sungai Inspeksi Kampung Pulo, Hanya Tersisa Bajunya di Tepi Kali

Bocah Hilang Saat Bermain di Sungai Inspeksi Kampung Pulo, Hanya Tersisa Bajunya di Tepi Kali

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] PT Khong Guan Tawar Ganti Rugi kepada Warga | Tukang Gali Brebes Puluhan Tahun Menunggu Kerja di Lebak Bulus

[POPULER JABODETABEK] PT Khong Guan Tawar Ganti Rugi kepada Warga | Tukang Gali Brebes Puluhan Tahun Menunggu Kerja di Lebak Bulus

Megapolitan
Bentrok 2 Kelompok Ormas di Ciledug Berakhir Damai

Bentrok 2 Kelompok Ormas di Ciledug Berakhir Damai

Megapolitan
Terserempet Kereta di Cengkareng, Pengendara Ojol Selamat, Motornya Terseret ke Kali

Terserempet Kereta di Cengkareng, Pengendara Ojol Selamat, Motornya Terseret ke Kali

Megapolitan
Lagi, Tanah Longsor Terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Lagi, Tanah Longsor Terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan Sebuah Pabrik Busa di Tangerang

Kebakaran Hanguskan Sebuah Pabrik Busa di Tangerang

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Capai 2.140, Paling Banyak di Kecamatan Periuk

Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Capai 2.140, Paling Banyak di Kecamatan Periuk

Megapolitan
UPDATE 29 Oktober: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta 379 Orang, Menurun dari Hari Sebelumnya

UPDATE 29 Oktober: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta 379 Orang, Menurun dari Hari Sebelumnya

Megapolitan
UPDATE 29 Oktober: Bertambah 11 Kasus Positif, 163 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 29 Oktober: Bertambah 11 Kasus Positif, 163 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tambah 7 Unit, 10 Mobil Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Kebakaran Pabrik Busa Di Jatake Tangerang

Tambah 7 Unit, 10 Mobil Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Kebakaran Pabrik Busa Di Jatake Tangerang

Megapolitan
Bubarkan Tawuran Ormas di Tangerang, Kapolsek Ciledug Kena Sabetan Benda Tajam

Bubarkan Tawuran Ormas di Tangerang, Kapolsek Ciledug Kena Sabetan Benda Tajam

Megapolitan
Pabrik Busa Terbakar di Kawasan Jatake Tangerang

Pabrik Busa Terbakar di Kawasan Jatake Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X