Pencari Suaka yang Mau Demo dan Tempati Trotoar Harus Seizin Polisi

Kompas.com - 21/08/2019, 21:42 WIB
Pencari suaka dari Afghanistan, Irak, Iran dan Pakistan berunjuk rasa di kantor United Nations High Commissioner For Refugees, UNHCR, di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019). Mereka menuntut Badan Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) bertanggung jawab terhadap nasib mereka yang sejak tujuh tahun lalu tidak diberangkatkan ke negara ketiga. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPencari suaka dari Afghanistan, Irak, Iran dan Pakistan berunjuk rasa di kantor United Nations High Commissioner For Refugees, UNHCR, di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019). Mereka menuntut Badan Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) bertanggung jawab terhadap nasib mereka yang sejak tujuh tahun lalu tidak diberangkatkan ke negara ketiga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta para pencari suaka yang hendak berdemonstrasi di depan kantor UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, untuk mulai meminta izin dari pihak kepolisian.

Menurut Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri, selama ini para pencari suaka sering kali berunjuk rasa di depan kantor UNHCR tetapi tanpa izin dari kepolisian.

Para pencari suaka juga kerap menginap di trotoar Jalan Kebon Sirih di depan kantor UNHCR.

Baca juga: UNHCR dan IOM Mengaku Tak Bisa Banyak Bantu Pencari Suaka

"Pertama kami suruh para pendemo ini untuk mengerti, ada dua undang-undang yang mereka langgar, pertama menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu undang-undang nomor 9 tahun 2008. Semua orang yang (mau) memberikan pendapat di muka umum harus memberikan, melapor kepada kepolisian," kata Taufan di Lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Jika mereka masih berunjuk rasa tanpa izin bahkan menginap maka mereka bisa ditertibkan oleh Satpol PP maupun polisi. Berunjuk rasa tanpa izin melanggar Perda Nomor  8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Ia menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan para pencari suaka agar jika melakukan unjuk rasa pun tak bisa lebih dari pukul 18.00 WIB.

Baca juga: Pemprov DKI Stop Bantuan Fasilitas Kesehatan dan Air Bersih untuk Pencari Suaka

"Terus kalau lebih dari pukul 18.00 kami tertibkan mereka. Kalau mendapat izin ya. Kalau tidak mendapat izin kita imbau lagi. Anda cukup memberikan perwakilan untuk memprotes pada UNHCR, tidak perlu beramai-ramai seperti ini," kata dia.

Bantuan dan fasilitas dari Pemprov DKI bagi pencari suaka sudah mulai dihentikan pada hari ini. Para pencari suaka pun tak bisa lagi menempati Gedung Eks Kodim di Kalideres, Jakarta Barat per 31 Agustus 2019.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

Megapolitan
Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Megapolitan
4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

Megapolitan
Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Megapolitan
Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Megapolitan
Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Megapolitan
Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi  Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Megapolitan
Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Megapolitan
Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Megapolitan
Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Megapolitan
Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Megapolitan
Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Megapolitan
Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Megapolitan
William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X