Pro Kontra Pin Emas Anggota DPRD DKI, Ada yang Ingin Jual hingga Anggap Tradisi

Kompas.com - 22/08/2019, 07:49 WIB
Pin emas yang akan diterima oleh Anggota DPRD DKI Jakarta 2019 - 2024 KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIPin emas yang akan diterima oleh Anggota DPRD DKI Jakarta 2019 - 2024
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretariat DPRD DKI Jakarta menyiapkan pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 26 Agustus mendatang.

Sebanyak 106 anggota Dewan itu akan mendapatkan pin emas 24 karat seberat 5 gram dan 7 gram.

Dikutip dari situs web apbd.jakarta.go.id, 1 gram emas 24 karat seharga Rp 761.000. Jika dikalikan, maka harga 1 pin emas seberat 5 gram Rp 3,8 juta, sementara harga 1 pin emas seberat 7 gram yakni Rp 5,3 juta.

Anggaran pengadaan pin emas itu sudah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2019.

Pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI ini menuai pro dan kontra di antara anggota legislatif sendiri. Ada anggota Dewan yang akan menerima, menerima namun tidak memakainya, menerima untuk dijual, hingga menolak.

Fraksi PDI-P

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, pemberian pin emas kepada anggota DPRD DKI adalah hal yang wajar. Pin tersebut juga sudah diberikan untuk anggota DPRD DKI periode-periode sebelumnya.

"Bukan hak juga sih, tapi sudah kebiasaan yang selama ini sudah berjalan. Sejak sebelum reformasi udah seperti itu. Bukan hal baru," kata Gembong, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Soal Pin Emas, Fraksi PDI-P: Ini Kan Kebiasaan yang Selama Ini Sudah Berjalan

Menurut Gembong, pemberian dua pin emas untuk masing-masing anggota DPRD DKI tak perlu dipermasalahan. Sebab, anggota DPR RI hingga DPRD tingkat kota/kabupaten juga menerimanya.

Terlebih, anggaran untuk pin emas sudah masuk dalam APBD 2019.

"Ini kan dianggarkan tahun sebelumnya, sekarang yang jadi persoalan apa? Yang dipersoalkan mereka tuh apa? Makanya saya tidak mau berpolemik, ya sudah lah. Ngapain kita berpolemik di dalam rumah sendiri dan yang dipersoalkan bukan hal yang substansial," kata politisi PDI-P yang kembali terpilih sebagai anggota DPRD DKI periode 2019-2024 itu.

Sementara itu, anggota baru DPRD DKI terpilih dari PDI-P Ima Mahdiah mengaku menolak pin emas untuk anggota legislatif.

Ima memastikan tidak akan memakai pin emas tersebut. Dia akan membuat pin baru berbahan kuningan.

Jika dibolehkan, staf mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu akan menjual pin emas yang diterimanya nanti.

Uang hasil penjualan pin emas itu akan disumbangkan ke aplikasi Jangkau besutan Ahok, yaitu aplikasi yang menawarkan bantuan benda untuk manula, anak-anak, serta penyandang disabilitas.

"Jika dalam aturan (pin emas) jadi hak milik dan boleh dijual, akan saya sumbangkan ke aplikasi Jangkau," ujar Ima.

Menurut Ima, pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI harus dievaluasi. Anggaran pengadaan pin emas bisa dialokasikan untuk hal lain yang berkaitan langsung dengan rakyat.

Fraksi Gerindra

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta juga tidak mempermasalahkan pemberian pin emas untuk anggota Dewan.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, pemberian pin emas adalah bentuk penghargaan pemerintah atas kemenangan para anggota DPRD terpilih.

"Emas itu adalah bentuk apresiasi, dalam kejuaraan-kejuaraan juga yang diberikan kepada juara satu kan emas, apa yang berlebihan," ucap Iman.

Baca juga: Terima Pin Emas, Fraksi Gerindra: Itu Kan Bentuk Apresiasi, Apa yang Berlebihan?

Lagipula, kata Iman, pemberian pin emas tidak hanya untuk anggota DPRD DKI, melainkan seluruh DPRD yang ada di Indonesia.

Iman lantas menyinggung anggota-anggota DPRD terpilih lain yang menolak menerima pin emas tersebut.

"Kalau memang merasa itu berlebihan, itu jangan diambil fasilitas lain, seperti fasilitas penggantian uang mobil, alat komunikasi, ambil saja gaji pokoknya," tuturnya.

Fraksi PAN

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024 punya pandangan berbeda.

Mereka mengaku akan bangga menggunakan pin emas apabila angka kemiskinan di Jakarta jauh menurun.

Selama kemiskinan di Jakarta tidak benar-benar menurun, mereka tidak akan memakai pin emas tersebut.

"Kami baru bisa bangga pakai pin emas kalau kemiskinan DKI Jakarta turun lebih banyak tahun depan. Kalau sekarang, kami akan simpan baik-baik pinnya, di situ ada harapan rakyat," kata anggota DPRD DKI terpilih dari PAN Zita Anjani mewakili semua rekan fraksinya di DPRD DKI periode 2019-2024.

Baca juga: Dapat Pin Emas, Fraksi PAN DPRD DKI Baru Mau Pakai Saat Angka Kemiskinan Turun

Fraksi PAN DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 memandang pin emas sebagai tradisi dan selalu dianggarkan. Tujuannya untuk menghargai dan membuat orang bangga mewakili suara rakyat serta selalu mengingat tugasnya.

Karena itu, Fraksi PAN DPRD DKI terpilih periode 2019-2024, kata Zita, baru akan memakai pin emas jika target-target pembangunan di Jakarta terealisasi.

Fraksi PSI

Sementara itu, anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2014 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak menggunakan pin emas.

Mereka mengusulkan untuk menggunakan pin berbahan kuningan yang lebih murah.

"PSI Jakarta telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan untuk menggunakan pin yang terbuat dari kuningan khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI pada saat pelantikan nanti," ujar anggota DPRD terpilih dari PSI Idris Ahmad.

Menurut Idris, pengadaan pin emas untuk anggota Dewan merupakan bentuk pemborosan. Anggarannya lebih baik dialihkan untuk peningkatan program pelayanan masyarakat.

Baca juga: PSI: Pin Emas untuk Anggota DPRD DKI Pemborosan Anggaran

Jika tetap diberikan pin emas, anggota DPRD DKI terpilih dari PSI akan mengembalikan pin tersebut. Mereka juga akan menolak pengadaan pin emas untuk tahun-tahun berikutnya.

"Kita kembalikan (pin emas) dan kita tolak untuk APBD selanjutnya, ganti bahan yang lebih murah saja," kata anggota DPRD DKI terpilih dari PSI William Aditya Sarana.

Anggota DPRD boleh tolak dan jual pin emas

Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi menuturkan, anggota DPRD DKI boleh saja menolak pemberian pin emas.

Namun, anggota DPRD DKI yang menolak pin itu harus buat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menerima pin tersebut.

"Kalau ditolak, saya minta bikin surat mereka enggak terima. Jadi biar saya enggak disalahin. Saya simpan saja," kata Yuliadi.

Sekretariat DPRD akan menyimpan pin emas yang ditolak anggota DPRD. Pin emas itu akan diberikan kepada anggota DPRD baru jika terjadi pergantian antarwaktu (PAW).

Yuliadi juga mempersilakan anggota DPRD DKI menjual pin emas tersebut. Sebab, pin emas itu menjadi milik anggota Dewan.

Baca juga: Sekwan Persilakan Anggota DPRD DKI yang Tolak atau Mau Jual Pin Emas

"Itu kan hak mereka. Yang penting sudah diberikan. Itu kan atribut kalau mereka itu kerja untuk membedakan masyarakat dengan anggota Dewan. Kalau mereka enggak mau pakai emas, ya terserah saja. Kalau (pin) Korpri kan banyak di mana-mana, tapi kalau lambang DPRD kan enggak sembarangan. Agak susah," ujar Yuliadi.

Anggota DPRD boleh pakai pin replika

Yuliadi juga menyatakan, anggota DPRD DKI boleh menggunakan pin replika dari bahan lain, jika menolak pin emas.

Penggunaan pin replika tidak melanggar aturan.

"Ya boleh (menggunakan replika), takutnya hilang. Ini kan mahal. Kalau mereka kerja takut hilang," kata Yuliadi.

Anggota DPRD juga diperbolehkan membuat sendiri replika pin emas, asalkan mereka berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD. Tujuannya agar pin replika yang dibuat bentuknya sesuai dengan yang asli.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Wanita Bawa Bensin ke Balai Kota DKI, Diduga Hendak Bakar Gedung

Seorang Wanita Bawa Bensin ke Balai Kota DKI, Diduga Hendak Bakar Gedung

Megapolitan
Fahrurrozi Ishaq, Gubernur Tandingan Era Ahok, Wafat karena Covid-19

Fahrurrozi Ishaq, Gubernur Tandingan Era Ahok, Wafat karena Covid-19

Megapolitan
Akun Instagram Kecamatan Rawalumbu Diretas, Foto Profil Diganti Gambar Adegan Hubungan Intim

Akun Instagram Kecamatan Rawalumbu Diretas, Foto Profil Diganti Gambar Adegan Hubungan Intim

Megapolitan
Massa BEM SI Akan Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Massa BEM SI Akan Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Megapolitan
Kramat Raya 106, Rumah Kos Bersejarah Saksi Bisu Sumpah Pemuda

Kramat Raya 106, Rumah Kos Bersejarah Saksi Bisu Sumpah Pemuda

Megapolitan
Tempat Tidur Isolasi di RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Tersisa 41 Persen dan Ruang ICU 39 Persen

Tempat Tidur Isolasi di RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Tersisa 41 Persen dan Ruang ICU 39 Persen

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Imbauan SARA Guru SMA Negeri di Jakarta | Viral Mobil Terobos Palang dan Tak Bayar Tol di Bekasi

[POPULER JABODETABEK] Imbauan SARA Guru SMA Negeri di Jakarta | Viral Mobil Terobos Palang dan Tak Bayar Tol di Bekasi

Megapolitan
Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta

Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ikut Keputusan Pemerintah Pusat Tak Naikkan UMP 2021

Pemprov DKI Akan Ikut Keputusan Pemerintah Pusat Tak Naikkan UMP 2021

Megapolitan
Mesin Pompa Dikerahkan Atasi Genangan Air di Jalan Raya Jambore

Mesin Pompa Dikerahkan Atasi Genangan Air di Jalan Raya Jambore

Megapolitan
Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 84 Orang Kemarin

Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 84 Orang Kemarin

Megapolitan
Warga Bekasi Diminta Periksa Covid-19 Saat Kembali dari Liburan

Warga Bekasi Diminta Periksa Covid-19 Saat Kembali dari Liburan

Megapolitan
Prakiraan BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bodetabek Hujan Sore Nanti

Prakiraan BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bodetabek Hujan Sore Nanti

Megapolitan
Di Tengah Hujan Lebat, Sekelompok Pemuda Tawuran di Koja

Di Tengah Hujan Lebat, Sekelompok Pemuda Tawuran di Koja

Megapolitan
Kapolda: Kelompok Anarko Tak Lagi Pakai Identitas Simbol A dan Pakaian Serba Hitam

Kapolda: Kelompok Anarko Tak Lagi Pakai Identitas Simbol A dan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X