Bantuan dan Dukungan untuk Pencari Suaka yang Mulai Dihentikan...

Kompas.com - 22/08/2019, 08:41 WIB
Pencari suaka dari asal Afghanistan, Irak, Iran dan Pakistan berunjuk rasa di kantor United Nations High Commissioner For Refugees, UNHCR, di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019). Mereka menuntut Badan Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) bertanggung jawab terhadap nasib mereka yang sejak tujuh tahun lalu tidak diberangkatkan ke negara ketiga. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPencari suaka dari asal Afghanistan, Irak, Iran dan Pakistan berunjuk rasa di kantor United Nations High Commissioner For Refugees, UNHCR, di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019). Mereka menuntut Badan Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) bertanggung jawab terhadap nasib mereka yang sejak tujuh tahun lalu tidak diberangkatkan ke negara ketiga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah 41 hari diberi tempat tinggal di eks Gedung Kodim, Kalideres, Jakarta Barat, dukungan dan bantuan bagi para pencari suaka akan dihentikan.

Alasannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tak lagi memiliki cukup dana untuk membantu.

Keputusan ini dicapai setelah Pemprov DKI Jakarta juga melakukan pembahasan dengan United Nations High Commissioner for Refugees ( UNHCR) atau komisioner PBB untuk pengungsi di Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) di Indonesia.

Hanya sampai 31 Agustus

Para pencari suaka tidak lagi bisa menempati tempat tersebut mulai 31 Agustus 2019.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta agar UNHCR mencarikan tempat lain untuk para pencari suaka.

"Saya minta UNHCR mencari jalan karena setelah tanggal 31 enggak bisa lagi di situ," ujar Prasetio dalam rapat pembahasan masalah pengungsi di lantai 10 DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Seperti pembahasan, Prasetio menyebut bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki cukup dana untuk membantu.

Baca juga: Mulai 31 Agustus Pencari Suaka Tak Bisa Lagi Tempati Gedung Eks Kodim

"Kami sudah 41 hari ya membantu mereka, yang kebetulan, pendanaan kami juga tidak mencukupi juga kalau terus-menerus, karena bukan apa-apa, di sini kami melihat juga, pengungsi yang sengaja datang pakai paspor ke Indonesia, tiba-tiba paspornya hilang, mereka minta suaka politik di negara tujuan ketiga," katanya.

Prasetio pun meminta UNHCR dan IOM untuk menangani kelanjutan nasib dari para pencari suaka itu.

Tindakan tersebut dilakukan dengan cara memulangkan pencari suaka ke negara asal ataupun segera diberangkatkan ke negara ketiga.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Megapolitan
Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Megapolitan
Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Megapolitan
UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

Megapolitan
Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Megapolitan
Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Megapolitan
Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Megapolitan
FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Megapolitan
Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Megapolitan
Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Megapolitan
Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Megapolitan
Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Megapolitan
350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X