Tak Lagi Bantu Pencari Suaka, Pemprov DKI Dikritik

Kompas.com - 23/08/2019, 18:20 WIB
Situasi di gedung eks Kodim, Jakarta Barat, Senin (22/07/2019). KOMPAS.com/ VERRYANA NOVITA NINGRUMSituasi di gedung eks Kodim, Jakarta Barat, Senin (22/07/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Komisi I Charles Honoris mengkritisi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak lagi menanggung kebutuhan dasar para pencari suaka dan meminta tak lagi menempati gedung eks kodim, Kalideres, Jakarta Barat mulai 31 Agustus 2019 nanti.

Menurut dia, pemerintah baik di daerah maupun pusat seharusnya mempunyai tanggung jawab moral untuk menangani persoalan kemanusiaan semacam ini.

Apalagi tanggung jawab kemanusiaan tersebut tercantum dalam Universal Declaration of Humas Rights yang sudah diadopsi Indonesia dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi "setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain, kecuali bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB."

Baca juga: Bantuan dan Dukungan untuk Pencari Suaka yang Mulai Dihentikan...

"Jadi secara prinsip, Indonesia punya kewajiban moral dan hukum untuk melindungi para pencari suaka," ucap Charles dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Jumat (23/8/2019).

Ia menyebut, Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB Tahun 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi PBB 1967 yang mengatur secara teknis perlidungan pengungsi.

Namun, Indonesia sudah memiliki Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, yang meski belum lengkap, namun telah memuat sejumlah prinsip yang selaras dengan dua regulasi internasional tersebut.

"RI juga sudah mengadopsi Deklarasi New York terkait Pengungsi dan Migran yang merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi pengungsi," kata dia.

Baca juga: Pemprov DKI Stop Bantuan Fasilitas Kesehatan dan Air Bersih untuk Pencari Suaka

Maka, mengurus pencari suaka dan pengungsi menjadi tanggung jawab RI sebagai bagian dari komunitas internasional.

"Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat untuk menelantarkan pada pencari suaka di Kalideres," ujarnya.

Ia lalu membandingkan Indonesia dengan Yordania yang mengurusi pengungsi dengan baik. Bahkan, kata dia, Yordania menganggarkan 25 persen APBN untuk para pengungsi.

"Negara seperti Yordania saja menghabiskan 25 persen APBN-nya untuk mengurusi pengungsi. Indonesia memang tidak harus seperti Yordania dalam menangani pencari suaka. Tetapi masak kita yang baru mengurus 1.000-an orang pencari suaka saja sudah sedemikian ingin lari dari tanggung jawab moral kemanusiaan ini," tutup Charles.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

GrabWheels Klaim Punya Aturan buat Pengguna Skuter Listrik

GrabWheels Klaim Punya Aturan buat Pengguna Skuter Listrik

Megapolitan
Keluarga Korban Kecelakaan Minta Grab Evaluasi Aturan Penggunaan GrabWheels

Keluarga Korban Kecelakaan Minta Grab Evaluasi Aturan Penggunaan GrabWheels

Megapolitan
Sejumlah Negara Punya Aturan Soal Skuter Listrik, Indonesia Menyusul?

Sejumlah Negara Punya Aturan Soal Skuter Listrik, Indonesia Menyusul?

Megapolitan
Sulit Dikenali, RS Polri Rekonstruksi Wajah Jenazah Pria Dalam Koper

Sulit Dikenali, RS Polri Rekonstruksi Wajah Jenazah Pria Dalam Koper

Megapolitan
Penabrak Dua Pengguna Skuter Listrik di Senayan Diduga Anak Orang Penting

Penabrak Dua Pengguna Skuter Listrik di Senayan Diduga Anak Orang Penting

Megapolitan
Petugas GrabWheel Ditempatkan di JPO Hingga Pukul 02.00 WIB, Sosialisasi Aturan Penggunaan Skuter Listrik

Petugas GrabWheel Ditempatkan di JPO Hingga Pukul 02.00 WIB, Sosialisasi Aturan Penggunaan Skuter Listrik

Megapolitan
Kronologi Kecekalaan Mobil Camry dengan Skuter Listrik GrabWheel

Kronologi Kecekalaan Mobil Camry dengan Skuter Listrik GrabWheel

Megapolitan
Polisi Tembak Mati Pengedar Narkoba yang Ingin Merebut Senjata

Polisi Tembak Mati Pengedar Narkoba yang Ingin Merebut Senjata

Megapolitan
Ini Enam Kecelakaan Fatal yang Libatkan Skuter Listrik di Berbagai Negara dalam Setahun Terakhir

Ini Enam Kecelakaan Fatal yang Libatkan Skuter Listrik di Berbagai Negara dalam Setahun Terakhir

Megapolitan
Marak Skuter Listrik Melintas Jembatan Penyeberangan, Grab Pasang Tanda Larang Mengendarai GrabWheels di Setiap JPO

Marak Skuter Listrik Melintas Jembatan Penyeberangan, Grab Pasang Tanda Larang Mengendarai GrabWheels di Setiap JPO

Megapolitan
Polisi Imbau Skuter Listrik Tidak Digunakan di Jalan Raya

Polisi Imbau Skuter Listrik Tidak Digunakan di Jalan Raya

Megapolitan
Bekasi Punya Kapal Sampah, Kali Bekasi Akan Disekat

Bekasi Punya Kapal Sampah, Kali Bekasi Akan Disekat

Megapolitan
Asal Mula Warga Turunan Arab Penuhi Kawasan Condet

Asal Mula Warga Turunan Arab Penuhi Kawasan Condet

Megapolitan
Nyamar Jadi Polisi Gadungan, Bocah 13 Tahun yang Ditangkap di Ciputat Bercita-cita Jadi Polisi

Nyamar Jadi Polisi Gadungan, Bocah 13 Tahun yang Ditangkap di Ciputat Bercita-cita Jadi Polisi

Megapolitan
Kapal Buatan Jerman Disebut untuk Bantu Pemkot Bekasi Jangkau Sampah di Kali

Kapal Buatan Jerman Disebut untuk Bantu Pemkot Bekasi Jangkau Sampah di Kali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X