Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota, Anies Tunggu Aturan Pemerintah Pusat

Kompas.com - 23/08/2019, 22:06 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya masih menunggu aturan dari pemerintah pusat soal rencana pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta.

Anies menyampaikan hal itu saat ditanya tentang rencana Pemprov DKI Jakarta setelah Ibu Kota RI dipindah dan Jakarta menjadi pusat perekonomian Indonesia.

"Kalau Anda bertanya apa rencana kalau Ibu Kota pindah, kami tunggu sampai keluar peraturan-peraturannya. Saat ini belum ada peraturan," ujar Anies di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Draf Pergub Kaltim Siapkan 200 Ribu Hektar untuk Lahan Ibu Kota Negara


Anies menyampaikan, saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih berpegang pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemprov DKI Jakarta hingga kini menjalankan pemerintahan berdasarkan aturan tersebut.

"Masih berlaku undang-undang tentang kekhususan DKI Jakarta, selama itu masih ada, ya kami bekerja berdasarkan undang-undang. Nanti kalau sudah ada peraturan baru, kami nanti bekerja dengan peraturan yang baru," kata Anies.

Kamis kemarin, Anies menyebut rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan hanyalah soal pemindahan administrasi.

Menurut dia, arahan dari Presiden Indonesia Joko Widodo bahwa Jakarta sebagai pusat ekonomi juga tak akan berubah.

"Bahkan arahan dari Pak Presiden memang, Bank Indonesia kemudian lembaga-lembaga pemerintahan terkait bisnis perekonomian akan tetap di Jakarta. Jadi sebagai pusat kegiatan perekonomian, kota ini jalan terus," kata Anies.

Baca juga: Hindari Broker Tanah, Gubernur Kaltim Dilarang Sebut Lokasi Pasti Pemindahan Ibu Kota Negara

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyebutkan ibu kota baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, dia tidak menyebut detailnya.

Pernyataan Sofyan kemudian dibantah Presiden Joko Widodo. Presiden menyatakan bahwa pemerintah belum menentukan lokasi ibu kota baru karena masih menunggu kajiannya komplet.



Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Penjudi Ditangkap di Tambora, Set Domino Disita

4 Penjudi Ditangkap di Tambora, Set Domino Disita

Megapolitan
Gaji Anggota DPRD DKI Rp 111 Juta, Setelah Dipotong Tinggal Rp 45 Juta

Gaji Anggota DPRD DKI Rp 111 Juta, Setelah Dipotong Tinggal Rp 45 Juta

Megapolitan
Surat Peringatan Pajak Kendaraan Dikirim Maksimal 14 Hari Sebelum Tenggat

Surat Peringatan Pajak Kendaraan Dikirim Maksimal 14 Hari Sebelum Tenggat

Megapolitan
Revisi UU KPK Disahkan, Para Pegawai KPK Kibarkan Bendera Kuning

Revisi UU KPK Disahkan, Para Pegawai KPK Kibarkan Bendera Kuning

Megapolitan
Sopir Angkat Telepon Saat Menyetir, Mobil Terperosok ke Selokan

Sopir Angkat Telepon Saat Menyetir, Mobil Terperosok ke Selokan

Megapolitan
Polisi Ungkap Jaringan Peredaran Narkoba Malaysia-Batam-Jakarta yang Dikemas Dalam Sepatu

Polisi Ungkap Jaringan Peredaran Narkoba Malaysia-Batam-Jakarta yang Dikemas Dalam Sepatu

Megapolitan
Peras Pembeli Narkoba hingga Rp 500 Juta, Tiga Pegawai BNN Gadungan Ditangkap

Peras Pembeli Narkoba hingga Rp 500 Juta, Tiga Pegawai BNN Gadungan Ditangkap

Megapolitan
Yusrianto Bawa Gerobak Motor Berisi Galon Saat Serahkan Formulir Calon Wali Kota Tangsel

Yusrianto Bawa Gerobak Motor Berisi Galon Saat Serahkan Formulir Calon Wali Kota Tangsel

Megapolitan
Warga Mengeluhkan Proyek Waduk Cimanggis

Warga Mengeluhkan Proyek Waduk Cimanggis

Megapolitan
Blokir Rekening Diberlakukan bagi Penunggak Pajak di Atas Rp 100 Juta

Blokir Rekening Diberlakukan bagi Penunggak Pajak di Atas Rp 100 Juta

Megapolitan
Kembali Tinggal di Trotoar Kebon Sirih, Para Pencari Suaka Merasa Dibohongi UNHCR

Kembali Tinggal di Trotoar Kebon Sirih, Para Pencari Suaka Merasa Dibohongi UNHCR

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Minta Blokir Rekening Penunggak Pajak, Begini Mekanismenya

Pemprov DKI Bakal Minta Blokir Rekening Penunggak Pajak, Begini Mekanismenya

Megapolitan
Pembangunan Waduk Cimanggis Diharapkan Selesai Sebelum Musim Hujan

Pembangunan Waduk Cimanggis Diharapkan Selesai Sebelum Musim Hujan

Megapolitan
Diduga Sakit, Tunawisma Ditemukan Meninggal di Rel Kereta di Bekasi

Diduga Sakit, Tunawisma Ditemukan Meninggal di Rel Kereta di Bekasi

Megapolitan
Spanduk Nyeleneh yang Warnai Pertandingan Persija Vs PSIS Disebut sebagai Bentuk Kritik

Spanduk Nyeleneh yang Warnai Pertandingan Persija Vs PSIS Disebut sebagai Bentuk Kritik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X