Kemendagri Sarankan Pemindahan Ibu Kota ke Daerah Tanpa Pilkada

Kompas.com - 24/08/2019, 16:44 WIB
Kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Kementerian PUPRKawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menuturkan bahwa pihaknya telah membuat kajian terkait rencana pemindahan ibu kota.

Akmal mengatakan, Kementerian Dalam Negeri menyarankan daerah ibu kota yang baru nantinya merupakan daerah administratif dan bukan daerah otonom.

Artinya, tidak terdapat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah tersebut.

"Kita menyarankan sebaiknya jangan merupakan daerah otonom, kita memahami dinamika politik di setiap daerah kita khawatirkan akan bisa menjadi persoalan dalam mengambil keputusan. Itu kenapa Pak Menteri beberapa kali mengatakan kita usahakan jangan ada pilkada di sana," ujar Akmal dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Baca juga: Sejarawan: Soekarno Gagal Pindahkan Ibu Kota karena Asian Games

Akmal mengatakan, dalam mengambil keputusan strategis, seorang presiden memerlukan suasana yang tenang.

Oleh sebab itu, daerah ibu kota yang baru diharapkan jauh dari hiruk pikuk politik daerah.

"Nah kami sarankan lokasi ibu kota adalah tempat yang betul-betul tenang dan tidak berwarnai dengan hiruk-pikuk politik lokal yang seringkali cukup mengganggu pemerintah," kata Akmal.

Dari sisi peraturan perundang-undangan, lanjut Akmal, saran Kementerian Dalam Negeri sangat mungkin diimplementasikan.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Diusulkan ke Wilayah Indonesia Timur

Menurut Akmal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat ketentuan yang memungkinkan pembentukan daerah administratif khusus.

Namun saran tersebut masih harus menunggu kajian dari Bappenas.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

Megapolitan
Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Megapolitan
Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Megapolitan
Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Megapolitan
Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Megapolitan
Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Megapolitan
Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Megapolitan
THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Megapolitan
Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Megapolitan
Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Megapolitan
Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Megapolitan
171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

Megapolitan
Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Megapolitan
Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X