Kemendagri Sarankan Pemindahan Ibu Kota ke Daerah Tanpa Pilkada

Kompas.com - 24/08/2019, 16:44 WIB
Kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Kementerian PUPRKawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menuturkan bahwa pihaknya telah membuat kajian terkait rencana pemindahan ibu kota.

Akmal mengatakan, Kementerian Dalam Negeri menyarankan daerah ibu kota yang baru nantinya merupakan daerah administratif dan bukan daerah otonom.

Artinya, tidak terdapat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah tersebut.

"Kita menyarankan sebaiknya jangan merupakan daerah otonom, kita memahami dinamika politik di setiap daerah kita khawatirkan akan bisa menjadi persoalan dalam mengambil keputusan. Itu kenapa Pak Menteri beberapa kali mengatakan kita usahakan jangan ada pilkada di sana," ujar Akmal dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Baca juga: Sejarawan: Soekarno Gagal Pindahkan Ibu Kota karena Asian Games

Akmal mengatakan, dalam mengambil keputusan strategis, seorang presiden memerlukan suasana yang tenang.

Oleh sebab itu, daerah ibu kota yang baru diharapkan jauh dari hiruk pikuk politik daerah.

"Nah kami sarankan lokasi ibu kota adalah tempat yang betul-betul tenang dan tidak berwarnai dengan hiruk-pikuk politik lokal yang seringkali cukup mengganggu pemerintah," kata Akmal.

Dari sisi peraturan perundang-undangan, lanjut Akmal, saran Kementerian Dalam Negeri sangat mungkin diimplementasikan.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Diusulkan ke Wilayah Indonesia Timur

Menurut Akmal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat ketentuan yang memungkinkan pembentukan daerah administratif khusus.

Namun saran tersebut masih harus menunggu kajian dari Bappenas.

"Nah, itu dasar hukum-nya ada. Di dalam Undang-Undang (UU Pemerintah Daerah) diberikan ruang dibentuknya daerah khusus, apakah nanti bentuknya otoritas atau seperti apa kita tunggu kajian dari Bappenas," kata Akmal.

"Kita mendorong hasil FGD yang dilakukan oleh beberapa pakar kita mendorong ini adalah daerah administratif," ucapnya.

Baca juga: Pindah Ibu Kota, dari Rencana, Bocoran Kaltim, Bantahan Jokowi, hingga Klarifikasi Sofyan Djalil

Sebelumnya, Pemerintah mewacanakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke lokasi baru.

Berbagai alasan pun dikemukakan mengapa ibu kota negara perlu dipindah dari Jakarta ke tempat lainnya.

Salah satunya karena Jakarta yang dianggap sudah terlalu padat.

Alasan lain adalah upaya memeratakan kesejahteraan agar tidak hanya terpusat di Jawa.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Kota Tangerang, Ada 88 Kasus Cikungunya

Di Kota Tangerang, Ada 88 Kasus Cikungunya

Megapolitan
Anjungan Dukcapil Mandiri di Teras Kota Diresmikan, Warga Tangsel Bisa Cetak E-KTP Sendiri

Anjungan Dukcapil Mandiri di Teras Kota Diresmikan, Warga Tangsel Bisa Cetak E-KTP Sendiri

Megapolitan
Hari Ini, Nikita Mirzani Jalani Sidang Perdana Pembacaan Dakwaan Jaksa

Hari Ini, Nikita Mirzani Jalani Sidang Perdana Pembacaan Dakwaan Jaksa

Megapolitan
Berjaga di Pos Keamanan Saat Banjir, Seorang Pria Tewas Tersetrum

Berjaga di Pos Keamanan Saat Banjir, Seorang Pria Tewas Tersetrum

Megapolitan
PSI DKI: Anies 2,5 Tahun Jadi Gubernur, Program Antisipasi Banjir Jalan di Tempat

PSI DKI: Anies 2,5 Tahun Jadi Gubernur, Program Antisipasi Banjir Jalan di Tempat

Megapolitan
15,3 Hektare Lahan TPU di Bekasi Masih Kosong

15,3 Hektare Lahan TPU di Bekasi Masih Kosong

Megapolitan
Pengungkapan Rentetan Kasus Koboi Kemang Diganjar MURI

Pengungkapan Rentetan Kasus Koboi Kemang Diganjar MURI

Megapolitan
BERITA FOTO: Dampak Banjir di Jakarta Minggu Kemarin

BERITA FOTO: Dampak Banjir di Jakarta Minggu Kemarin

Berita Foto
Minta Anies Tak 'Tenggelamkan' Kelapa Gading, Warga Tuntut Dana Banjir Dikembalikan

Minta Anies Tak "Tenggelamkan" Kelapa Gading, Warga Tuntut Dana Banjir Dikembalikan

Megapolitan
247 Gardu Listrik Telah Kembali Dinyalakan PLN Setelah Banjir Surut

247 Gardu Listrik Telah Kembali Dinyalakan PLN Setelah Banjir Surut

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Lagi-lagi Jakarta Banjir | Viral Video Seorang Ibu Jambak Anak Muda di KRL

[POPULER JABODETABEK] Lagi-lagi Jakarta Banjir | Viral Video Seorang Ibu Jambak Anak Muda di KRL

Megapolitan
Ini Penyebab Banjir di RSCM Versi Damkar

Ini Penyebab Banjir di RSCM Versi Damkar

Megapolitan
BMKG: Jakarta Hujan Petir Nanti Malam, Bogor, Depok, Bekasi Hujan Ringan Seharian

BMKG: Jakarta Hujan Petir Nanti Malam, Bogor, Depok, Bekasi Hujan Ringan Seharian

Megapolitan
Mayat Wanita Setengah Telanjang Ditemukan di Aliran Sungai Ciliwung

Mayat Wanita Setengah Telanjang Ditemukan di Aliran Sungai Ciliwung

Megapolitan
Jakarta Banjir, Netizen Serbu Tagar #WajahBaruJakarta untuk Sindir Anies

Jakarta Banjir, Netizen Serbu Tagar #WajahBaruJakarta untuk Sindir Anies

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X