Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Bekasi Gabung Jakarta, antara Kecemburuan Sosial, Tergiur APBD, Kesamaan Sejarah dan Kultur

Kompas.com - 25/08/2019, 09:27 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana wilayah Bekasi bergabung jadi bagian dari Jakarta terus bergulir belakangan ini.

Wacana itu muncul sebagai reaksi saat ada gagasan pembentukan Provinsi Bogor Raya. Wilayah Bekasi hendak dimasukkan dalam pronvinsi baru itu. 

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, Bekasi lebih pas bergabung dengan Jakarta ketimbang masuk dalam provinsi baru dengan Bogor.

Baca juga: Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

"Saya enggak tahu, tapi kemarin ada yang gagas, siapa ya, (Bekasi) jadi Jakarta Tenggara," kata Rahmat yang akrab disapa Pepen itu usai rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden RI Joko Widodo di gedung DPRD Kota Bekasi, Jumat (16/8/2019) dua pekan lalu.

Pepen beralasan, secara kultur, Bekasi lebih dekat dengan Jakarta melalui kesamaan budaya betawi ketimbang dengan Bogor maupun Sukabumi di provinsi baru yang hendak dibentuk, yaitu Bogor Raya.

Kecemburuan sosial

Pengamat hukum dan tata negara Universitas Katolik Parahyangan ( Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf menyebutkan, munculnya isu sejumlah daerah ingin pisah dari Jawa Barat merupakan bentuk kecemburuan masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi.

Keinginan Kota Bekasi mau bergabung dengan DKI Jakarta misalnya, menurut dia, bukan karena faktor politik.

Asep mengatakan, hal itu disebabkan wilayah DKI Jakarta dinilai lebih maju. Padahal sumbangan pendapatan dari Bekasi ke Jabar merupakan salah satu yang terbesar.

"Karena wilayah perbatasan itu memang kecemburuannya tinggi. DKI sangat bagus, jalan mulus, perumahan, kesehatan, pendidikan, tapi sebelahnya wilayah Jabar (Jawa Barat) agak kurang, timbullah kecemburuan," kata Asep saat dihubungi via telepon seluler, Kamis lalu.

"Jadi bukan politik tapi kecemburuan sosial, ekonomi. Jangan dianggap ini isu anti-Jabar, anti-Sunda. Ini sesuatu yang rasional. Itu dugaan kuat saya." 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8/2019)KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8/2019)

Tergiur APBD DKI yang besar

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menganggap APBD kotanya belum mencukupi kebutuhan pembangunan. Menurut Tri, hal itu menjadi salah satu pertimbangan merebaknya wacana penggabungan Kota Bekasi ke DKI Jakarta.

"Yang jelas, (dengan gabung DKI) kami berharap bahwa dari sisi kesejahteraan bisa lebih besar lagi," ujar Tri usai peresmian sentra edukasi seni budaya De Bhagasasi di Pasar Proyek Trade Center, Bekasi Timur, Jumat lalu.

Baca juga: Wali Kota Bekasi Yakin Mayoritas Warganya Setuju Gabung DKI

"Karena DKI kan uangnya Rp 86 triliun, enggak habis-habis APBD-nya," imbuh dia.

Tri menyatakan, APBD Kota Bekasi hanya sekitar Rp 6-7 triliun. Menurut dia, butuh dana sekitar Rp 12-15 triliun setahun untuk membangun Kota Bekasi secara optimal.

"Kalau kami balik lagi (ke Jakarta), harapannya itu tadi. Akan ada tambahan secara finansial," ujar Tri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com