Wacana Bekasi Gabung Jakarta, antara Kecemburuan Sosial, Tergiur APBD, Kesamaan Sejarah dan Kultur

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana wilayah Bekasi bergabung jadi bagian dari Jakarta terus bergulir belakangan ini.

Wacana itu muncul sebagai reaksi saat ada gagasan pembentukan Provinsi Bogor Raya. Wilayah Bekasi hendak dimasukkan dalam pronvinsi baru itu. 

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, Bekasi lebih pas bergabung dengan Jakarta ketimbang masuk dalam provinsi baru dengan Bogor.

Baca juga: Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

"Saya enggak tahu, tapi kemarin ada yang gagas, siapa ya, (Bekasi) jadi Jakarta Tenggara," kata Rahmat yang akrab disapa Pepen itu usai rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden RI Joko Widodo di gedung DPRD Kota Bekasi, Jumat (16/8/2019) dua pekan lalu.

Pepen beralasan, secara kultur, Bekasi lebih dekat dengan Jakarta melalui kesamaan budaya betawi ketimbang dengan Bogor maupun Sukabumi di provinsi baru yang hendak dibentuk, yaitu Bogor Raya.

Kecemburuan sosial

Pengamat hukum dan tata negara Universitas Katolik Parahyangan ( Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf menyebutkan, munculnya isu sejumlah daerah ingin pisah dari Jawa Barat merupakan bentuk kecemburuan masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi.

Keinginan Kota Bekasi mau bergabung dengan DKI Jakarta misalnya, menurut dia, bukan karena faktor politik.

Asep mengatakan, hal itu disebabkan wilayah DKI Jakarta dinilai lebih maju. Padahal sumbangan pendapatan dari Bekasi ke Jabar merupakan salah satu yang terbesar.

"Karena wilayah perbatasan itu memang kecemburuannya tinggi. DKI sangat bagus, jalan mulus, perumahan, kesehatan, pendidikan, tapi sebelahnya wilayah Jabar (Jawa Barat) agak kurang, timbullah kecemburuan," kata Asep saat dihubungi via telepon seluler, Kamis lalu.

"Jadi bukan politik tapi kecemburuan sosial, ekonomi. Jangan dianggap ini isu anti-Jabar, anti-Sunda. Ini sesuatu yang rasional. Itu dugaan kuat saya." 

KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8/2019)

Tergiur APBD DKI yang besar

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menganggap APBD kotanya belum mencukupi kebutuhan pembangunan. Menurut Tri, hal itu menjadi salah satu pertimbangan merebaknya wacana penggabungan Kota Bekasi ke DKI Jakarta.

"Yang jelas, (dengan gabung DKI) kami berharap bahwa dari sisi kesejahteraan bisa lebih besar lagi," ujar Tri usai peresmian sentra edukasi seni budaya De Bhagasasi di Pasar Proyek Trade Center, Bekasi Timur, Jumat lalu.

Baca juga: Wali Kota Bekasi Yakin Mayoritas Warganya Setuju Gabung DKI

"Karena DKI kan uangnya Rp 86 triliun, enggak habis-habis APBD-nya," imbuh dia.

Tri menyatakan, APBD Kota Bekasi hanya sekitar Rp 6-7 triliun. Menurut dia, butuh dana sekitar Rp 12-15 triliun setahun untuk membangun Kota Bekasi secara optimal.

"Kalau kami balik lagi (ke Jakarta), harapannya itu tadi. Akan ada tambahan secara finansial," ujar Tri.

Meski demikian, ia menyatakan tak mau tergesa-gesa soal wacana penggabungan Bekasi menjadi wilayah Jakarta Tenggara. Ia mengeklaim, pihaknya mesti melakukan aneka kajian terlebih dulu sebelum wacana ini bisa diseriusi.

Tunggu keputusan pemerintah pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, penggabungan dan pembagian wilayah di Jakarta merupakan wewenang pemerintah pusat. Ia tak masalah jika Bekasi harus bergabung ke Jakarta.

"Aspirasi itu kami menghargai, kami hormati, dan biar berproses di pemerintah pusat karena prosesnya bukan dengan antarwilayah," ujar Anies di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin lalu.

Anies menyampaikan, perekonomian Jakarta sudah terintegrasi dengan kota dan kabupaten di sekitarnya, termasuk Kota Bekasi. Yang berbeda, kata Anies, yakni dalam hal administrasi pemerintahan.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies mengaku menunggu keputusan pemerintah pusat soal wacana itu.

"Tata pemerintahan itu wewenangnya pemerintah pusat. Jadi, kita tunggu saja bagaimana arah dari pemerintah pusat. Kalau itu adalah keputusan pemerintah pusat, ya Jakarta menjalankan," kata Anies.

Sisi sejarah dan kultur

Sejarawan Bekasi, Ali Anwar mengatakan, tak perlu menarik jauh hingga ke zaman kerajaan untuk melihat bahwa Bekasi dan Jakarta masih saudara. Lihat saja pada masa mempertahankan kemerdekaan.

"Pada era revolusi (1945-1949), batas antara Belanda dengan RI itu di Kali Cakung. Cakung, waktu itu, masuk wilayah Bekasi. Jadi, tentara Belanda berpusat di Jakarta, sementara tentara republik di Bekasi, sampai Cikampek dan Karawang. Tapi, front terdepan melawan Belanda ada di Bekasi, tepatnya di Cakung itu," ujar Ali.

Ali memaparkan, pada masa revolusi, Bekasi merupakan kewedanaan dari Kabupaten Jatinegara, Keresidenan Jakarta, Provinsi Jawa Barat. Kewedanaan Bekasi membawahi Kecamatan Bekasi, Cibitung, dan Cilincing.

Buku Sejarah Singkat Kabupaten Bekasi (2019) tulisan Ali mencatat bahwa setelah serangkaian perlawanan terhadap agresi militer Belanda hingga 1949, Indonesia diwacanakan jadi negara federal berupa RIS (Republik Indonesai Serikat). Muncul wacana pembentukan Negara Federal Jakarta dan Negara Pasundan.

"Tokoh Kewedanaan Bekasi dan Cikarang pada 1950 bertekad bergabung ke dalam NKRI. Untuk mewujudkan tekad tersebut, para tokoh masyarakat Bekasi, seperti KH Noer Alie dan  Madnuin Hasibuan membentuk Panitia Amanat Rakyat. Mereka mengumpulkan sekitar 25 ribu warga Kewedanaan Bekasi dan Kewedanaan Cikarang di Alun-alun  Bekasi  pada 17 Januari 1950," tulis Ali.

Dalam apel akbar tersebut, dua butir tuntutan warga Kewedanaan Bekasi dan Cikarang adalah mengembalikan seluruh Jawa Barat pada NKRI serta pengubahan nama Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi.

alianwar.wordpress.com Sejarawan Bekasi, Ali Anwar.

RIS akhirnya bubar, kembali jadi NKRI pada 19 Mei 1950. Bekasi pun dinobatkan jadi kabupaten secara definitif pada 15 Agustus 1950.

Secara administratif, Kabupaten Bekasi yang sebelumnya berada di Kota Praja Jakarta Raya dimasukkan ke dalam Provinsi Jawa Barat.

"Tapi, saat mulai menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bekasi menghadapi ganjalan serius. Rupanya Jakarta tidak mau melepas Kewedanaan Kebayoran dan Kewedanaan Cawang dari Kabupaten Bekasi," papar Ali.

Untuk menjawab masalah itu, Ali berkisah, Menteri Dalam Negeri RI saat itu Soesanto Tirtoprodjo bersama Gubernur Jawa Barat Sewaka memberikan wilayah pengganti kepada Kabupaten Bekasi, yakni Kewedanaan Tambun, Srengseng, dan Cikarang dari Kabupaten Karawang, serta sebagian Kewedanaan Cibarusah dari Kabupaten Bogor.

"Wilayah Cakung tadi itu sendiri baru kembali masuk ke Jakarta tahun 1976," ujar Ali.