Walhi Minta Pemrov DKI Jelaskan Asal Usul Batu Gamping Material Instalasi Gabion

Kompas.com - 26/08/2019, 17:03 WIB
Instalasi gabion yang dibuat dari batu bronjong di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIInstalasi gabion yang dibuat dari batu bronjong di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019)
Penulis Cynthia Lova
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Edo Rahman meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menjelaskan dari mana asal material batu gamping yang digunakan untuk instalasi gabion di Bundaran HI Jakarta Pusat.

"Pemerintah DKI saya kira harus membuka kepada publik dari mana barang (batu gamping) itu diperoleh sumbernya, dari mana diambilnya," ujar Edo saat dihubungi, Senin (26/8/2019).

Ia juga meminta pihak Pemrov menelusuri apakah penggunaan batu gamping ini boleh digunakan atau tidak.

"Artinya ini harus segera dilakukan pengusutan lebih lanjut dari sumber barang itu diperoleh dan kemudian harus ditegaskan oleh bagian penegakan hukum nantinya bahwa apakah dilindungi atau tidak," kata Edo.


Sebab, meskipun Dinas Kehutanan DKI Jakarta membeli bebatuan itu dari penjual batu, menurut Edo memang diperlukan crosscheck dari dinas terkait darimana asal bebatuan itu dijual.

Baca juga: Kritik Riyanni Jangkaru soal Material Instalasi Gabion dan Bantahan Pemprov DKI

"Itu dia makanya saya bilang penting juga untuk mendudukkan lagi kasus ini dan harus betul-betul mengecek dari mana sumbernya," kata Edo.

"Meskipun sampai sekarang misalnya di beberapa wilayah di Indonesia memanfaatkan karang-karang mati itu kan untuk mengambil batu karangnya dan kemudian menjadiaknnya bahan untuk membuat pondasi atau bangunan rumah tapi ini kan harus dicek lagi kebenarannya dan juga keberadaannya," tambah Edo.

Sementara ahli Geologi Universitas Indonesia Reza Syahputra membenarkan bahwa batu yang dipasang menjadi instalasi gabion merupakan batu gamping.

Meski diperbolehkan menggunakan batu gamping untuk instalasi gabion, Reza mengatakan, pihak Pemrov DKI juga harus mengecek.

"Tidak masalah batuan tersebut dijadikan hiasan apalagi batuan yang udah lama dan rusak. Tapi harus dipastikan apakah diambil dari daerah konservasi atau tidak," katanya.

Baca juga: Material Instalasi Gabion di Bundaran HI dari Batu Gamping

Daerah konservasi yang dimaksud Reza adalah cagar alam geologi atau geopark. Sebab bebatuan tersebut hanya diperbolehkan diambil untuk tujuan penelitian.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Megapolitan
Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Megapolitan
Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Megapolitan
Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X