7 Penjual STNK dan TNKB Palsu Bersandi Pejabat TNI/Polri Ditangkap

Kompas.com - 27/08/2019, 12:10 WIB
Polisi mengungkap kasus jual beli STNK Dan TNKB palsu di Polres Metro Jakarta Utara Selasa (27/8/2019) KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARIPolisi mengungkap kasus jual beli STNK Dan TNKB palsu di Polres Metro Jakarta Utara Selasa (27/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Polres Metro Jakarta Utara menangkap enam orang tersangka yang terlibat kejahatan jual beli Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( TNKB) palsu dengan sandi penjabat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, penangkapan itu bermula dari informasi anggota Ditlantas Polda Metro Jaya, yang sering menemui STNK dan TNKB berkode RFD dan RFP.

Berdasarkan laporan Kompas.com pada 6 Oktober 2017, kode RFD digunakan oleh pejabat TNI dan Polri. Akhiran D digunakan oleh Angkatan Darat, sementara P digunakan oleh pejabat Polri.

Baca juga: Pelat Palsu TNI/Polri Dijual Rp 25 Juta di Toko Online


"Ini informasi didapatkan pemalsuan ini disampaikan menggunakan dunia maya, online shop. Penawaran ada orang yang bisa membuat STNK dan TNKB rahasia, tujuannya menghindari (kebijakan) ganjil-genap," kata Argo di Mapolres Metro Jakarta Utara, Selasa (27/8/2019).

Polisi kemudian melakukan penelusuran dan menemukan enam orang pelaku berinisial CL (21), TSW (16), Y (47), AMY (35), DP (38) dan S (49).

Argo menyebutkan, pelat dengan sandi pejabat itu dijual seharga Rp 20 - 25 juta satu set lengkap dari STNK dan TNKB.

"Ini (STNK) dibuat sendiri oleh pelaku menenggunakan HVS, dicetak menggunakan printer  akhirnya keluar ini (STNK)," ucapnya.

Kertas STNK itu kemudian dicap pelaku dengan sebuah pencetak hologram lalu lintas dengan tulisan Korlantas Polri.

Baca juga: Polisi Sinyalir Ada Jual Beli Pelat Mobil Pejabat demi Hindari Ganjil Genap

"Tetapi tersangka tidak tahu TNKB itu capnya dimana aslinya, karena itu sudah ada peraturannya. Makanya, yang bersangkutan kami tangkap," ucap Argo.

Para tersangka dikenakan Pasal 263 ayat (1) atau ayat (2) KUHPidana dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Megapolitan
PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Megapolitan
PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Megapolitan
Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Megapolitan
Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Megapolitan
Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Megapolitan
Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Megapolitan
Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Megapolitan
Suhu Jakarta Panas, Warga Diimbau Tidak Bakar Sampah

Suhu Jakarta Panas, Warga Diimbau Tidak Bakar Sampah

Megapolitan
Tolak Prabowo Masuk Kabinet, Aktivis 98: Masih Banyak Relawan Jokowi yang Cocok Jadi Menteri

Tolak Prabowo Masuk Kabinet, Aktivis 98: Masih Banyak Relawan Jokowi yang Cocok Jadi Menteri

Megapolitan
Maju Pilkada Tangsel 2020, Siti Nur Azizah Mengaku Tak Ingin Manfaatkan Ma'ruf Amin

Maju Pilkada Tangsel 2020, Siti Nur Azizah Mengaku Tak Ingin Manfaatkan Ma'ruf Amin

Megapolitan
Gelar 7 Pertunjukan Kebudayaan, Pemprov DKI Ubah Wajah Jakarta

Gelar 7 Pertunjukan Kebudayaan, Pemprov DKI Ubah Wajah Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X