Fraksi PSI DPRD DKI Nilai Pemindahan Ibu Kota agar Tidak Jawa Sentris

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Agus Hamonangan menilai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah keputusan yang tepat dari pemerintah pusat.

Ia merasa yakin bahwa pemindahan ibu kota ini sebagai bentuk pemerataan dan untuk mensejahterakan penduduk di luar Pulau Jawa.

"Untuk pembagian kebutuhan hal-hal yang menyangkut ekonomi juga kita lihat dari sisi itu baguslah ada kebijakan itu. Dan memang kalau dikaitkan pemerataan di sana juga kesejahteraan bisa terangkat," ucapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Untuk melakukan pemerataan kesejahteraan warga, pemindahan ibu kota memanglah bukan jalan satu-satunya.

Baca juga: Pengamat: Pindah atau Tidak Suatu Instansi ke Ibu Kota Baru Tergantung Undang-undang Induknya

Namun hal ini, kata dia, dirasa cukup efektif sehingga fokus pemerintah pusat tak hanya di Jakarta dan Jawa.

"Kalau kita berpikir mungkin dari beberapa persoalan yang ada, sudah dicoba apakah pemerataan itu bisa dipakai dengan cara-cara lain ya. Itu sudah beberapa kebijakan dari pemerintah katakanlah presiden tapi ternyata namanya pemerataan belum sampai ke masyarakat terpencil," ujar Agus.

"Artinya masyarakat terpencil ini di luar pulau Jawa. Ini bukan satu satunya jalan tapi salah satu jalan yang bisa dipakai utk bentuk pemerataan. Iya agar tidak Jawa sentris," kata dia.

Hal lainnya, menurut Agus, beban di Jakarta sudah terlalu berat dan kompleks. Salah satunya dengan banyaknya penduduk yang akhirnya berdampak pada permasalahan lingkungan hingga sosial.

Sehingga ketika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan ada pilihan kota lain yang dituju oleh masyarakat selain Jakarta.

Baca juga: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Walhi Khawatirkan Lingkungan dan Warga

"Kami lihat itu suatu hal yang bagus artinya sebagaimana disampaikan presiden beban Jakarta itu sudah sangat berat. Dan malah dia ingatkan bukan salahnya kepala daerah. Itu artinya memang kita harus objektif juga, bahwa Jakarta ini sudah terlalu membludak banyak yang menaruh harapan di Jakarta," tutupnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota negara pindah ke sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin kemarin.

Setelah menyampaikan alasan mengapa ibu kota negara harus pindah, Jokowi mengingatkan bahwa Jakarta tidak akan dilupakan.

"Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan jadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global," kata Jokowi.