Ribuan STNK Diblokir karena Tak Bayar Denda Tilang ETLE

Kompas.com - 28/08/2019, 11:36 WIB
Contoh lembar surat tilang ETLE yang dikeluarkan Polda Metro Jaya kepada pelanggar lalu lintas. Dok. Polda Metro JayaContoh lembar surat tilang ETLE yang dikeluarkan Polda Metro Jaya kepada pelanggar lalu lintas.

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengajukan pemblokiran 9.169 surat tanda nomor kendaraan ( STNK) roda dua dan roda empat.

Kendaraan-kendaran itu tidak membayar denda tilang electronic traffic law enforcement ( ETLE) atau tilang elektronik sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. 

Menurut Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir, tercatat 997 dari 9.169 pelanggar telah membayar denda tilang itu. 

Ia mengimbau, para pelanggar segera membayar denda jika ingin memperpanjang STNK.


Baca juga: Gugatan Praperadilan Tilang ETLE Gugur, Sitem ETLE Dinilai Valid

"Total pengajuan blokir STNK itu dari 1 November 2018 sampai 27 Agustus 2019. Total pengajuan blokir STNK sebanyak 9.169 pelanggar, tapi ada yang sudah kami ajukan buka blokir (997 pelanggar). Artinya masih banyak yang belum dibuka blokirnya," kata Nasir kepada Kompas.com, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Gugatan Praperadilan Tilang ETLE Gugur, Sitem ETLE Dinilai Valid

Selain itu, lanjut Nasir, tercatat 11.814 pengendara telah melakukan konfirmasi atas pelanggaran yang terekam kamera ETLE. 

"10.169 pelanggar juga sudah divonis oleh pengadilan," kata Nasir. 

Sistem tilang ETLE mulai diberlakukan sejak 1 November 2018.

Sebanyak 12 kamera ETLE baru dipasang di 10 titik di kawasan Jakarta yang dilengkapi fitur canggih.

Penerapan kamera dengan fitur terbaru itu mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2019.

Kamera yang dipasang terdiri dari tiga jenis, yakni ANPR (automatic number plate recognition) yang dapat mendeteksi jenis pelanggaran marka dan lampu lalu lintas.

Baca juga: Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Jenis kedua adalah kamera check point. 

Kamera ini dapat mendeteksi jenis pelanggaran ganjil genap, tidak menggunakan sabuk keselamatan, dan penggunaan ponsel oleh pengemudi mobil.

Sementara itu, jenis kamera yang terakhir adalah kamera speed radar. 

Kamera ini dikoneksikan dengan kamera check point untuk mendeteksi kecepatan kendaraan yang melintas.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bekasi Hujan Siang Ini

BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bekasi Hujan Siang Ini

Megapolitan
Viral Toko Kue di Depok Tolak Tulis Ucapan 'Happy Birthday', Ini Kata Pegawainya

Viral Toko Kue di Depok Tolak Tulis Ucapan 'Happy Birthday', Ini Kata Pegawainya

Megapolitan
Hadapi Pasien ODGJ, Direktur RSJ Grogol: Sekalipun Dipukul, Kita Tidak Bisa Memukul Balik

Hadapi Pasien ODGJ, Direktur RSJ Grogol: Sekalipun Dipukul, Kita Tidak Bisa Memukul Balik

Megapolitan
Tutup Perayaan 25 Tahun Sister City Jakarta-Berlin, Pemprov Gelar Konser Orkestra Mini

Tutup Perayaan 25 Tahun Sister City Jakarta-Berlin, Pemprov Gelar Konser Orkestra Mini

Megapolitan
Dua Bus Transjakarta Terlibat Kecelakaan di Halte Wali Kota Jakarta Timur

Dua Bus Transjakarta Terlibat Kecelakaan di Halte Wali Kota Jakarta Timur

Megapolitan
Direktur RSJ Soeharto Heerdjan Pastikan Pasiennya Kabur Bukan karena Tunggak Tagihan

Direktur RSJ Soeharto Heerdjan Pastikan Pasiennya Kabur Bukan karena Tunggak Tagihan

Megapolitan
Ingin Lulus dan Dapat SIM? Ini Bocoran Uji Praktik dengan Sistem E-Drives

Ingin Lulus dan Dapat SIM? Ini Bocoran Uji Praktik dengan Sistem E-Drives

Megapolitan
Gempa di Kabupaten Bekasi, BPBD Pastikan Tak Ada Korban Jiwa Maupun Bangunan Rusak

Gempa di Kabupaten Bekasi, BPBD Pastikan Tak Ada Korban Jiwa Maupun Bangunan Rusak

Megapolitan
Apartemen di Jakarta Pusat Banyak Menunggak PBB

Apartemen di Jakarta Pusat Banyak Menunggak PBB

Megapolitan
Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

Megapolitan
Disdik DKI Akan Kembali Ajukan Anggaran Pembangunan Sekolah Berasrama SMK 74 pada 2021

Disdik DKI Akan Kembali Ajukan Anggaran Pembangunan Sekolah Berasrama SMK 74 pada 2021

Megapolitan
Pasien yang Kabur dari RSJ Soeharto Heerdjan Diduga Mengalami Halusinasi

Pasien yang Kabur dari RSJ Soeharto Heerdjan Diduga Mengalami Halusinasi

Megapolitan
Bina Marga Akui Dapat Surat Penolakan Terkait Pembangunan Trotoar Kemang

Bina Marga Akui Dapat Surat Penolakan Terkait Pembangunan Trotoar Kemang

Megapolitan
Polisi Sebut yang Ditangkap di Kawasan Sarinah Bukan Mahasiswa, tetapi Perusuh

Polisi Sebut yang Ditangkap di Kawasan Sarinah Bukan Mahasiswa, tetapi Perusuh

Megapolitan
2 Oknum TNI Ditangkap atas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

2 Oknum TNI Ditangkap atas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X