Saksi Sebut Gedung Bawaslu Derita Kerugian Rp 97 Juta akibat Kerusuhan 21-22 Mei

Kompas.com - 28/08/2019, 20:03 WIB
Sejumlah massa Aksi 22 Mei terlibat kericuhan di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Aksi unjuk rasa itu dilakukan menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDISejumlah massa Aksi 22 Mei terlibat kericuhan di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Aksi unjuk rasa itu dilakukan menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu saksi dalam persidangan kerusuhan 21- 22 Mei, Waliaji mengungkapkan bahwa Gedung Bawaslu mengalami kerusakan hingga mengalami kerugian berkisar Rp 97 juta akibat kerusuhan yang terjadi selama dua hari.

Adapun Waliaji adalah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum untuk terdakwa Ahmad Abdul Syukur. Ia juga menjabat sebagai kepala bagian umum Bawaslu.

"Totalnya kerugian sampai Rp 97 juta. Itu untuk benerin dua AC cassete, taman, kaca jendela luar bawaslu, dan pengecatan tembok," ujar Waliaji di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Saksi Duga Seorang Karyawan Sarinah Ditangkap karena Pakai Odol di Wajah Saat Kerusuhan 21-22 Mei

Waliaji mengatakan, pada 21 Mei ia pulang dari Gedung Bawaslu menuju ke rumahnya. Namun, saat itu ia melihat bahwa demonstran telah memenuhi area sekitar Bawaslu.

Setelah hari mulai malam, ia pun melihat kerumunan massa di depan gedung Bawaslu.

Demonstran melemparkan batu, bom molotov, dan botol ke arah aparat kepolisian yang saat itu berjaga di depan Bawaslu.

Namun, saat itu tak ada korban di dalam GEdung Bawaslu. Sebab, kala itu pegawai wanita diliburkan.

Keesokan harinya setelah kembali datang ke Kantor Bawaslu, Waliaji melihat kantornya sudah rusak.

"Jadi massa yang dari Kebon Sirih terus melemparkan bom dan batu ke arah petugas dan mengenai kaca jendela dua Bawaslu, AC rusak, sama taman," ucap Waliaji.

Ia mengatakan, kini fasilitas Bawaslu itu telah diperbaiki dan dapat digunakan kembali.

"Sudah diperbaki pakai uang negara," ucapnya.

Adapun saat ini ada sebanyak 12 terdakwa kerusuhan 21-22 Mei kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi yang dibawa oleh jaksa.

Baca juga: Hakim Pertanyakan Uang yang Disita dari Para Terdakwa Kerusuhan 21-22 Mei

Sebelumnya, Ahmad Abdul Syukur didakwa menyebar kebencian atau permusuhan karena telah mengirim pesan yang berbau sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ke akun grup WhatsApp-nya.

Ahmad Abdul Syukur diketahui adalah mahasiswa simpatisan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang ikut dalam aksi 21-22 Mei.

Pesan ujaran kebencian itu ia sampaikan dua kali ke grup WhatsApp kampusnya.

Selain menyebar ujaran kebencian, Abdul dan 11 orang terdakwa lainnya didakwa ikut melakukan kekerasan terhadap aparat (polisi) yang berjaga saat kerusuhan 21-22 Mei.

Para terdakwa juga telah diperingati secara berulang-ulang dalam batas waktu yang disampaikan tidak segera pergi meninggalkan lokasi dan membubarkan diri.

Mereka juga berperan melemparkan batu, botol berisi batu petasan, hingga bom molotov ke arah aparat.

Baca juga: 3 Fakta Persidangan Karyawan Sarinah Terdakwa Kerusuhan 22 Mei

Selain melakukan kekerasan secara bersamaan, 12 terdakwa ini juga disebutkan merusak atribut aparat, mengganggu ketertiban umum, dan merusak fasilitas publik, yakni merusak kaca Gedung Bawaslu.

Jaksa mendakwa Abdul melanggar Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi atas perubauan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika Jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 56 ayat 2 KUHP.

Kemudian, ia bersama 11 orang terdakwa lainnya juga didakwa Pasal 212 KUHP jo Pasal 214 (1) KUHP, Pasal 170 KUHP jo Pasal 56 Ayat 2 KUHP, Pasal 358 KUHP jo Pasal 56 Ayat 2 KUHP, dan Pasal 218 KUHP jo Pasal 56 (2) KUHP.

Sidang dilanjutkan tanggal 3 September 2019 dengan agenda pembacaan tuntutan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BPTJ Ingin Skuter Listrik Tidak Melintas ke Jalan Raya

Kepala BPTJ Ingin Skuter Listrik Tidak Melintas ke Jalan Raya

Megapolitan
Dugaan Investasi Bodong, Ratusan Nasabah Gugat PT Kampung Kurma di Bogor

Dugaan Investasi Bodong, Ratusan Nasabah Gugat PT Kampung Kurma di Bogor

Megapolitan
BPTJ Sarankan Skuter Listrik Gunakan Trotoar, Pemprov DKI Usulkan Jalur Sepeda

BPTJ Sarankan Skuter Listrik Gunakan Trotoar, Pemprov DKI Usulkan Jalur Sepeda

Megapolitan
Rapat UMK Bekasi 2020 Alot, Serikat Buruh Ancam Blokade Jalan Ahmad Yani Bekasi

Rapat UMK Bekasi 2020 Alot, Serikat Buruh Ancam Blokade Jalan Ahmad Yani Bekasi

Megapolitan
Keluarga Pengguna Skuter Listrik yang Tewas Ditabrak Mobil Dapat Santunan Rp 50 Juta

Keluarga Pengguna Skuter Listrik yang Tewas Ditabrak Mobil Dapat Santunan Rp 50 Juta

Megapolitan
Ini Alasan Buruh Kota Bekasi Dorong UMK 2020 Jadi Rp 4,9 Juta

Ini Alasan Buruh Kota Bekasi Dorong UMK 2020 Jadi Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Minta UMK Bekasi 2020 Rp 4,9 Juta, Serikat Buruh Klaim Sudah Lakukan Survei

Minta UMK Bekasi 2020 Rp 4,9 Juta, Serikat Buruh Klaim Sudah Lakukan Survei

Megapolitan
Buruh Kota Bekasi Ingin UMK Sebesar Rp 4,9 Juta

Buruh Kota Bekasi Ingin UMK Sebesar Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Polisi Kaji Ruas Jalan yang Dapat Dilintasi Skuter Listrik GrabWheels

Polisi Kaji Ruas Jalan yang Dapat Dilintasi Skuter Listrik GrabWheels

Megapolitan
Pulang Kampung demi Pilih Kepala Desa, Warsidin Kembali ke Jakarta Tinggal Nama

Pulang Kampung demi Pilih Kepala Desa, Warsidin Kembali ke Jakarta Tinggal Nama

Megapolitan
Ratusan Buruh Kawal Rapat Pembahasan UMK Bekasi 2020

Ratusan Buruh Kawal Rapat Pembahasan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Penabrak Pengguna GrabWheels Tidak Ditahan Bukan karena Anak Orang Penting

Penabrak Pengguna GrabWheels Tidak Ditahan Bukan karena Anak Orang Penting

Megapolitan
BPTJ: Penggunaan Transportasi Umum Baru 30 Persen di Jabodetabek

BPTJ: Penggunaan Transportasi Umum Baru 30 Persen di Jabodetabek

Megapolitan
Awal Mula Toko Minyak Wangi Menjamur di Kawasan Condet

Awal Mula Toko Minyak Wangi Menjamur di Kawasan Condet

Megapolitan
Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok adalah Guru

Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok adalah Guru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X