Draf Pergub Perluasan Ganjil Genap: Berlaku di 25 Ruas Jalan dan Mencakup Taksi Online

Kompas.com - 30/08/2019, 10:10 WIB
Uji publik perluasan aturan ganjil genap yang digelar Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Kompleks Gedung Dinas Teknis DKI, Jalan Jatibaru, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIUji publik perluasan aturan ganjil genap yang digelar Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Kompleks Gedung Dinas Teknis DKI, Jalan Jatibaru, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menyusun draf peraturan gubernur (pergub) tentang perluasan aturan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.

Draf pergub itu merupakan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Dishub DKI menyusun draf tersebut untuk menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Baca juga: Direvisi, Jalan Salemba Raya dari Simpang Diponegoro sampai Matraman Tak Kena Ganjil Genap

Draf pergub itu dipaparkan dalam uji publik perluasan aturan ganjil genap yang digelar Dishub DKI, Kamis (29/8/2019) kemarin.

Berikut empat perubahan aturan ganjil genap berdasarkan draf pergub tersebut.

1. Berlaku di 25 ruas jalan

Pasal 1 ayat 1 draf pergub menyebutkan, 25 ruas jalan yang terkena aturan ganjil genap. Salah satunya yakni Jalan Salemba Raya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat perluasan ganjil genap pertama kali diumumkan 7 Agustus lalu, seluruh segmen Jalan Salemba Raya dikenakan aturan ganjil genap.

Namun, setelah Dishub menyusun draf pergub, ada segmen jalan yang tidak dikenakan ganjil genap, yakni Jalan Salemba Raya sisi timur, mulai simpang Jalan Diponegoro sampai simpang Jalan Matraman.

Tujuannya untuk mengakomodasi warga yang keluar dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Jalan Diponegoro.

Dengan demikian, pengendara dari Jalan Diponegoro yang belok kanan ke Jalan Salemba Raya (depan Rumah Sakit Carolus) menuju Jalan Matraman tidak akan terkena aturan ganjil genap.

"Dalam draf (pergub) ini, untuk ganjil genap di Jalan Salemba Raya dari simpang Diponegoro di sisi timur itu ditiadakan. Jadi di depan Carolus sampai dengan simpang Matraman itu tidak ada ganjil genap," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kamis kemarin.

Sementara itu, ruas Jalan Salemba Raya sisi barat seluruhnya tetap dikenakan aturan ganjil genap.

Artinya, kendaraan dari arah Matraman menuju Jalan Kramat Raya (Senen), tetap akan dikenakan ganjil genap.

Pasal 1 ayat 1 draf pergub ini merevisi pasal 1 ayat 1 Pergub Nomor 155 Tahun 2018 yang menyebut aturan ganjil genap berlaku di sembilan ruas jalan.

Dengan demikian, ada tambahan 16 ruas jalan yang dikenakan aturan ini.

Berikut 25 ruas jalan yang diberlakukan sistem ganjil genap, sembilan ruas jalan pertama yang disebutkan di bawah ini sudah terkena aturan ganjil genap dari sebelumnya.

1. Jalan Medan Merdeka Barat

2. Jalan MH Thamrin

3. Jalan Jenderal Sudirman

4. Sebagian Jalan Jenderal S Parman, mulai simpang Jalan Tomang Raya sampai simpang Jalan KS Tubun.

5. Jalan Gatot Subroto

6. Jalan MT Haryono

7. Jalan HR Rasuna Said

8. Jalan DI Panjaitan

9. Jalan Jenderal Ahmad Yani (mulai simpang Jalan Perintis Kemerdekaan sampai dengan simpang Jalan Bekasi Timur Raya)

10. Jalan Pintu Besar Selatan

11. Jalan Gajah Mada

12. Jalan Hayam Wuruk

13. Jalan Majapahit

14. Jalan Sisingamangaraja

15. Jalan Panglima Polim

16. Jalan RS Fatmawati (mulai simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan simpang Jalan TB Simatupang)

17. Jalan Suryopranoto

18. Jalan Balikpapan

19. Jalan Kyai Caringin

20. Jalan Tomang Raya

21. Jalan Pramuka

22. Jalan Salemba Raya sisi barat dan Jalan Salemba Raya sisi timur sampai dengan simpang Jalan Diponegoro

23. Jalan Kramat Raya

24. Jalan Stasiun Senen

25. Jalan Gunung Sahari

Dishub Sosialisasi Ganjil Genap di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2019)KOMPAS.com - Walda Marison Dishub Sosialisasi Ganjil Genap di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2019)

2. Berlaku di simpang masuk dan keluar pintu tol

Dishub DKI Jakarta menghapus pengecualian aturan ganjil genap di persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk dan keluar tol dalam draf pergub ini.

Baca juga: Dishub DKI Susun Draf Pergub, Taksi Online Tetap Kena Ganjil Genap

Kebijakan sebelumnya yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Pergub Nomor 155 Tahun 2018, sistem ganjil genap tidak berlaku di persimpangan tersebut.

Namun, bunyi pasal 1 ayat 2 dalam draf pergub itu menjadi "Pengecualian pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap pada ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk tol dan segmen pintu keluar tol sampai dengan persimpangan terdekat tidak diberlakukan."

3. Tambahan durasi satu jam pada malam hari

Pasal 3 ayat 2 Pergub Nomor 155 Tahun 2018 menyebutkan, aturan ganjil genap berlaku pada Senin-Jumat, pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-20.00 WIB.

Namun, dalam draf pergub yang baru, Dishub DKI menambahkan durasi satu jam untuk pemberlakuan aturan ganjil genap pada malam hari.

Pasal 3 ayat 2 draf pergub itu menyebut, aturan ganjil genap berlaku pada Senin-Jumat, pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-21.00 WIB.

Aturan ganjil genap tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

Pasal 3 ayat 1 draf pergub itu menyatakan perluasan aturan ganjil genap diberlakukan mulai 9 September 2019.

4. Taksi online terkena ganjil genap

Dalam draf pergub yang disusun Dishub DKI, taksi online tidak masuk ke dalam daftar jenis kendaraan yang dikecualikan. Artinya, taksi online tetap dikenakan ganjil genap.

Syafrin menyampaikan, draf pergub itu disusun salah satunya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memberikan penanda khusus untuk taksi online agar terbebas dari aturan ganjil genap.

Menurut Syafrin, Dishub sudah mencoba mencari solusi agar taksi online terbebas aturan ganjil genap.

Namun, Dishub tidak menemukan solusi apa pun yang tidak bertentangan dengan aturan.

"Dari berbagai alternatif solusi itu, ternyata hasilnya nihil untuk bisa dilakukan. Kenapa demikian? Karena kami pahami bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung terhadap penandaan angkutan online itu tidak diperbolehkan," kata Syafrin.

Pasal 4 Pergub Nomor 155 Tahun 2018 menyebutkan 10 jenis kendaraan yang tidak terkena ganjil genap.

Sementara dalam draf pergub yang disusun Dishub, ada dua tambahan jenis kendaraan yang dikecualikan dari aturan ganjil genap, yakni kendaraan dinas operasional dengan pelat merah dan kendaraan listrik.

Sosialisasi Perluasan Ganjil GenapKOMPAS.com/Gilang Sosialisasi Perluasan Ganjil Genap

Kendaraan yang tidak terkena aturan ganjil genap dalam draf pergub tersebut yakni:

a. Kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini;

b. Kendaraan ambulans;

c. Kendaraan pemadam kebakaran;

d. Kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning;

e. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik;

f. Sepeda motor;

g. Kendaraan angkutan barang khusus pengangkut Bahan Bakar Minyak atau Bahan Bakar Gas;

h. Kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia yakni :

1.Presiden/Wakil Presiden;

2.Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah; dan

3.Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan.

i. Kendaraan Dinas Operasional dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar merah, TNI dan POLRI;

j. Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;

k. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;

l. Kendaraan Pengangkut Uang Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM dengan pengawasan dari petugas Polri;

m. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan dan/atau pengawalan oleh petugas Polri.

Dalam draf pergub yang baru, ada tambahan satu pasal yang berbunyi, "Ketentuan teknis lebih lanjut atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur dengan Keputusan Kepala Dinas."

Menurut jadwal atau timeline Dishub DKI, pergub perluasan aturan ganjil genap ini rencananya akan ditetapkan antara pekan keempat Agustus sampai pekan pertama September 2019.

Perluasan aturan ganjil genap itu kemudian akan diberlakukan mulai pekan kedua September, tepatnya 9 September 2019.

Saat diberlakukan, polisi akan menilang pengendara yang melanggar aturan tersebut sesuai aturan perundang-undangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Lanjutan Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, 7 Saksi Beri Kesaksian secara Virtual

Sidang Lanjutan Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, 7 Saksi Beri Kesaksian secara Virtual

Megapolitan
Rachel Vennya Datang Pemeriksaan Lebih Cepat dari Jadwal, Polisi Duga untuk Hindari Media

Rachel Vennya Datang Pemeriksaan Lebih Cepat dari Jadwal, Polisi Duga untuk Hindari Media

Megapolitan
WNA Nigeria Jadi Otak Kasus Penipuan Bermodus Black Dollar, Ini Fakta-fakta Kasusnya

WNA Nigeria Jadi Otak Kasus Penipuan Bermodus Black Dollar, Ini Fakta-fakta Kasusnya

Megapolitan
Ramai soal Nopol RFS Mobil Rachel Vennya, Siapa yang Boleh Menggunakannya?

Ramai soal Nopol RFS Mobil Rachel Vennya, Siapa yang Boleh Menggunakannya?

Megapolitan
Diperiksa Terkait Mobil Bernopol RFS, Rachel Vennya Datang ke Polda Lebih Awal

Diperiksa Terkait Mobil Bernopol RFS, Rachel Vennya Datang ke Polda Lebih Awal

Megapolitan
Polisi Buru Sekawanan Begal yang Bacok Korbannya hingga Tewas di Cakung

Polisi Buru Sekawanan Begal yang Bacok Korbannya hingga Tewas di Cakung

Megapolitan
Jokowi Minta Harga PCR Jadi Rp 300.000, Ini Tanggapan Persatuan Rumah Sakit

Jokowi Minta Harga PCR Jadi Rp 300.000, Ini Tanggapan Persatuan Rumah Sakit

Megapolitan
RSUI Layani Vaksinasi Covid-19 untuk Pengungsi Mancanegara, Simak Ketentuannya

RSUI Layani Vaksinasi Covid-19 untuk Pengungsi Mancanegara, Simak Ketentuannya

Megapolitan
Seorang Pria di Cakung Tewas Dibacok Sekawanan Begal

Seorang Pria di Cakung Tewas Dibacok Sekawanan Begal

Megapolitan
Menanti Hasil Investigasi Penyebab Kecelakaan Maut Transjakarta di Cawang

Menanti Hasil Investigasi Penyebab Kecelakaan Maut Transjakarta di Cawang

Megapolitan
Penghuni Kamar Kos Tak Tahu Tetangganya Penagih Pinjol Ilegal: Enggak Pernah Bersosialisasi

Penghuni Kamar Kos Tak Tahu Tetangganya Penagih Pinjol Ilegal: Enggak Pernah Bersosialisasi

Megapolitan
Teror Pinjol Terhadap Korbannya, Ancam Santet hingga Sebar Foto Tak Senonoh

Teror Pinjol Terhadap Korbannya, Ancam Santet hingga Sebar Foto Tak Senonoh

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pengedar Narkoba, Sita 3.000 Butir Ekstasi dan 336 Gram Ganja

Polisi Tangkap 2 Pengedar Narkoba, Sita 3.000 Butir Ekstasi dan 336 Gram Ganja

Megapolitan
Senangnya Anak SD di Kota Tangerang Kembali ke Sekolah Setelah Dua Tahun Belajar Online

Senangnya Anak SD di Kota Tangerang Kembali ke Sekolah Setelah Dua Tahun Belajar Online

Megapolitan
Tangkap 3 Pengedar Narkoba, Polisi Sita 7,2 Kg Sabu

Tangkap 3 Pengedar Narkoba, Polisi Sita 7,2 Kg Sabu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.