Melihat Pos Pengaduan Fraksi PSI yang Ramai Antrean Aduan Warga

Kompas.com - 30/08/2019, 12:52 WIB
Anggota DPRD DKI fraksi PSI menerima aduan warga di lantai 4, Gedung DPRD DKI, Jumat (30/8/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI fraksi PSI menerima aduan warga di lantai 4, Gedung DPRD DKI, Jumat (30/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merealisasikan janji membuka pos pengaduan warga di kantor Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta.

Saat Kompas.com menyambangi kantor Fraksi PSI di lantai 4 Gedung DPRD DKI Jumat (30/8/2019), tampak sejumlah warga tengah duduk di ruang tunggu.

Mereka rupanya sedang mengantre untuk dipanggil bergiliran menemui anggota DPRD PSI yang sedang piket untuk mengajukan pengaduannya.

Kantor Fraksi PSI memang belum sepenuhnya dirapikan. Tampak staf dan pegawai masih mondar-mandir memindahkan dokumen maupun merapikan beberapa bagian ruangan.

Bahkan tulisan fraksi yang biasa terdapat di depan kantor pun belum terpasang.

Nama-nama anggota DPRD yang akan menghuni masing-masing ruangan juga masih dituliskan dengan kertas dan spidol lalu ditempel di depan kaca.

Baca juga: Anggota DPRD DKI dari PSI Wajib Laporkan Aktifitas kepada Masyarakat

Meski demikian, di ruangan paling belakang sisi kanan dan kiri selalu ramai dengan pengaduan warga.

Saat mendatangi ruangan di sisi kiri paling belakang, 2 anggota DPRD PSI yakni Anthony Winza Prabowo dan Anggara Wicitra Sastroamidjojo sedang menerima aduan dari 5 orang warga.

Anthony mengatakan, sejak membuka pos pengaduan pada Selasa (27/8/2019) lalu, PSI sudah menerima puluhan aduan dari warga.

Aduan dan keluhan ini pun variatif dengan berbagai latar warga yang datang.

"Kita cukup variatif terima keluhan. Kalau yang tadi itu dengan salah satu Rumah Sakit hewan di Jakarta jadi ini ada dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum salah satu RS tersebut," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (30/8/2019).

Seusai menerima aduan, biasanya para anggota akan mempelajari dan mengkaji aduan tersebut.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Terpilih dari PSI Minta Masuk Pansus Pemilihan Wagub DKI

Lalu ditindaklanjuti baik dengan pemanggilan dinas atau SKPD yang berhubungan dengan masalah tersebut maupun terjun ke lapangan.

"Mulai dari apa yang DPRD bisa tindak lanjuti dengan cepat sampai mungkin bantuan kita memanggil pihak terkait untuk audiensi juga dengan dinas-dinas terkait," ujarnya.

Pos pengaduan di kantor DPRD DKI fraksi PSI ini dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga 10.00 WIB.

Namun menurut Anthony jika masih ada warga yang datang mengadu di luar jam tersebut dan berpapasan dengan anggota DPRD sedang berada di kantor maka masih diterima.

"Formalnya pukukl 08.00 WIB sampai 10.00 WIB tetapi kita fleksibel kadang pukul 14.00 WIB kalau enggak ada rapat. Pernah ada yang datang pukul 18.00 WIB," tutur Anthony.

Selain aduan yang disampaikan secara langsung, banyak aduan yang juga dikirimkan secara online ke media sosial milik PSI.

"Cukup banyak ke saya saja di atas 10. Itu yang baru ketemu ada juga yang aduan online belum tercatat tapi bisa puluhan," tutupnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di RS Azra, Pemkot Bogor Enggan Berdebat soal Hasil Pemeriksaan

Kasus Covid-19 di RS Azra, Pemkot Bogor Enggan Berdebat soal Hasil Pemeriksaan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Ditjen Perkeretapian Amankan Area Struktur Bata Kuno

Pemkot Bekasi Minta Ditjen Perkeretapian Amankan Area Struktur Bata Kuno

Megapolitan
Kembali ke Zona Oranye, Pemkot Tangerang Enggan Perketat PSBB Lagi

Kembali ke Zona Oranye, Pemkot Tangerang Enggan Perketat PSBB Lagi

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Hanya Menata 11 Kampung Kumuh dari Target 56 RW

Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Hanya Menata 11 Kampung Kumuh dari Target 56 RW

Megapolitan
Jalan Dr Sumarno Cakung Berlaku Satu Arah Saat Jam Pulang Kantor

Jalan Dr Sumarno Cakung Berlaku Satu Arah Saat Jam Pulang Kantor

Megapolitan
UPDATE: Bertambah 2 Kasus, Total 614 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

UPDATE: Bertambah 2 Kasus, Total 614 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Jaga Kerahasiaan, Agen Detektif Wanita Tidak Punya Akun Media Sosial

Jaga Kerahasiaan, Agen Detektif Wanita Tidak Punya Akun Media Sosial

Megapolitan
BPBD Keluarkan Peringatan Potensi Angin Puting Beliung di Jakarta

BPBD Keluarkan Peringatan Potensi Angin Puting Beliung di Jakarta

Megapolitan
Seorang Ibu di Palmerah Melahirkan Sendirian, lalu Mengaku Menemukan Bayi

Seorang Ibu di Palmerah Melahirkan Sendirian, lalu Mengaku Menemukan Bayi

Megapolitan
BKD DKI Janjikan Gaji Ke-13 PNS Akan Dibayar Penuh Agustus

BKD DKI Janjikan Gaji Ke-13 PNS Akan Dibayar Penuh Agustus

Megapolitan
Kronologi dan Fakta Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Alami Kebakaran

Kronologi dan Fakta Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Alami Kebakaran

Megapolitan
Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Megapolitan
Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Megapolitan
Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Megapolitan
Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat

Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X