Polri Wacanakan Pelat Nomor Khusus untuk Angkutan Online

Kompas.com - 30/08/2019, 14:38 WIB
Sosialisasi Perluasan Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara JIMMY RAMADHAN AZHARISosialisasi Perluasan Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mewacanakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor khusus untuk angkutan online.

Kasubdit Standarisasi Cegah dan Tindak Direktorat Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Kombes Kingkin Winisuda mengatakan, wacana itu masih terus didiskusikan di Korlantas Polri.

"Akan diberikan penomoran khusus terkait dengan angkutan online. Penandaannya itu berupa semacam TNKB khusus. Masih didiskusikan dengan tim di Korlantas dulu," ujar Kingkin saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (30/8/2019).

Kingkin belum bisa memastikan pemberlakuan TNKB khusus untuk angkutan online itu. Kewenangan soal TNKB khusus angkutan online itu ada di bawah Direktorat Registasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri.

Yang jelas, menurut Kingkin, Korlantas Polri saat ini sedang menyiapkan dan memutakhirkan program electronic registration and identification (ERI) untuk mendata seluruh penomoran TNKB.

Baca juga: Draf Pergub Perluasan Ganjil Genap: Berlaku di 25 Ruas Jalan dan Mencakup Taksi Online

Dengan program ERI, semua jenis kendaraan bermotor akan teridentifikasi, termasuk angkutan online.

"Salah satu fungsi dan manfaat dari ERI tersebut untuk mendatakan penomoran TNKB sebagai database regident," kata Kingkin.

"Iya, semua jenis ranmor (ketahuan atau teridentifikasi)," tambahnya.

Penandaan berupa stiker untuk taksi online pernah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Namun, penggunaan stiker itu dibatalkan Mahkamah Agung. Kementerian Perhubungan kemudian tidak mengatur penggunaan stiker itu dalam Permenhub Nomor 118 Tahun 2018.

Karena Permenhub tersebut, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memberikan tanda khusus untuk taksi online agar terbebas dari aturan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan TNKB ganjil dan genap, seperti keinginan para pengemudi taksi online.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepekan Ini, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Naik meski Tes Berkurang

Sepekan Ini, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Naik meski Tes Berkurang

Megapolitan
Epidemiolog: Jangan Mimpi Pandemi Covid-19 Akan Selesai Tahun Ini

Epidemiolog: Jangan Mimpi Pandemi Covid-19 Akan Selesai Tahun Ini

Megapolitan
Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pejabat UNJ

Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pejabat UNJ

Megapolitan
Pemutaran Film di Bioskop Diizinkan tetapi Penonton Harus Selalu Gunakan Masker

Pemutaran Film di Bioskop Diizinkan tetapi Penonton Harus Selalu Gunakan Masker

Megapolitan
Cegah Kongko-kongko, Live Music di Kafe Dilarang Beroperasi Selama PSBB Transisi

Cegah Kongko-kongko, Live Music di Kafe Dilarang Beroperasi Selama PSBB Transisi

Megapolitan
Kronologi Munculnya Klaster Covid-19 di Ponpes Kota Tangerang, Berawal Pengajar Pulang Mudik

Kronologi Munculnya Klaster Covid-19 di Ponpes Kota Tangerang, Berawal Pengajar Pulang Mudik

Megapolitan
Edarkan Narkoba, 24 Orang Ditangkap Polisi di Bogor

Edarkan Narkoba, 24 Orang Ditangkap Polisi di Bogor

Megapolitan
Petugas Kebersihan Stasiun Temukan Uang Rp 500 Juta di Plastik, Dikembalikan ke Pemiliknya

Petugas Kebersihan Stasiun Temukan Uang Rp 500 Juta di Plastik, Dikembalikan ke Pemiliknya

Megapolitan
Diizinkan Angkut Penumpang, Grab di Bekasi Pasang Partisi Plastik di Setiap Armada

Diizinkan Angkut Penumpang, Grab di Bekasi Pasang Partisi Plastik di Setiap Armada

Megapolitan
MRT Jakarta Bantah Tanah Galian Proyeknya untuk Reklamasi Ancol

MRT Jakarta Bantah Tanah Galian Proyeknya untuk Reklamasi Ancol

Megapolitan
Pemkot Tangsel Belum Izinkan Bioskop Beroperasi Kembali 29 Juli 2020

Pemkot Tangsel Belum Izinkan Bioskop Beroperasi Kembali 29 Juli 2020

Megapolitan
Polisi Dalami Upaya Penculikan Anak di Depok, Modusnya Bekap Pakai Tisu

Polisi Dalami Upaya Penculikan Anak di Depok, Modusnya Bekap Pakai Tisu

Megapolitan
Tes Urine dan Rambut Negatif Narkoba, Ridho Ilahi Tetap Diproses Hukum Terkait Kepemilikan Sabu

Tes Urine dan Rambut Negatif Narkoba, Ridho Ilahi Tetap Diproses Hukum Terkait Kepemilikan Sabu

Megapolitan
Klarifikasi Pemprov DKI: Perluasan Ancol Dilakukan di Pulau L

Klarifikasi Pemprov DKI: Perluasan Ancol Dilakukan di Pulau L

Megapolitan
UPDATE 9 Juli: Bertambah 10 Kasus, Total 298 Kasus Positif di Kabupaten Bekasi

UPDATE 9 Juli: Bertambah 10 Kasus, Total 298 Kasus Positif di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X