Kompas.com - 02/09/2019, 13:26 WIB
Buruh Kota Bogor saat melakukan konvoi menuju Kantor Balai Kota Bogor untuk melakukan aksi unjuk rasa guna menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (2/9/2019). KOMPAS.COM/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHBuruh Kota Bogor saat melakukan konvoi menuju Kantor Balai Kota Bogor untuk melakukan aksi unjuk rasa guna menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (2/9/2019).

BOGOR, KOMPAS.com — Massa dari sejumlah elemen buruh di Kota Bogor, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Balai Kota Bogor, Senin (2/9/2019).

Aksi unjuk rasa itu dipicu rencana pemerintah akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen.

Isu mengenai rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 juga turut jadi agenda yang disuarakan massa.

Baca juga: Apeksi Dukung Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, tetapi...

Ketua DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan menyebutkan, pemerintah seharusnya memperbaiki dulu sistem pelayanan sebelum memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Iwan mengemukakan, kenaikan iuran akan memberatkan masyarakat, khususnya kaum buruh.

"Tapi belum pelayanan itu baik, justru pemeritahan sekarang mau merencanakan menaikkan iuran naik BPJS Kesehatan sebesar 100 persen. Ini yang menjadi substansi kawan-kawan pekerja buruh menolak," ucap Iwan.

Massa buruh meminta Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor untuk menjadi jembatan yang menyuarakan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.

"Setelah dari Balai Kota, kami akan melanjutkan unjuk rasa ke Gedung DPRD. Intinya kami menolak adanya rencana kenaikan iuran BPJS," kata dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, pemerintah daerah akan menyuarakan tuntutan kaum buruh tersebut ke pemerintah pusat. Ade menilai, pemerintah pusat juga harus melihat gejolak di lapangan sebelum mengambil keputusan.

"Kami menghargai karena ini dalam rangka memperjuangkan aspirasi. Menurut saya sangat rasional. Karena ini revisinya ada di tingkat pusat, insya Allah kami akan rekomendasikan agar menjadi pertimbangan di pusat," kata Ade.

Baca juga: Ketua DPR Minta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Mempertimbangkan Kemampuan Masyarakat



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belasan Kios di Terminal Senen Terbakar

Belasan Kios di Terminal Senen Terbakar

Megapolitan
UPDATE: Tambah 11 Kasus di Tangsel, 120 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 11 Kasus di Tangsel, 120 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Fakta Pelajar Menjambret di Jagakarsa, Cari Korban untuk Bayar Hutang

Fakta Pelajar Menjambret di Jagakarsa, Cari Korban untuk Bayar Hutang

Megapolitan
Kronologi Klaster Covid-19 di Perum Griya Melati Bogor, 25 Orang Terinfeksi

Kronologi Klaster Covid-19 di Perum Griya Melati Bogor, 25 Orang Terinfeksi

Megapolitan
Lambatnya Polisi Usut Pemerkosaan dan Perdagangan Remaja yang Menjerat Anak Anggota DPRD Bekasi

Lambatnya Polisi Usut Pemerkosaan dan Perdagangan Remaja yang Menjerat Anak Anggota DPRD Bekasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Permintaan Maaf Wagub DKI soal Video Paduan Suara di Masjid Istiqlal | Permintaan Maaf JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal

[POPULER JABODETABEK] Permintaan Maaf Wagub DKI soal Video Paduan Suara di Masjid Istiqlal | Permintaan Maaf JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal

Megapolitan
Usai Mudik, Satu Keluarga di Ciledug Kota Tangerang Positif Covid-19

Usai Mudik, Satu Keluarga di Ciledug Kota Tangerang Positif Covid-19

Megapolitan
Wagub: TGUPP Bukan Penyebab ASN Tak Ikut Lelang Jabatan

Wagub: TGUPP Bukan Penyebab ASN Tak Ikut Lelang Jabatan

Megapolitan
Depok Catat 126 Kasus Baru Covid-19 pada 18 Mei

Depok Catat 126 Kasus Baru Covid-19 pada 18 Mei

Megapolitan
Sebuah Gudang Kabel Optik di Cipayung Terbakar

Sebuah Gudang Kabel Optik di Cipayung Terbakar

Megapolitan
Hari Ini, 4 Perusahaan di Kota Tangerang Laksanakan Vaksinasi Gotong Royong

Hari Ini, 4 Perusahaan di Kota Tangerang Laksanakan Vaksinasi Gotong Royong

Megapolitan
25 Warga di Perumahan Griya Melati Bogor Positif Covid-19

25 Warga di Perumahan Griya Melati Bogor Positif Covid-19

Megapolitan
Petugas Dishub Bekasi Dikeroyok Anggota Ormas Saat Bertugas

Petugas Dishub Bekasi Dikeroyok Anggota Ormas Saat Bertugas

Megapolitan
Selepas Lebaran, Kasus Covid-19 Kota Bogor Meningkat

Selepas Lebaran, Kasus Covid-19 Kota Bogor Meningkat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X