DPRD DKI Boleh Minta Kenaikan Dana Bantuan Parpol Tahun 2020

Kompas.com - 02/09/2019, 21:37 WIB
Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta boleh meminta kenaikan dana bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) yang mendapatkan kursi di DPRD DKI.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta diketahui mengusulkan dana bantuan untuk parpol sebesar Rp 2.400 per suara sah dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI Jakarta 2020.

"Kalau memang mau naik 100 persen, antara Rp 4.800-an, itu silakan," ujar Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (2/9/2019).

Taufan menyampaikan, kenaikan dana bantuan untuk parpol diperbolehkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Asalkan kenaikan itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

DPRD DKI bisa saja meminta kenaikan dana bantuan parpol tersebut dalam rapat pembahasan KUA-PPAS.

Baca juga: Tahun 2020, Dana Bantuan Parpol di DKI Diusulkan Rp 2.400 Per Suara

"Bisa saja bilang, Dewan mengusulkan, terus kita langsung menampung, terus minta persetujuan Pak Sekda (Sekretaris Daerah DKI Saefullah)," kata Taufan.

Sekretaris Badan Kesbangpol DKI Jakarta Entis Sutisna menuturkan, bantuan dana keuangan Rp 2.400 per suara sebenarnya sudah dua kali lipat lebih besar dibandingkan besaran yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 3 PP Nomor 1 Tahun 2018.

Pasal 5 Ayat 3 PP tersebut mengatur, besaran nilai bantuan keuangan untuk parpol tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp 1.200 per suara sah.

Namun, Pasal 5 Ayat 7 kemudian menyebut, besaran nilai bantuan keuangan tersebut dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah mendapat persetujuan Kemendagri.

Karena itulah, Badan Kesbangpol mengusulkan dana bantuan keuangan untuk parpol sebesar Rp 2.400 per suara. Usulan itu sudah disetujui.

Sekretaris Badan Kesbangpol DKI Jakarta Entis Sutisna menuturkan, dana bantuan keuangan Rp 2.400 per suara itu sudah disetujui Kemendagri.

Pemprov DKI Jakarta harus kembali meminta persetujuan Kemendagri jika DPRD DKI ingin dana bantuan itu dinaikkan lagi.

"Harus bersurat lagi ke Kemendagri," tutur Entis.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Dihukum Berdoa di Makam Khusus Covid-19, Epidemiolog: Justru Risiko Tertular

Warga Dihukum Berdoa di Makam Khusus Covid-19, Epidemiolog: Justru Risiko Tertular

Megapolitan
UPDATE Covid-19:  Muncul 46 Kasus Baru di Kota Tangerang, Total 5.214 Kasus

UPDATE Covid-19: Muncul 46 Kasus Baru di Kota Tangerang, Total 5.214 Kasus

Megapolitan
Kurir Sabu yang Ditangkap di Padang Dapat Upah Rp 50 Juta per Kilogram

Kurir Sabu yang Ditangkap di Padang Dapat Upah Rp 50 Juta per Kilogram

Megapolitan
Satu Minggu PSBB Ketat, Satpol PP Kumpulkan Rp 22,5 Juta Denda Pelanggar Prokes

Satu Minggu PSBB Ketat, Satpol PP Kumpulkan Rp 22,5 Juta Denda Pelanggar Prokes

Megapolitan
Modus Dua Jambret di JPO Kalideres, Pepet Pejalan Kaki dan Tak Segan Lukai Korban

Modus Dua Jambret di JPO Kalideres, Pepet Pejalan Kaki dan Tak Segan Lukai Korban

Megapolitan
Kurir Sabu Berbalut Teh yang Ditangkap di Padang Jaringan Malaysia

Kurir Sabu Berbalut Teh yang Ditangkap di Padang Jaringan Malaysia

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tak Tahu Ada Kendala Pengelolaan Sampah Medis di TPU Jombang

Pemkot Tangsel Tak Tahu Ada Kendala Pengelolaan Sampah Medis di TPU Jombang

Megapolitan
Dinkes Tangsel Akui Kecolongan Soal Pembakaran Sampah Medis di TPU Jombang

Dinkes Tangsel Akui Kecolongan Soal Pembakaran Sampah Medis di TPU Jombang

Megapolitan
Polsek Cipondoh Tangkap 3 Pelaku Pencurian Motor Antar Provinsi

Polsek Cipondoh Tangkap 3 Pelaku Pencurian Motor Antar Provinsi

Megapolitan
Kalideres, Kecamatan dengan Kasus Covid-19 Harian Tertinggi di Jakbar

Kalideres, Kecamatan dengan Kasus Covid-19 Harian Tertinggi di Jakbar

Megapolitan
Pemkot Bekasi Berupaya Tambah Ruang ICU untuk Pasien Covid-19

Pemkot Bekasi Berupaya Tambah Ruang ICU untuk Pasien Covid-19

Megapolitan
Dua Polisi Terluka Saat Lerai Tawuran di Manggarai

Dua Polisi Terluka Saat Lerai Tawuran di Manggarai

Megapolitan
Satu Wanita yang Diduga Penyuplai Batu Saat Tawuran di Manggarai Diamankan Polisi

Satu Wanita yang Diduga Penyuplai Batu Saat Tawuran di Manggarai Diamankan Polisi

Megapolitan
90 Kasus Baru di Bogor Tertinggi Selama Pandemi, Wali Kota Bogor: Kondisi Sangat Darurat!

90 Kasus Baru di Bogor Tertinggi Selama Pandemi, Wali Kota Bogor: Kondisi Sangat Darurat!

Megapolitan
Beroperasi 3 Hari, Lahan Baru di TPU Jombang Langsung Terisi 11 Jenazah Covid-19

Beroperasi 3 Hari, Lahan Baru di TPU Jombang Langsung Terisi 11 Jenazah Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X