PDI-P DPRD DKI: Dana Bantuan Parpol Rp 2.400 Per Suara Wajar-wajar Saja

Kompas.com - 03/09/2019, 12:34 WIB
Pelantikan Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 Jakarta di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIPelantikan Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 Jakarta di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Prasetio Edi Marsudi menilai dana bantuan keuangan Rp 2.400 per suara untuk partai politik (parpol) yang mendapatkan kursi di DPRD DKI sebagai hal yang wajar.

Dia menyebut besaran bantuan keuangan tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan.

"Wajar-wajar saja. Emang itu aturan loh, perundang-undangan," ujar Prasetio di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (3/9/2019).

Prasetio menyampaikan, dana bantuan keuangan untuk tahun 2020 itu lagi pula sudah didiskusikan dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Pada saat itu Kemendagri yang mutusin juga kan," kata dia.

Pemberian dana bantuan parpol, lanjut Prasetio, merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi, Pemprov DKI memiliki cukup banyak anggaran.

"Saya rasa sih bukan masalah terima enggak terima, memang itu kewajiban dia (Pemprov) kok," ucap Prasetio.

Baca juga: Tahun 2020, Dana Bantuan Parpol di DKI Diusulkan Rp 2.400 Per Suara

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta sebelumnya mengusulkan dana bantuan keuangan sebesar Rp 2.400 per suara sah untuk parpol yang mendapatkan kursi di DPRD DKI pada 2020.

Usulan itu telah dimasukan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI Jakarta 2020.

Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, nilai ini sama dengan yang diberikan kepada partai politik pada 2019.

"Tetap segitu, Rp 2.400," ujar Taufan, Senin (2/9/2019).

Usulan dana bantuan keuangan itu mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Baca juga: DPRD DKI Boleh Minta Kenaikan Dana Bantuan Parpol Tahun 2020

Pasal 5 Ayat 3 PP tersebut mengatur, besaran nilai bantuan keuangan untuk parpol tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp 1.200 per suara sah.

Namun, Pasal 5 Ayat 7 kemudian menyebut, besaran nilai bantuan keuangan tersebut dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Karena itulah, Badan Kesbangpol mengusulkan dana bantuan keuangan untuk parpol sebesar Rp 2.400 per suara, dua kali lipat dari besaran yang ditentukan dalam Pasal 5 Ayat 3 PP tersebut.

Dana bantuan keuangan Rp 2.400 per suara itu sudah disetujui Kementerian Dalam Negeri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Faktor Ibu Kurang Teredukasi dan Kesulitan Ekonomi Berperan pada Kasus Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis

KPAI: Faktor Ibu Kurang Teredukasi dan Kesulitan Ekonomi Berperan pada Kasus Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis

Megapolitan
Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab,  Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab, Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

Megapolitan
Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Megapolitan
KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

Megapolitan
Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Megapolitan
UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Megapolitan
Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Megapolitan
Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Megapolitan
Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X