Soal Tenaga Ahli untuk Anggota DPRD DKI, F-Gerindra Tak Memaksa jika Tidak Diatur UU

Kompas.com - 03/09/2019, 16:22 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik di kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik di kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Mohammad Taufik mengatakan, usulan tenaga ahli untuk masing-masing anggota DPRD harus mengikuti aturan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak mengatur tentang tenaga ahli untuk anggota DPRD.

"Kalau Gerindra menyerahkan kepada mekanisme yang ada saja. Sesuai dengan aturan. Bahwa sebenarnya perlu, menurut saya. Tapi kalau secara aturan tidak memungkinkan, ya sudah tidak usah. Kecuali ada aturanya. Nanti kan Mendagri punya mekanisme sendiri soal itu," ucap Taufik saat dihubungi, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Anggota DPRD DKI Usulkan Ada Tenaga Ahli untuk Setiap Anggota

DPRD sempat mengajukan tenaga ahli untuk para anggota DPRD pada tahun 2017 lalu, namun ditolak oleh kemendagri.

Kemendagri lalu hanya menyetujui dan memberikan tenaga ahli bagi masing-masing fraksi.

"Iya yang pertama memang begitu (ditolak). Akhirnya ada keputusan Mendagri sehingga, apa namanya bahwa untuk tenaga ahli sudah ditetapkan jumlahnya. Nanti setelah itu dibagi secara proporsional (untuk fraksi)," kata dia.

Baca juga: Usulan Tenaga Ahli bagi DPRD DKI Diminta Dianggarkan dalam APBD

Sebelumnya, anggota DPRD DKI fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi, mengusulkan setiap anggota DPRD DKI mendapat staf ahli.

Menurut Suhaimi, anggota DPRD membutuhkan tenaga ahli agar bisa membantu membahas hal-hal yang detail terkait tugasnya, misalnya membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Soalnya, tak semua anggota DPRD memahami persoalan anggaran.

"Karena kami membahas 90 triliun dan itu membutuhkan tenaga ahli yang men-support kami untuk membahas lebih detail. Kan background anggota dewan beda," ucap Suhaimi.

Baca juga: Kemendagri: Tidak Ada Tenaga Ahli untuk Setiap Anggota DPRD

Usulan agar Anggota DPRD DKI Jakarta mempunyai tenaga ahli disebut akan dianggarkan dalam APBD.

Meski demikian, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak mengatur tentang tenaga ahli untuk anggota DPRD.

"Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Tidak ada dikenal tenaga ahli untuk setiap anggota DPRD," ujar Akmal saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/9/2019).

Akmal menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD, bukan untuk masing-masing anggota DPRD.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahok Heran Reklamasi Ancol Saat Ini Menempel dengan Darat

Ahok Heran Reklamasi Ancol Saat Ini Menempel dengan Darat

Megapolitan
Polisi Sebut Pelanggaran Lalu Lintas Masa PSBB Transisi di Jakarta Meningkat 50 Persen

Polisi Sebut Pelanggaran Lalu Lintas Masa PSBB Transisi di Jakarta Meningkat 50 Persen

Megapolitan
Bima Arya Klaim 150 Bantuan Bus Gratis Cukup Bantu Urai Kepadatan di Stasiun Bogor

Bima Arya Klaim 150 Bantuan Bus Gratis Cukup Bantu Urai Kepadatan di Stasiun Bogor

Megapolitan
Ahli Epidemiologi: Stop Rapid Test, Perbanyak Tes PCR

Ahli Epidemiologi: Stop Rapid Test, Perbanyak Tes PCR

Megapolitan
Kegiatan Tatap Muka Diizinkan, SMPN 2 Bekasi Tetap Belajar Daring karena Alasan Ini

Kegiatan Tatap Muka Diizinkan, SMPN 2 Bekasi Tetap Belajar Daring karena Alasan Ini

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Ingin Ojek Online Diizinkan Angkut Penumpang

Wali Kota Tangerang Ingin Ojek Online Diizinkan Angkut Penumpang

Megapolitan
Mewaspadai Pasar sebagai Klaster Penyebaran Covid-19 di Jakarta...

Mewaspadai Pasar sebagai Klaster Penyebaran Covid-19 di Jakarta...

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: Pelanggaran PSBB Semakin Banyak

Wali Kota Tangerang: Pelanggaran PSBB Semakin Banyak

Megapolitan
3 Pilot Ditangkap karena Pakai Sabu, Alvin Lie: Pengawasan Masih Bolong-bolong

3 Pilot Ditangkap karena Pakai Sabu, Alvin Lie: Pengawasan Masih Bolong-bolong

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Begini Prosedur Hewan Kurban Diangkut ke Kepulauan Seribu

Pandemi Covid-19, Begini Prosedur Hewan Kurban Diangkut ke Kepulauan Seribu

Megapolitan
Polisi Sudah Periksa 20 Saksi Terkait Kematian Wartawan Metro TV

Polisi Sudah Periksa 20 Saksi Terkait Kematian Wartawan Metro TV

Megapolitan
Waktu Operasional Uji Coba Bus Listrik Transjakarta Diperpanjang Jadi 12 Jam

Waktu Operasional Uji Coba Bus Listrik Transjakarta Diperpanjang Jadi 12 Jam

Megapolitan
Kebakaran di Bekasi, Tiga Penghuni Rumah Tewas

Kebakaran di Bekasi, Tiga Penghuni Rumah Tewas

Megapolitan
Urai Kepadatan Penumpang di Stasiun Bogor, Jadwal Keberangkatan KRL Mulai Pukul 03.41 WIB

Urai Kepadatan Penumpang di Stasiun Bogor, Jadwal Keberangkatan KRL Mulai Pukul 03.41 WIB

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Penonaktifan Lurah Grogol Selatan karena e-KTP Djoko Tjandra | Tiga Kali Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta

[POPULER JABODETABEK] Penonaktifan Lurah Grogol Selatan karena e-KTP Djoko Tjandra | Tiga Kali Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X