Soal Tenaga Ahli untuk Anggota DPRD DKI, F-Gerindra Tak Memaksa jika Tidak Diatur UU

Kompas.com - 03/09/2019, 16:22 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik di kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik di kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Mohammad Taufik mengatakan, usulan tenaga ahli untuk masing-masing anggota DPRD harus mengikuti aturan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak mengatur tentang tenaga ahli untuk anggota DPRD.

"Kalau Gerindra menyerahkan kepada mekanisme yang ada saja. Sesuai dengan aturan. Bahwa sebenarnya perlu, menurut saya. Tapi kalau secara aturan tidak memungkinkan, ya sudah tidak usah. Kecuali ada aturanya. Nanti kan Mendagri punya mekanisme sendiri soal itu," ucap Taufik saat dihubungi, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Anggota DPRD DKI Usulkan Ada Tenaga Ahli untuk Setiap Anggota

DPRD sempat mengajukan tenaga ahli untuk para anggota DPRD pada tahun 2017 lalu, namun ditolak oleh kemendagri.

Kemendagri lalu hanya menyetujui dan memberikan tenaga ahli bagi masing-masing fraksi.

"Iya yang pertama memang begitu (ditolak). Akhirnya ada keputusan Mendagri sehingga, apa namanya bahwa untuk tenaga ahli sudah ditetapkan jumlahnya. Nanti setelah itu dibagi secara proporsional (untuk fraksi)," kata dia.

Baca juga: Usulan Tenaga Ahli bagi DPRD DKI Diminta Dianggarkan dalam APBD

Sebelumnya, anggota DPRD DKI fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi, mengusulkan setiap anggota DPRD DKI mendapat staf ahli.

Menurut Suhaimi, anggota DPRD membutuhkan tenaga ahli agar bisa membantu membahas hal-hal yang detail terkait tugasnya, misalnya membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Soalnya, tak semua anggota DPRD memahami persoalan anggaran.

"Karena kami membahas 90 triliun dan itu membutuhkan tenaga ahli yang men-support kami untuk membahas lebih detail. Kan background anggota dewan beda," ucap Suhaimi.

Baca juga: Kemendagri: Tidak Ada Tenaga Ahli untuk Setiap Anggota DPRD

Usulan agar Anggota DPRD DKI Jakarta mempunyai tenaga ahli disebut akan dianggarkan dalam APBD.

Meski demikian, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak mengatur tentang tenaga ahli untuk anggota DPRD.

"Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Tidak ada dikenal tenaga ahli untuk setiap anggota DPRD," ujar Akmal saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/9/2019).

Akmal menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD, bukan untuk masing-masing anggota DPRD.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

Megapolitan
Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Megapolitan
Video Pengemudi Bus dan Mobil Pribadi Adu Mulut di Jalan Viral

Video Pengemudi Bus dan Mobil Pribadi Adu Mulut di Jalan Viral

Megapolitan
11 Pasien Covid-19 di The Green Hotel Dipindahkan ke RS Darurat Stadion Patriot Bekasi

11 Pasien Covid-19 di The Green Hotel Dipindahkan ke RS Darurat Stadion Patriot Bekasi

Megapolitan
Pengunjung Kota Tua Mencapai 2.412 Orang pada Jumat Kemarin

Pengunjung Kota Tua Mencapai 2.412 Orang pada Jumat Kemarin

Megapolitan
Kongres Sumpah Pemuda Ternyata Pernah Digelar di Area Gereja Katedral

Kongres Sumpah Pemuda Ternyata Pernah Digelar di Area Gereja Katedral

Megapolitan
Duka Tukang Gali Harian di Tengah Pandemi, Bertahan dengan Rp 250.000 Sebulan

Duka Tukang Gali Harian di Tengah Pandemi, Bertahan dengan Rp 250.000 Sebulan

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Warga Pakistan karena Kesal Diklakson

Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Warga Pakistan karena Kesal Diklakson

Megapolitan
5 Wisatawan Diminta Pulang Usai Jalani Rapid Test di Stasiun Bogor

5 Wisatawan Diminta Pulang Usai Jalani Rapid Test di Stasiun Bogor

Megapolitan
Update 30 Oktober: Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.159, Bertambah 19 Kasus

Update 30 Oktober: Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.159, Bertambah 19 Kasus

Megapolitan
BNPB Minta Depok Segera Isolasi OTG Covid-19 di Lokasi Khusus

BNPB Minta Depok Segera Isolasi OTG Covid-19 di Lokasi Khusus

Megapolitan
KPU Tetapkan Jadwal Debat Kandidat Pilkada Tangsel: 22 November dan 3 Desember 2020

KPU Tetapkan Jadwal Debat Kandidat Pilkada Tangsel: 22 November dan 3 Desember 2020

Megapolitan
Libur Panjang, 509.140 kendaraan Tinggalkan Jakarta

Libur Panjang, 509.140 kendaraan Tinggalkan Jakarta

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 30 Oktober: Total 7.116 Kasus di Depok

[UPDATE] Grafik Covid-19 30 Oktober: Total 7.116 Kasus di Depok

Megapolitan
Polemik Lokasi Khusus Isolasi OTG Covid-19 di Depok, Kini BNPB Sebut Wisma Makara UI Boleh Dipakai

Polemik Lokasi Khusus Isolasi OTG Covid-19 di Depok, Kini BNPB Sebut Wisma Makara UI Boleh Dipakai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X