Tak Hanya Harapkan Dana Parpol, F-PSI DPRD DKI Pungut Iuran hingga Galang Dana

Kompas.com - 03/09/2019, 20:25 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Idris Ahmad di ruangannya lantai 4, gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Idris Ahmad di ruangannya lantai 4, gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Idris Ahmad menyebut PSI setuju jika jumlah dana yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta sebesar Rp 2.400 per suara.

Menurutnya, PSI tak hanya mengandalkan sumber pendanaan partai dari bantuan politik namun juga dari partisipasi masyarakat.

"Kalau pendanaan partai politik kami ikut sesuai aturan. Karena kami di PSI sudah membangun budaya kan sumber pembiayaan politik menurut Undang-undang tidak hanya dari dana bantuan partai politik tapi boleh partisipasi masyarakat," kata Idris saat ditemui di ruangannya di lantai 4, gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: 5 Hari Buka Pos Pengaduan, Fraksi PSI DPRD DKI Terima 50 Aduan Warga


Menurutnya angka Rp 2.400 per suara sudah cukup karena partainya juga tak ingin membebani negara.

Selain menghimpun pendanaan dari publik, PSI juga akan mengumpulkan dana partai dari iuran anggota.

"Kami punya strategi, kita ikut aturan yang ada sehingga tidak terlalu membebani negara karena harus dihitung mendalam nih. Tapi kami secara paralel sudah menghimpun pendanaan publik, ke depan kami juga mau iuran anggota," kata dia.

Untuk partisipasi publik, PSI melakukan penggalangan dana dengan cara konser amal, gala dinner hingga lelang.

Baca juga: Dorong Anies Kerja Maksimal, Fraksi Nasdem Sindir PSI yang Suka Menyerang

"Kita buka 3 bulan sekali, online kita buka crowdfunding di kitabisa.com, di website juga buka donasi online," tuturnya.

Sebelumnya, Kesbangpol DKI Jakarta mengusulkan dana bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) yang mendapatkan kursi di DPRD DKI Jakarta pada 2020 sebesar Rp 2.400 per suara.

Usulan itu telah dimasukan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI Jakarta 2020.

Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, nilai ini sama dengan yang diberikan kepada partai politik pada 2019.

"Tetap segitu, Rp 2.400," ujar Taufan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (2/9/2019).



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Megapolitan
PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Megapolitan
Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Megapolitan
Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Megapolitan
Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Megapolitan
Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Megapolitan
Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Megapolitan
Suhu Jakarta Panas, Warga Diimbau Tidak Bakar Sampah

Suhu Jakarta Panas, Warga Diimbau Tidak Bakar Sampah

Megapolitan
Tolak Prabowo Masuk Kabinet, Aktivis 98: Masih Banyak Relawan Jokowi yang Cocok Jadi Menteri

Tolak Prabowo Masuk Kabinet, Aktivis 98: Masih Banyak Relawan Jokowi yang Cocok Jadi Menteri

Megapolitan
Maju Pilkada Tangsel 2020, Siti Nur Azizah Mengaku Tak Ingin Manfaatkan Ma'ruf Amin

Maju Pilkada Tangsel 2020, Siti Nur Azizah Mengaku Tak Ingin Manfaatkan Ma'ruf Amin

Megapolitan
Gelar 7 Pertunjukan Kebudayaan, Pemprov DKI Ubah Wajah Jakarta

Gelar 7 Pertunjukan Kebudayaan, Pemprov DKI Ubah Wajah Jakarta

Megapolitan
Ceceran Semen Tumpah di Jalan Raya Gempol, Pengendara Diimbau Hati-hati

Ceceran Semen Tumpah di Jalan Raya Gempol, Pengendara Diimbau Hati-hati

Megapolitan
Sembilan Tahun Bekerja sebagai ART, ABA Kerap Disiksa Majikan dan Tak Terima Gaji

Sembilan Tahun Bekerja sebagai ART, ABA Kerap Disiksa Majikan dan Tak Terima Gaji

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X